Sampah Produk Tak Hanya Urusan Pemerintah, Produsen Harus Bertanggung Jawab

Setiap hari kita membeli air minum dalam botol, makanan ringan dalam bungkus plastik, kopi dalam kemasan sekali pakai, sabun dalam botol, hingga berbagai produk rumah tangga yang dikemas berlapis-lapis. Kita membayar produknya, menggunakannya, lalu membuang kemasannya. Setelah kemasan itu menjadi sampah, siapa yang bertanggung jawab?

Selama ini, persoalan sampah terlalu sering diletakkan di pundak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dituntut menyediakan tempat pembuangan, armada pengangkut, fasilitas pengolahan, dan tempat pemrosesan akhir. Masyarakat diminta tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah, mengurangi plastik, dan membawa wadah sendiri.

Semua itu memang penting. Tetapi ada satu pihak yang tidak boleh terus berada di luar pembicaraan: produsen. Coba lihat tempat pembuangan akhir. Di antara gunungan sampah, berapa banyak botol minuman, bungkus makanan ringan, sachet, kemasan deterjen, botol kosmetik, dan berbagai kemasan produk sekali pakai yang berasal dari aktivitas konsumsi sehari-hari?

Sampah tersebut tidak muncul begitu saja. Ada produk yang sengaja dirancang, diproduksi, dikemas, dipasarkan, dijual, lalu akhirnya menjadi sampah. Artinya, persoalan sampah sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum konsumen membeli barang tersebut. Karena itu, rasanya tidak adil jika seluruh tanggung jawab baru dimulai ketika produk sudah berada di tangan konsumen.

Produsen juga perlu bertanggung jawab terhadap potensi sampah yang dihasilkan produknya. Bukan berarti produsen harus disalahkan atas setiap sampah yang dibuang sembarangan. Konsumen tetap memiliki tanggung jawab. Namun, produsen memiliki posisi yang jauh lebih besar untuk menentukan desain kemasan, jenis material, jumlah material yang digunakan, ukuran kemasan, hingga kemungkinan kemasan tersebut digunakan kembali atau didaur ulang.

Jika sebuah perusahaan menghasilkan jutaan kemasan sekali pakai setiap hari, konsekuensi dari jutaan kemasan itu seharusnya masuk dalam perhitungan bisnisnya. Jangan sampai keuntungan menjadi milik perusahaan, sementara biaya ekologisnya ditanggung masyarakat dan negara.

Di sinilah konsep tanggung jawab produsen yang diperluas atau Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi penting. Prinsip sederhananya: tanggung jawab produsen tidak berhenti ketika produk terjual. Ada tanggung jawab terhadap fase setelah produk digunakan, termasuk bagaimana kemasannya dikumpulkan, digunakan kembali, didaur ulang, atau dikelola.

Pendekatan seperti ini dapat mendorong produsen berpikir ulang. Jika kemasan yang sulit didaur ulang pada akhirnya menambah biaya pengelolaan, perusahaan memiliki insentif untuk membuat desain yang lebih efisien dan mudah dikelola. Sebaliknya, jika produsen tidak pernah merasakan konsekuensi dari sampah yang mereka hasilkan, mengapa mereka harus repot mengubah desain kemasan?

Masyarakat juga perlu didorong menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab. Namun jangan menjadikan konsumen sebagai pihak terakhir yang selalu disalahkan. Pemerintah pun tidak boleh hanya menjadi petugas kebersihan raksasa yang mengangkut sampah dari rumah masyarakat menuju TPA. Pemerintah harus membuat regulasi yang memastikan produsen ikut menanggung biaya dan kewajiban pengelolaan sampah dari produk yang mereka pasarkan.

Produsen, pemerintah, dan konsumen harus berada dalam satu rantai tanggung jawab. Produsen bertanggung jawab sejak desain produk. Pemerintah memastikan aturan dan infrastrukturnya berjalan. Konsumen bertanggung jawab menggunakan dan membuang produk dengan benar. Sebab selama ini kita terlalu sering melihat sampah hanya dari ujungnya: sampah sudah dibuang, lalu bagaimana mengangkutnya?

Padahal pertanyaan yang lebih penting berada di awal: siapa yang membuat produk tersebut, bagaimana produk itu dikemas, dan apa yang akan terjadi terhadap kemasannya setelah lima menit, satu jam, atau satu hari setelah digunakan?

TPA tidak seharusnya menjadi tempat untuk menyembunyikan kegagalan kita dalam mengelola siklus hidup sebuah produk. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan dari menjual jutaan produk, maka sudah sewajarnya perusahaan juga ikut bertanggung jawab atas jutaan kemasan yang berpotensi menjadi sampah. Sampah bukan hanya urusan orang yang membuangnya. Sampah juga merupakan konsekuensi dari cara kita memproduksi dan menjual sesuatu. Karena itu, sudah waktunya tanggung jawab sampah dibagi secara adil.