Sukses Tanpa Gelar: Bahaya Romantisasi Kemiskinan di Balik Mahalnya UKT

“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.”

Ungkapan populer ini sering kali menganjurkan banyak orang untuk terus bersungguh-sungguh menuntut ilmu meski harus menempuh jarak yang sangat jauh dan melewati rintangan berat di tempat asing. Namun, makna dan pesan utama pepatah tersebut perlahan-lahan mulai terlupakan—terutama jika ungkapan ini disandingkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia serta rakyatnya yang belum mampu berkuliah hingga tingkat sarjana—padahal setiap insan tentu berhak meraih kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa harus memikirkan soal biaya. 

Apabila kita menilik ke puluhan tahun sebelumnya, orang tua zaman dahulu berlomba-lomba menyekolahkan dan menguliahkan anaknya untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi negeri. Selain karena biaya yang relatif murah, status sosial keluarga di masyarakat juga turut meningkat. Ironisnya, realita saat ini begitu bertolak belakang. Kampus swasta yang sejak lama dikenal mahal dari segi biaya dan masalah orientasi kerja, tetapi nyatanya sekarang kampus negeri yang justru biaya pendidikannya mulai menyaingi kampus swasta.

Terlebih lagi, dunia kerja saat ini juga jauh lebih memprioritaskan keterampilan spesifik serta pengalaman kerja dibanding memandang asal perguruan tinggi. Berbeda halnya di era zaman dahulu, orientasi kerja menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru sering mendapatkan privilese sehingga menjadi tolok ukur kesuksesan bagi banyak orang tua dahulu kala. Oleh karena itu, saya bisa mengatakan bahwa stereotipe terhadap kampus negeri yang masih berlaku sampai saat ini tentu saja melekat di zaman yang salah.

Bias Privilese di Balik Narasi Sukses Tanpa Gelar

Ada pula sebetulnya pemikiran yang begitu tragis, yaitu untuk meraih kesuksesan atau menghasilkan kecerdasan tak harus mengejarnya melalui dunia pendidikan. Kenapa saya mengatakannya itu tragis? Mari kita berandai-andai apabila pemerintah Indonesia menerapkan biaya kuliah terjangkau atau bahkan gratis, lulusan sarjana dijamin mendapat pekerjaan yang layak dengan gaji manusiawi, dan gelar S-1 terbukti menjadi eskalator sosial-ekonomi secara nyata, maka hasilnya narasi bahwa kuliah itu tidak penting mungkin hanya akan seperti angin lalu. 

Saya merasa bahwa rakyat kelas bawah dan menengah telanjur untuk mempercayai ungkapan ini bukan karena mereka membenci ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai bentuk penghiburan dan mekanisme pertahanan diri terhadap sistem yang gagal memberi jaminan rakyatnya berpendidikan di tengah realitas yang makin sulit. Kewajiban menuntut ilmu yang awalnya bertujuan untuk memperluas akal, memahami dunia, dan memberi kebermanfaatan dunia-akhirat, tetapi saat ini fungsinya justru bergeser menjadi sebuah transaksi ekonomi yang berisiko tinggi.

Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh narasi-narasi populer yang tersebar luas di media sosial. Narasi itu mengagumkan figur sukses yang tidak berkuliah, tetapi sering kali lupa melihat latar belakang keluarga mereka yang memiliki hak istimewa seperti modal finansial, koneksi sosial, pola pikir orang tua, atau jaring pengaman ekonomi yang sudah ada sejak lama. Meraih kesuksesan tidak ditempuh melalui satu jalan saja—tetapi sayangnya kita terus berpatokan pada hasil akhir—bukannya mencari tahu bagaimana orang tersebut bisa mencapai kejayaan dan kekayaan yang melimpah ruah.

Pendidikan Tetaplah Eskalator Sosial yang Krusial

Investasi otak terhadap pendidikan sejatinya tidak akan tergantikan. Sudah saatnya kita mengembalikan marwah pendidikan pada realita sosial di negeri ini. Berhenti untuk menormalisasikan kondisi hidup hingga membuat pola pikir jauh lebih berantakan. Hari ini, tugas kita semua bukan hanya terus-menerus fokus menuntut ilmu, melainkan juga memastikan bahwa masyarakat di segala penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke berhak mengenyam pendidikan. Jangan sampai kita orang yang berpendidikan buta akan masalah negeri sendiri dan seolah-olah membiarkan masyarakat miskin diperbudak.

Saat ini, seorang budak tidak lagi menuruti perintah tuannya dengan cara menganggukkan kepala atau bersujud. Sebab dengan mereka berdiam diri saja dan tidak bisa berbuat, tuannya sudah mengerti akan menggunakan cara apa untuk memperalat mereka. Mari kita hentikan dinamika ketidakadilan ini. Jangan biarkan rakyat miskin tak berdaya dan hanya sibuk memikirkan cara bertahan hidup. Para oknum penguasa sistem tahu persis bagaimana cara memperalat mereka tanpa memerlukan perlawanan dengan senjata tajam. 

Pada akhirnya, hal ini bukan menjadi masalah keterbatasan ekonomi belaka, tetapi sebagai bentuk perbudakan halus yang membelenggu masyarakat kecil. Oleh karena itu, sudah saatnya rakyat menuntut pemerintah untuk meruntuhkan tembok biaya kuliah yang mencekik dan membenahi sistem pasar kerja yang tidak berpihak. Di sisi lain, masyarakat juga harus keluar dari ilusi narasi “kuliah tak penting” yang mampu menutup mata akan krusialnya ilmu pengetahuan dari berbagai aspek, sehingga hasilnya pendidikan tinggi mulai kembali lagi pada fitrahnya sebagai hak dasar seluruh rakyat.