Universitas Republik Indonesia dan Ironi Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Pemerintah kembali memperkenalkan institusi pendidikan baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Institusi ini diproyeksikan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang terhubung dengan Sekolah Unggul Garuda dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kehadiran URI menambah daftar program dan institusi pendidikan baru yang dibangun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, langkah ini juga memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam mengelola persoalan pendidikan. Salah satunya adalah kesejahteraan tenaga pendidik.

Ketika guru dan dosen masih berjuang mendapatkan penghasilan yang layak, pemerintah justru kembali membangun institusi baru.

Lantas, mengapa pemerintah lebih sibuk membangun institusi baru daripada memastikan tenaga pendidik mendapatkan upah yang layak?

Institusi Baru Terus Bermunculan, tapi Masalah Tak Diselesaikan

Kalau diperhatikan, beberapa tahun terakhir pemerintah memang terlihat semakin aktif membangun berbagai institusi dan program pendidikan baru.

Ada Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Unggul Garuda, dan kini Universitas Republik Indonesia. Masing-masing tentu memiliki tujuan dan konsep yang berbeda.

Namun, sebagai masyarakat, kita juga berhak bertanya, apakah semua persoalan pendidikan harus selalu diselesaikan dengan membuat sesuatu yang baru?

Saya merasa ada sesuatu yang janggal ketika pemerintah begitu bersemangat membangun sistem baru, sementara sistem lama masih memiliki begitu banyak persoalan yang belum selesai.

Sekolah-sekolah negeri masih menghadapi persoalan fasilitas. Guru masih memperjuangkan kesejahteraan. Dosen juga masih berhadapan dengan persoalan penghasilan dan kondisi kerja yang tidak selalu layak.

Selain itu, perguruan tinggi negeri masih harus berjuang dengan persoalan anggaran dan biaya pendidikan. Di sisi lain, banyak mahasiswa masih kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena persoalan biaya.

Prioritas Pendidikan yang Dipertanyakan

Di sinilah letak ironi Universitas Republik Indonesia. Pemerintah ingin membangun institusi pendidikan baru, tetapi persoalan paling dasar dalam dunia pendidikan belum benar-benar selesai, yaitu kesejahteraan tenaga pendidik.

Keluhan mengenai rendahnya penghasilan guru dan dosen bukanlah persoalan baru. Masalah ini berkali-kali menjadi perbincangan publik.

Masih ada guru yang menerima penghasilan sangat kecil. Masih ada dosen yang harus menghadapi persoalan upah dan kondisi kerja yang tidak sebanding dengan tanggung jawabnya.

Tentu saja, gaji bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas seorang guru atau dosen. Tetapi kesejahteraan adalah fondasi yang tidak bisa diabaikan.

Tidak masuk akal jika negara menuntut tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualitas, melakukan penelitian, mengembangkan metode pembelajaran, dan membentuk generasi masa depan, sementara kebutuhan dasar mereka sendiri belum sepenuhnya dipenuhi.

Maka, ketika pemerintah membangun institusi baru seperti Universitas Republik Indonesia, wajar jika publik mempertanyakan prioritasnya.

Saat Anggaran Pendidikan Harus Memilih

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika kita membicarakan anggaran. Anggaran pendidikan Indonesia memang memiliki porsi besar karena konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari APBN.

Anggaran pendidikan yang besar tidak dengan sendirinya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Efektivitas penggunaannya serta penentuan prioritas tetap menjadi hal yang penting.

Anggaran negara bukan sesuatu yang tidak terbatas. Setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti ada pilihan lain yang mungkin tidak mendapatkan porsi yang sama.

Ketika negara mengalokasikan dana untuk membangun institusi baru, selalu ada pertanyaan tentang apa yang mungkin bisa dilakukan dengan anggaran tersebut jika digunakan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada.

Mungkin anggaran itu bisa untuk memperbaiki sekolah yang hampir tidak layak, meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sistem pendidikan tinggi, atau membantu mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah.

Oleh karena itu, menurut saya, pemerintah perlu berhati-hati agar pembangunan institusi baru tidak hanya menjadi proyek yang terlihat besar, tetapi tidak menyelesaikan persoalan pendidikan yang paling mendasar.

Para tenaga pendidik adalah bagian dari sistem pendidikan yang sudah ada jauh sebelum Universitas Republik Indonesia dibangun.

Oleh karena itu, keberadaan Universitas Republik Indonesia seharusnya tidak membuat pemerintah lupa pada persoalan yang lebih mendesak.

Sebab, agak ironis jika kita terus berbicara tentang membangun pendidikan masa depan, sementara orang-orang yang menjalankan pendidikan hari ini masih harus berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak.