NasDem Minta DPR Setop Gaji dan Tunjangan Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach

Fraksi Partai NasDem secara resmi mengajukan permintaan kepada pimpinan DPR agar menghentikan seluruh gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang masih melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Selasa (2/9/2025).

Kedua politisi yang berasal dari NasDem itu sebelumnya telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan DPR karena sedang menghadapi persoalan etik serta proses hukum yang masih berjalan.

Langkah ini menjadi sorotan publik, sebab biasanya anggota DPR yang dinonaktifkan tetap menerima hak keuangan sampai ada keputusan hukum tetap.

Namun, NasDem menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan sekadar langkah politis, melainkan bentuk komitmen untuk menjaga integritas lembaga legislatif.

Alasan Permintaan NasDem

Wakil Ketua Fraksi NasDem Willy Aditya menegaskan bahwa partainya tidak ingin memberikan kesan bahwa DPR melindungi anggotanya yang tengah tersandung masalah.

Ia menyatakan bahwa Sahroni dan Nafa sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, sehingga tidak etis jika mereka masih menerima gaji maupun tunjangan dari negara.

Sementara itu, permintaan penghentian gaji dan fasilitas ini didorong oleh keinginan untuk menegakkan keadilan. Menurut Willy, DPR harus bersikap transparan agar publik percaya bahwa lembaga ini benar-benar menjalankan prinsip akuntabilitas.

“Kalau sudah dinonaktifkan, seharusnya seluruh hak keuangan juga dihentikan. Itu logis dan adil, supaya masyarakat tidak merasa ada perlakuan istimewa,” kata Willy.

Cakupan Penghentian Hak Keuangan

Fraksi NasDem meminta agar penghentian itu berlaku menyeluruh. Tidak hanya gaji pokok, tetapi juga berbagai tunjangan, seperti tunjangan reses, tunjangan transportasi, serta fasilitas lain yang melekat pada anggota dewan.

NasDem mengusulkan agar Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR segera membahas mekanisme penghentian gaji ini. Dengan begitu, keputusan tersebut bisa memiliki dasar hukum yang kuat serta dijalankan sesuai aturan kelembagaan.

Upaya Menjaga Marwah DPR

NasDem menegaskan bahwa langkah ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan Ahmad Sahroni maupun Nafa Urbach secara personal. Melainkan, kebijakan itu merupakan bentuk konsistensi partai untuk menjaga marwah DPR di mata masyarakat.

Langkah NasDem juga sekaligus memberi pesan moral kepada partai politik lain agar bersikap tegas terhadap kadernya yang tersangkut masalah. DPR, menurut NasDem, tidak boleh lagi dicap sebagai lembaga yang memberi perlakuan istimewa bagi anggota yang bermasalah.

Reaksi Publik dan Pertimbangan Etika

Sebagian masyarakat menyambut baik usulan NasDem. Mereka menilai DPR harus mencontoh langkah ini demi mengembalikan kepercayaan rakyat.

Namun, ada pula pihak yang menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Menghentikan gaji sebelum adanya keputusan hukum tetap dianggap bisa menimbulkan polemik baru, mengingat kedua anggota dewan tersebut belum divonis bersalah oleh pengadilan.

Meski demikian, NasDem berpendapat bahwa penghentian gaji ini bukanlah bentuk vonis bersalah, melainkan kebijakan etis. Karena Sahroni dan Nafa sudah dinonaktifkan, maka logis bila seluruh hak keuangannya juga ikut dihentikan. “Ini langkah moral dan administratif, bukan vonis hukum,” kata Willy Aditya.

Latar Belakang Kasus

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebelumnya dinonaktifkan dari keanggotaan DPR karena terjerat kasus etik yang tengah diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta aparat penegak hukum.

Meski detail kasus yang mereka hadapi masih dalam proses penyelidikan, langkah NasDem ini menunjukkan bahwa partai ingin memberi jarak dari persoalan hukum yang menimpa kadernya.

Dengan penghentian hak keuangan, DPR dapat menunjukkan bahwa lembaga legislatif siap bersikap tegas dan tidak menoleransi perilaku yang mencoreng integritas.

Menunggu Keputusan DPR

Kini, bola panas ada di tangan pimpinan DPR. Usulan resmi dari Fraksi NasDem sudah disampaikan, dan BURT DPR diperkirakan akan membahasnya lebih lanjut dalam waktu dekat.

Keputusan akhir akan menentukan apakah DPR bersedia menyetop sementara seluruh hak keuangan Sahroni dan Nafa, atau menunggu proses hukum selesai.

Publik menaruh perhatian besar pada langkah ini. Jika DPR mengabulkan permintaan NasDem, maka hal itu bisa menjadi preseden baru bahwa anggota yang dinonaktifkan tidak lagi berhak menikmati fasilitas negara. Namun, jika ditolak, maka kritik publik terhadap integritas DPR kemungkinan akan semakin tajam.

Penutup

Langkah Fraksi NasDem meminta penghentian gaji dan tunjangan Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach menjadi pernyataan tegas bahwa partai tersebut tidak ingin main-main dengan integritas politik.

Dengan mengajukan usulan itu, NasDem berusaha mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini tergerus akibat banyaknya kasus yang menimpa wakil rakyat.

Meski keputusan akhir masih menunggu tindak lanjut DPR, permintaan NasDem sudah memberi sinyal kuat bahwa ke depan, lembaga legislatif perlu bersikap lebih transparan dan tegas terhadap anggotanya yang bermasalah.