BPJS Bukan Simbol Kemiskinan: Melawan Stigma Kelas dalam Layanan Kesehatan

Kasus komentar tidak etis sejumlah tenaga kesehatan terhadap seorang pasien pengguna BPJS tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus tersebut bermula dari unggahan seorang pasien yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang perawatan setelah menunggu selama delapan jam. Alih-alih mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar bernada sinis dari beberapa akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan.

Perbincangan semakin ramai setelah pihak keluarga mengabarkan bahwa pasien tersebut meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Kabar tersebut kemudian memicu kemarahan warganet dan membuat sejumlah tenaga kesehatan yang sebelumnya memberikan komentar tidak pantas menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf.

Kementerian Kesehatan pun menyayangkan komentar yang dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien maupun keluarganya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada PR besar terkait stigma terhadap pengguna BPJS. Mengapa kepesertaan BPJS masih begitu mudah dikaitkan dengan kemiskinan?

BPJS Bukan Penanda Kelas Sosial

Saya kira masyarakat sudah terbiasa dengan anggapan bahwa BPJS adalah program untuk orang miskin. Padahal BPJS merupakan bagian dari sistem jaminan kesehatan, bukan penanda kelas sosial seseorang.

Menggunakan BPJS tidak otomatis menunjukkan kondisi ekonomi seseorang. BPJS adalah mekanisme jaminan sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan melalui sistem yang dibangun negara.

Ironisnya, karena stigma tersebut sudah terlalu melekat, orang yang menggunakan BPJS kadang diperlakukan seolah-olah sedang meminta belas kasihan. Padahal, mereka hanya menggunakan fasilitas kesehatan melalui skema yang memang disediakan oleh negara.

Ketika Status Pasien Menentukan Perlakuan

Di sinilah pentingnya membedakan antara jaminan sosial dan bantuan sosial. Lebih dari itu, menjadikan BPJS sebagai penanda kelas sosial juga berbahaya karena dapat menciptakan hierarki yang tidak semestinya ada dalam pelayanan kesehatan.

Dalam layanan kesehatan, pasien datang dalam posisi yang rentan. Mereka tidak sedang berada dalam kondisi untuk bernegosiasi soal status sosial, apalagi membuktikan kemampuan finansial. Yang mereka butuhkan adalah penanganan berdasarkan kondisi medisnya.

Sayangnya, status kepesertaan terkadang justru menjadi identitas pertama yang dilihat. Pasien BPJS seolah membawa label tertentu sebelum tenaga kesehatan mengetahui siapa dirinya.

Dari sinilah bias bisa muncul dalam bentuk yang tidak selalu terang-terangan. Bukan hanya melalui penolakan atau ucapan kasar, tetapi juga melalui candaan, nada bicara, prasangka, atau anggapan bahwa keluhan pasien tidak perlu terlalu ditanggapi.

Saya kira inilah yang membuat kasus yang sedang ramai tersebut perlu dilihat lebih jauh. Komentar yang merendahkan pengguna BPJS bukan sekadar persoalan etika bermedia sosial. Ini menunjukkan bahwa status ekonomi bisa masuk ke dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan.

Padahal, profesionalisme seharusnya membuat seorang tenaga kesehatan mampu memisahkan masalah pribadi, asumsi sosial, maupun rasa lelah dengan tanggung jawabnya terhadap pasien.

Jangan Biarkan Pasien Menanggung Masalah Sistem

Di sisi lain, saya juga merasa pebahasan tentang kasus ini perlu dilakukan secara adil. Tenaga kesehatan bukan robot yang bisa terus bekerja tanpa lelah. Mereka juga berhadapan dengan beban kerja, tekanan administratif, jumlah pasien yang tinggi, keterbatasan fasilitas, hingga persoalan sistem pembiayaan kesehatan. Semua itu dapat memengaruhi kondisi psikologis dan kualitas pelayanan.

Namun, memahami tekanan yang dialami tenaga kesehatan bukan berarti membenarkan perilaku yang merendahkan pasien. Kalau sistem pelayanan kesehatan memang membuat nakes burnout, maka sistemnya yang harus dibenahi.

Pasien tidak bisa menentukan cara kerja BPJS. Mereka juga tidak punya kendali atas ketersediaan kamar, antrean, prosedur administrasi, maupun kebijakan rumah sakit. Oleh karena itu, ketika ada persoalan dalam sistem, pasien seharusnya tidak dijadikan pelampiasan.

Lebih jauh, kasus ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat masalah dari dua arah sekaligus. Tenaga kesehatan membutuhkan lingkungan kerja yang lebih manusiawi agar dapat memberikan pelayanan dengan baik.

Di sisi lain, pasien juga membutuhkan jaminan bahwa mereka akan diperlakukan dengan baik tanpa melihat kartu apa yang mereka gunakan.