Demi Korban atau Selamatkan Muka? Menelanjangi Borok Penanganan Kasus di SMAN 1 Sentolo

Saya teringat dialog dari sebuah drama keluarga zaman dulu yang diputar di stasiun televisi nasional kala saya masih usia remaja.

Konfliknya berpusat pada seorang kepala rumah tangga yang memaksakan standar luar biasa berat kepada anak-anaknya. Argumen sang ayah terdengar sangat mulia: "Semua ini saya lakukan demi masa depan mereka!"

Istrinya, dengan tatapan dingin, langsung melayangkan pukulan telak lewat satu pertanyaan: "Demi masa depan mereka, atau demi gengsimu sendiri?"

***

Pertanyaan menohok itu seketika berputar kembali di benak saya saat mengikuti dinamika penanganan kasus pelecehan seksual di SMAN 1 Sentolo, Kulon Progo. Ketika membaca dalih-dalih birokrasi yang berseliweran di media, ego orang dewasa yang dikritik dalam drama lawas itu rasanya muncul kembali.

Sebuah keputusan diambil dengan argumen perlindungan bagi anak didik, padahal ada pertanyaan besar yang mendesak di balik itu. Apakah langkah ini benar-benar untuk kebaikan bersama, atau justru untuk menyelamatkan muka institusi?

Alur masalah ini sebenarnya sudah bergulir sejak Agustus 2026. Seorang pelajar berniat mengambil barangnya yang tertinggal di area kelas. Karena sore itu koridor sudah sepi, ia meminta bantuan kepada petugas keamanan internal yang memegang otoritas kunci. Sialnya, posisi memegang kunci itu justru disalahgunakan menjadi ruang kuasa untuk melancarkan tindakan fisik yang tidak senonoh.

Pihak sekolah memang memeriksa rekaman kamera pengawas. Namun, respons berikutnya sangat bisa ditebak. Mereka memilih jalur birokratis dengan mengembalikan sang petugas ke korporasi penyedia tenaga kerja (outsourcing), dibumbui nota peringatan keras, dan meminta yang bersangkutan dipindahtugaskan ke tempat lain dengan alasan kasihan dengan mata pencahariannya. Urusan beres? Nyatanya tidak semudah itu.

Bulan berganti, dan para siswa menyadari bahwa figur bermasalah tersebut ternyata masih berkeliaran di lingkungan belajar mereka. Naluri keadilan anak-anak muda ini menolak kompromi semacam itu. Mereka bergerak, menyuarakan protes lewat selebaran digital, dan menuntut ketegasan moral.

Anehnya, respons balik dari para pemangku kebijakan justru memamerkan pola lama yang menggelikan. Tak lama setelah aksi protes anak-anak itu memicu kegaduhan publik di media sosial, muncul tayangan rekaman di mana siswa pembawa aspirasi mendadak melakukan klarifikasi dan meminta maaf.

Otoritas dinas terkait buru-buru meyakinkan publik bahwa tidak ada tekanan psikologis atau intimidasi dalam proses tersebut. Pemanggilan itu diklaim murni demi meluruskan informasi dan melindungi kondisi mental korban agar duduk perkara tidak semakin melebar ke mana-mana.

Oh, sungguh elok alasannya. Demi ketenangan korban? Demi kestabilan iklim belajar? Atau sebenarnya demi menyelamatkan kenyamanan kursi birokrasi Anda dari cecaran publik?

Saya merenung, mengapa setiap kali ada noda hitam yang mengotori institusi pendidikan, insting utama para pemegang kendali adalah menggelar operasi senyap untuk menutupinya?

Bukannya memberikan keteladanan tentang bagaimana hukum ditegakkan secara transparan, misalnya dengan mengawal korban langsung ke unit pelayanan perempuan dan anak di kepolisian, kita justru disuguhi kecemasan kolektif orang-orang dewasa. Mereka dihantui ketakutan jika nilai akreditasi instansi merosot, ketakutan ditegur oleh atasan struktural, atau cemas predikat sekolah aman yang selama ini dipamerkan berubah menjadi bahan cemoohan.

Walhasil, anak-anak remaja yang memiliki empati tinggi untuk membela hak temannya justru disuapi skenario agar lekas memohon maaf karena telah menciptakan kegaduhan. Hal ini adalah bentuk pendidikan mental yang cacat dan memprihatinkan.

Dan ironisnya, gaya penyelesaian seperti ini tidak hanya terjadi di Kulon Progo, melainkan sudah menjadi refleks massal di berbagai institusi se-Nusantara. Setiap ada borok yang pecah, yang disembuhkan bukan lukanya, melainkan bagaimana agar baunya tidak tercium keluar.

Barisan orang dewasa yang mendidik orang muda untuk selalu bersikap pragmatis, tiarap, dan berlindung di balik formalitas administratif tampaknya masih sering kita jumpai. Kita jamak melihat bagaimana regulasi ditekuk atau tanggung jawab dilempar ke pihak ketiga demi kepraktisan birokrasi.

Memang, setelah didesak oleh aksi solidaritas para murid, oknum petugas tersebut kabarnya akan diberhentikan dan kasusnya mulai dipantau aparat penegak hukum. Namun, rekaman video permintaan maaf siswa yang sempat beredar itu telanjur meninggalkan coretan moral yang pahit.

Bisa jadi, para pengambil kebijakan yang sempat meminta anak-anak itu menahan diri adalah produk-produk terbaik dari sistem masa lalu; sebuah sistem yang mengajarkan bahwa memoles tampilan luar jauh lebih krusial daripada membenahi keretakan di dalam.

Bisa jadi, memang begitu.