Dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia, dibentuk sebuah lembaga independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada saat ini, lembaga tersebut mengalamai banyak perubahan. Belakangan banyak oknum yang ingin menghancurkan lembaga ini agar para koruptor dapat melakukan aksinya dengan baik.
Untuk memaksimalkan kinerjanya, KPK juga membangun relasi bersama ICAC. Ada beberapa hal yang harus dicontoh dari ICAC dalam memberangus kasus korupsi di Hong Kong.
Pertama, KPK harus mampu menjadi lembaga independen yang bisa bertangung jawab terhadap posisi tertinggi. Dengan begitu, KPK dalam melakukan investigasi kepada seseorang atau lembaga tidak mendapat tekanan kepada pihak tersebut.
Kedua, pemerintah memberikan anggaran yang cukup untuk KPK sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Hong Kong kepada ICAC. ICAC memiliki anggaran tahunan sebesar 90 Miliar USD. Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan anggaran paling tinggi kepada lembaga KPK agar kinerjanya maksimal dan tidak terkendala oleh finansial.
Ketiga, KPK harus mampu melakukan invetigasi kepada seluruh lapisan tanpa terkecuali. ICAC mampu melakukan invetigasi korupsi di berbagai lapisan, seperti kasus korupsi perorangan, swasta, dan negara. Berbeda dengan Indonesia yang mana tidak semua lembaga bisa ditangani oleh KPK.
Keempat, melakukan pelatihan kepada anggota KPK seperti yang dilakukan oleh ICAC. Untuk diketahui, 120 orang anggota ICAC dilatih secara langsung oleh FBI National Academy.
Untuk melakukan hal ini, tentu membutuhkan anggaran yang cukup karena melibatkan kerja sama yang banyak antarpihak. Anggaran yang diberikan dengan cukup dapat memberikan hasil dan profesionalitas yang baik kepada anggota KPK.
Tidak lepas dari itu, ICAC juga memiliki ahli perlindungan kepada saksi, forensic teknologi, dan penyelidikan keungan yang kuat. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki tim perlindungan kurang maksimal. Seperti misalnya kasus kebakaran Kejaksaan Agung yang mana alih-alih menyatakan gedung tersebut sengaja dibakar agar bukti-bukti kasus korupsi ikut lenyap.
Tidak hanya itu, baru-baru ini ada upaya untuk melemahkan lembaga KPK dengan cara memberhentikan sejumlah anggota. Alasanya adalah mereka tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Padahal jika kita melihat latar belakang para anggota yang dinonaktifkan, mereka sudah jelas memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, bahkan ada seorang guru besar yang biasanya mengajar di akademi TNI dan Polri. Di sini kita bisa melihat bahwa pada saat ini, KPK sedang mengalami pelemahan oleh berbagai oknum.
Kelima, metode tiga mata garpu yaitu investigasi, pencegahan, dan pendidikan, perlu dipertegas. Hal itu menjadi wajib agar kasus korupsi di Indonesia dapat tercegah. Selain itu, masyarakat juga harus sadar betapa pentingnya pengetahuan terhadap korupsi yang dapat merugikan berbagai lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, seharusnya KPK juga mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja.
Melihat KPK pada saat ini sedang diobrak-abrik oleh berbagai macam oknum, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia menyadari bahwa perilaku pelemahan KPK sudah di demat mata. Pada saat ini harus kita cegah dan harus kita lawan agar para oknum-oknum tersebut tidak bisa melakukan aksi mereka. Sudah saatnya kita masyarakat Indonesia peka terhadap korupsi yang terjadi di Indonesia.
Oleh: Mohd. Syahril Siddiq, Mahasiswa Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang.
