Kadang seseorang dianggap tone deaf bukan karena ia bodoh atau tidak punya empati. Bisa jadi ia tumbuh dalam lingkungan yang memiliki standar berbeda tentang apa yang dianggap sebagai masalah.
Percakapan sederhana tentang mangga di halaman rumah misalnya, bisa memperlihatkan perbedaan itu.
Seorang teman bercerita bahwa mangga di rumahnya sering dicuri. Bagi kita, respons yang muncul mungkin cukup beragam: “Namanya juga buah, mungkin cuma satu-dua,” “Ya sudah, ikhlaskan saja,” atau “Paling anak-anak sekitar.” Bahkan ketika pencurian terjadi berulang kali, sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai gangguan kecil yang tidak layak dibawa ke ranah hukum.
Namun, seorang kolega asal Singapura justru bertanya sederhana, “Kenapa tidak laporkan ke polisi saja?”
Respons itu terdengar lucu, bahkan mungkin berlebihan bagi sebagian orang. Masa urusan mangga harus dibawa ke polisi?
Tetapi justru di situlah menariknya. Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa dua orang dapat melihat tindakan yang sama melalui standar sosial yang berbeda.
Bagi seseorang yang terbiasa hidup dalam lingkungan dengan penegakan aturan yang relatif konsisten, mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah pelanggaran. Nilai barangnya bukan satu-satunya persoalan. Yang dipersoalkan adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya.
Sebaliknya, masyarakat yang terlalu lama hidup berdampingan dengan pelanggaran kecil bisa mengalami proses normalisasi. Mengambil buah tetangga dianggap sepele. Menerobos antrean dianggap biasa. Parkir sembarangan dianggap wajar selama tidak ditegur. Membawa pulang barang kantor dianggap “cuma sedikit”. Menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi dianggap bukan masalah besar.
Lama-kelamaan, batas antara “salah” dan “sudah biasa” menjadi kabur.
Inilah yang sering tidak kita sadari.
Masalahnya bukan selalu bahwa seseorang tidak memiliki moral. Bisa jadi standar moralnya telah dibentuk oleh lingkungan yang terlalu sering membiarkan pelanggaran.
Ketika kecurangan dilakukan terus-menerus dan jarang mendapatkan konsekuensi, masyarakat belajar bahwa aturan sebenarnya bisa dinegosiasikan. Yang penting tidak ketahuan. Yang penting tidak merugikan terlalu banyak. Yang penting semua orang juga melakukan hal yang sama.
Pada titik tertentu, orang yang patuh justru terlihat aneh.
Kita bisa melihat fenomena ini dalam banyak hal sehari-hari. Orang yang menyerobot antrean dianggap tidak sopan, tetapi tidak selalu ditegur. Orang yang membuang sampah sembarangan dianggap salah, tetapi lingkungan mungkin sudah terbiasa. Orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya mungkin hanya ditegur dengan kalimat, “Ah, cuma begitu.”
Padahal pembiasaan terhadap pelanggaran kecil dapat menciptakan persoalan yang jauh lebih besar.
Budaya integritas tidak dibangun hanya dengan menghukum koruptor miliaran rupiah. Ia juga dibangun dari kebiasaan menghormati hak orang lain ketika tidak ada yang mengawasi.
Setiap negara memiliki konteks sosial, hukum, budaya, dan mekanisme penegakan aturan yang berbeda. Yang lebih penting untuk dipelajari adalah bagaimana sebuah masyarakat membentuk ekspektasi terhadap aturan.
Jika warga percaya bahwa kehilangan barang atau mengalami pencurian merupakan persoalan yang layak dilaporkan dan akan ditangani, mereka cenderung menggunakan mekanisme hukum. Sebaliknya, jika pengalaman masyarakat mengajarkan bahwa melapor tidak akan menghasilkan apa-apa, mereka mungkin memilih diam, mengikhlaskan, atau menyelesaikan persoalan sendiri.
Di sinilah institusi memiliki peran penting.
Kepatuhan masyarakat tidak lahir hanya dari ceramah tentang moral. Ia juga lahir dari kepastian bahwa aturan berlaku dan pelanggaran memiliki konsekuensi. Ketika seseorang tahu bahwa mengambil milik orang lain akan ditindak, bahkan tanpa melihat nilai barangnya, batas perilaku menjadi lebih jelas.
Pada akhirnya, mungkin kita perlu berhenti terlalu cepat menyebut orang lain tone deaf ketika responsnya terasa asing bagi kita.
Bisa jadi dia memang tidak memahami pengalaman kita.
Tetapi bisa juga kita yang sudah terlalu lama hidup dalam lingkungan yang membuat pelanggaran tertentu terasa normal.
Dan mungkin pertanyaan paling penting bukanlah mengapa dia menganggap masalah kecil itu serius? Melainkan mengapa kita begitu terbiasa dengan pelanggaran kecil sampai akhirnya menganggapnya bukan masalah?
Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang tidak pernah mengalami pelanggaran.
Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang tidak belajar menganggap pelanggaran sebagai kewajaran.
Baca Juga
-
Ombak Tak Bisa Dikendalikan, Tapi Keselamatan Bisa Dipersiapkan
-
Politik Nggak Ngaruh ke Hidup? Tunggu Sampai Bencana Datang ke Depan Rumah
-
Peringatan Gempa Bukan Ramalan: Stop Tunggu Bencana untuk Belajar Mitigasi
-
Rindu yang Menjelma Kabut Pagi: Rumah itu Berupa Luka dan Kenangan
-
Kenapa Harus Melihat Orang Lain Menderita Dulu untuk Belajar Bersyukur?
Artikel Terkait
-
Fakta Baru Kematian Eks Istri Polisi di Medan: Keluarga Temukan Luka, DPR Siap Kawal
-
Review Drama Stranger, Ketika Jaksa dan Polisi Melawan Korupsi Elite Politik
-
TNI Buka Suara soal Dugaan Penganiayaan Polisi di Palmerah
-
Misteri Kematian Mantan Istri Polisi di Medan, Propam Dalami Peran Brigadir IH
-
Saat Korban Pencurian Harus Mengingatkan Polisi Akan Tugasnya
Kolom
-
Jebakan Gaji Tinggi: Saat Korban Loker Palsu Dipaksa Jadi Sindikat Love Scamming
-
Dari Ngajar Jadi Tukang Endus: Ironi di Balik MBG
-
Bukan Buat Perang, Ini Alasan RI Butuh Kapal Induk
-
Slow Dating: Tak Mau Terburu-buru atau Menghindari Hubungan Intens di Awal?
-
Peran AI di Dunia Kepenulisan: Ancaman atau Partner Kerja bagi Penulis?
Terkini
-
Sinopsis Take Charge of My Heart: Romansa Fantasi, Tayang 9 Oktober
-
Review Kaiji: Final Game, Ketika Hidup Hanya Bisa Dimenangkan Orang Kaya
-
Intip Spek Huawei Mate 90 RS Ultimate: Kamera Periskop 200 MP dan Zoom Optik 12x Jadi Sorotan
-
Review Film Resurrection: Sajikan Keindahan Sinematik dalam Balutan Misteri
-
4 Brightening Cleanser Buat Remaja Lawan Kusam setelah Beraktivitas Outdoor