Tragedi Bencana di Luar Jawa: Saat Nyawa Korban Tersandera Birokrasi dan Rantai Pasok Pusat

Ketika gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah narasi klasik kembali berulang di panggung publik. Pemerintah pusat mengklaim stok logistik cukup dan menolak bantuan kemanusiaan dari luar negeri. Namun di saat yang sama, jeritan para pengungsi di Sikka atau Manggarai Barat menggema di media sosial: mereka kelaparan, terisolasi, bahkan terpaksa makan ubi-ubian karena bantuan tak kunjung tiba.

Seketika, ruang publik kita terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama sibuk menghujat pemerintah karena dinilai "gengsi" menolak bantuan asing saat rakyat menderita. Kubu kedua membela mati-matian atas nama "kedaulatan bangsa". Namun, pernahkah kita berpikir bahwa perdebatan soal terima atau tolak bantuan asing ini sebenarnya salah fokus?

Masalah utamanya bukan pada dari mana bantuan itu berasal, melainkan bagaimana cara kita mendistribusikannya di negara kepulauan ini.

Ilusi "Stok Cukup" dan Logistik Sentralistis

Secara kalkulasi di atas kertas, klaim pemerintah mungkin ada benarnya. Beras, tenda, dan obat-obatan nasional kita memang melimpah di gudang-gudang pusat. Namun dalam tata kelola bencana, memiliki barang di gudang pusat tidak sama dengan menjamin barang itu sampai di mulut korban bencana secara tepat waktu.

Di sinilah letak jebakan logistik sentralistis. Rantai pasok bencana di Indonesia masih sangat bernuansa "Jawa-sentris" atau berpusat di ibu kota. Ketika bencana melanda pulau terluar seperti di Flores, pasokan harus melewati birokrasi panjang: dikemas di pusat, diangkut kapal atau pesawat kargo, transit di hub utama, baru kemudian diupayakan masuk ke daerah pelosok.

Padahal, gelombang tinggi, cuaca buruk, dan infrastruktur lokal yang lumpuh sering kali memutus jalur distribusi tersebut. Menumpuk logistik di pusat sambil berharap rantai pasok darurat berjalan lancar ke gugus kepulauan adalah sebuah ilusi kemandirian yang fatal.

Redefinisi Kemandirian: Solusi Regional Logistics Hub

Jika kita benar-benar ingin mandiri tanpa tergantung bantuan asing, saatnya kita mengubah paradigma manajemen bencana. Kemandirian sejati bukanlah menolak bantuan luar, melainkan membangun ketahanan logistik di tingkat lokal sebelum bencana itu terjadi.

Sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem regional disaster logistics hub berbasis gugus pulau. Dibanding membiarkan daerah tergantung penuh pada kiriman dari pusat, tiap wilayah kepulauan—seperti gugus Nusa Tenggara, Maluku, atau Papua—harus memiliki depo logistik penyangga (buffer stock) permanen sendiri.

Depo ini tidak boleh hanya diisi oleh cadangan pemerintah, tetapi dikelola secara kolaboratif bersama pemda, BUMD, BUMDes, serta pelaku usaha rantai pasok lokal (seperti pemilik kapal antarpulau dan penyedia bahan pangan regional). Ketika bencana melanda, bantuan bisa langsung dimobilisasi dalam hitungan jam, bukan hari, tanpa terhadang jarak ribuan kilometer dari Jawa.

Bukan Soal Gengsi, Tapi Soal Nyawa

Menolak bantuan asing sembari membiarkan warga terisolasi makan ubi adalah bentuk kegagalan sistemik. Sudah saatnya perdebatan politis yang melelahkan ini diakhiri dan diganti dengan pembenahan arsitektur rantai pasok bencana yang lebih inklusif bagi wilayah kepulauan.

Sebab pada akhirnya, di tengah reruntuhan gempa dan riuhnya perdebatan para pejabat di Jakarta, para korban tidak peduli apakah beras yang mereka makan berasal dari APBN, bantuan asing, atau pasar lokal. Yang mereka butuhkan hanyalah kepastian: bahwa negara hadir sebelum perut mereka makin lapar.

Bukankah kedaulatan tertinggi suatu negara justru terletak pada kesiapannya menyelamatkan nyawa rakyatnya sendiri?