Pernah nggak kamu masuk ke toko buku, pegang satu buku yang bikin kamu penasaran… terus pas lihat harganya, kamu langsung taruh lagi pelan-pelan ke rak?
Kalau pernah, kamu nggak sendirian.
Di Indonesia, beli buku itu butuh mikir panjang, karena berkaitan dengan isi dompet. Satu buku bisa dihargai Rp90.000 sampai Rp150.000, angka yang cukup besar buat sebagian orang Indonesia. Terlebih bagi mereka yang bekerja dengan upah minimum, nominal itu bisa buat makan 3 sampai 4 kali.
Padahal buku itu sumbernya ilmu, informasi, pengetahuan, dan kadang pelarian dari kenyataan yang pahit. Tapi sayangnya, di negara kita, buku masih dianggap sebagai “barang mewah”. Bukan kebutuhan dasar. Bukan pula sesuatu yang disubsidi atau dipermudah aksesnya. Tapi justru dikenai pajak seperti barang konsumsi biasa.
Bayangin kamu kerja di Jakarta dengan UMP sekitar Rp5.067.381 per bulan. Itu artinya, sekitar Rp168 ribuan per hari. Kalau kamu beli satu buku seharga Rp120.000, berarti hampir 75% dari upah harian kamu habis hanya buat beli satu buku.
Bandingin dengan kebutuhan makan, transport, pulsa, atau cicilan. Nggak heran kalau akhirnya beli buku jadi pilihan terakhir.
Banyak yang bilang, “Orang Indonesia itu males baca.” Tapi, apakah mereka benar-benar nggak mau baca, atau mereka cuma nggak mampu beli?
Kebiasaan baca nggak akan tumbuh kalau akses ke bahan bacaan mahal, terbatas, dan nggak dianggap penting. Negara sebetulnya punya peran besar di sini, tapi ironinya, justru kelihatan seperti lepas tangan.
Indonesia masih mengenakan PPN 11% untuk buku umum, kecuali buku pelajaran agama dan pendidikan formal yang memang dibebaskan. Tapi, buku fiksi, buku sejarah nonkurikulum, buku motivasi, dan berbagai genre lainnya tetap kena pajak.
Jadi kalau kamu cetak buku indie atau beli buku dari penerbit mayor, harga buku itu udah termasuk pajak yang bikin harga makin mahal.
Ini beda banget sama kebijakan di beberapa negara lain. Norwegia contohnya, negara ini menghapus PPN untuk semua jenis buku, baik cetak maupun digital, karena mereka percaya buku adalah hak dasar warga negaranya, bukan sebatas barang dagangan.
Dengan adanya media sosial, banyak orang yang menjadikan membaca sebagai tren. Mereka posting foto buku, ulasan di Instagram, atau bikin #BookTok di TikTok. Tapi itu tetap nggak bisa menutupi kenyataan bahwa membaca di Indonesia lebih sering diperlakukan sebagai lifestyle, bukan kebutuhan.
Kita belum melihat buku diposisikan setara dengan kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, atau kesehatan. Padahal, kemampuan membaca yang baik, yang bukan cuma bisa baca, tapi paham dan kritis, itu punya dampak besar buat masa depan negara.
Tapi katanya, negara kita memang nggak berniat bikin rakyatnya suka baca. Karena pembaca yang kritis itu berbahaya buat sistem yang nggak pengen dikritisi.
Ini opini yang cukup banyak beredar, bahwa negara memang tidak serius membangun budaya membaca. Soalnya, kalau rakyatnya rajin baca, makin pintar.
Kalau makin pintar, makin banyak yang kritis. Kalau makin kritis, makin banyak yang berani nanya tentang kebijakan pemerintah, “Kenapa harga kebutuhan pokok naik terus?”, “Ke mana sebenarnya uang pajak pergi?”, atau “Apa benar undang-undang ini adil?”
Dan itu jelas repot untuk mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan.
Tapi tentu saja kita nggak bisa selamanya menunggu dan bergantung pada pemerintah, meskipun emang itu tanggung jawabnya sih. Komunitas pembaca, penerbit, penulis, dan media sosial bisa ambil peran besar dalam membuka akses, berbagi bacaan, dan saling dukung.
Contohnya seperti inisiatif perpustakaan jalanan, book-sharing lewat media sosial, atau gerakan digitalisasi buku dengan tetap menjaga hak cipta. Ini memang bukan solusi jangka panjang, tapi setidaknya jadi bentuk perlawanan terhadap kemewahan buku yang diciptakan sistem.
Karena pengetahuan itu bukan cuma hak orang kaya. Tapi milik semua orang. Dan selama negara masih memajaki buku layaknya barang konsumtif, maka hampir tidak mungkin kita akan memiliki “masyarakat berpengetahuan”.
Kita nggak minta semua buku jadi gratis kok. Kita cuma ingin harga buku cukup masuk akal untuk dibeli tanpa harus mengorbankan makan sehari-hari.
Kalau kamu tim yang rela ngorbanin makan demi beli buku, atau justru nabung dan tunggu bonus dulu baru beli buku impian?
Baca Juga
-
Wacana Tutup Prodi: Solusi Relevansi atau Kedok Kegagalan Negara?
-
Tragedi Bekasi: Saat Nyawa Penumpang Kereta Dipertaruhkan di Atas Rel
-
Kasta 'HP Kentang': Saat Spek Gadget Jadi Penentu Nilai di Sekolah
-
Kasta Ekskul di Sekolah Negeri: Bakat yang Terhalang Isi Dompet
-
Mitos Sekolah Negeri Gratis: Menakar Hidden Cost di Balik Label Favorit
Artikel Terkait
-
Ulasan Novel Kasih Tak Terlarai: Intrik Cinta Terhalang Restu Orang Tua
-
Ulasan Novel Kenangan Manis Takkan Pernah Habis: Mengenang Hewan Kesayangan
-
Ulasan Novel Jepang Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage
-
Menguliti Luka dan Obsesi dalam Novel False Idol Karya Shooastrif
-
Ulasan Buku Sun & Ssukgat: Self-Care ala Korea yang Mudah untuk Ditiru
Lifestyle
-
5 Pilihan Laptop Gaming Murah 2026: Performa Kencang, Harga Tetap Ramah di Kantong!
-
Tampil Timeless dengan 4 Ide OOTD ala Ahn Hyo Seop dengan Nuansa Earthy
-
5 HP Samsung dengan Kamera Paling Gahar 2026, Hasil Foto Bikin Takjub
-
4 Rekomendasi Toner dengan Hyalu-Cica, Rahasia Kulit Tenang dan Terhidrasi
-
4 Body Serum SPF 50, Buat Beraktivitas Outdoor untuk Cegah Kulit Belang
Terkini
-
Tumpukan di Balik Senyum Desa Tambakromo
-
Sekolah Gratis Tapi Tak Setara: Hidden Cost yang Menyaring Status Siswa
-
Ilusi Sekolah Gratis: Biaya Tersembunyi yang Membungkam Mimpi Anak Bangsa
-
Sedekah yang Berubah Jadi Tagihan: Tradisi atau Tekanan Sosial?
-
Review The Price of Confession: Saat Ketenangan Terlihat Lebih Mencurigakan