Sejak 2020 silam, Indonesia dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Hal ini menyebabkan kemunduran di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kemunduran dari berbagai bidang ini menyebabkan kejahatan dan penipuan marak di mana-mana.
Banyak masyarakat yang rela melakukan cara tidak halal untuk mendapatkan uang. Hal ini dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena sulitnya mencari pekerjaan di era pandemi.J ika hal ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih parah dibandingkan sekarang.
Dalam hal ini, pemerintah sudah mulai membenahinya dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Gelombang pertama dimulai dari orang-orang penting negara, setelah itu lanjut kepada tenaga kesehatan, tenaga pengajar pendidikan, dan yang terakhir adalah masyarakat umum. Program vaksinasi ini dilakukan untuk mengurangi kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia.
Namun, pemberian vaksinasi ini tidak disambut baik oleh masyarakat umum. Banyak masyarakat umum yang menolak untuk diberi vaksinasi dengan alasan yang tidak logis. Alasannya dapat berupa vaksin yang dapat menimbulkan penyakit sampai hoaks yang mengatakan bahwa vaksin itu haram.
Selain itu, hoaks lain yang berkembang adalah mengenai air kelapa dan susu kaleng bermerek. Banyak orang yang mengatakan bahwa kedua minuman tersebut dapat menangkal Covid-19. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terkena panic buying sampai produk tersebut sulit untuk ditemukan.
Padahal, kedua minuman itu tidak dapat menangkal Covid-19. Minuman tersebut hanya minuman biasa untuk memperkebal imun tubuh. Namun, tetap saja banyak masyarakat yang membeli produk tersebut dengan jumlah yang banyak dan enggan diberi vaksinasi.
Vaksin dimaksudkan untuk memperkuat imun tubuh. Suntikan vaksin dapat membuat tubuh menjadi lebih kebal terhadap virus Covid-19. Reaksi yang ditimbulkan setelah diberi vaksinasi juga tergantung bagaimana imun kita menerima vaksin tersebut.
Meskipun suntikan vaksin tidak menjamin seseorang akan terhindar dari Covid-19, tetapi setidaknya jika seseorang sudah mendapat vaksinasi gejalanya tak akan seberat orang yang belum melakukannya.
Oleh sebab itu, pemerintah punya cara tersendiri untuk mengajak agar masyarakat yang tidak ingin vaksinasi menjadi bersedia. Pemerintah memberlakukan sistem barcode ke beberapa pusat perbelanjaan.
Sistem barcode ini bermaksud barang siapa yang terdeteksi belum melakukan vaksinasi atau belum memiliki sertifikat vaksin pertama atau kedua, tidak diperbolehkan masuk ke dalam pusat perbelanjaan.
Selain pusat perbelanjaan, banyak tempat-tempat yang juga menerapkan hal serupa. Contohnya kantor atau kawasan industri, transportasi (bandara, halte, stasiun), hotel, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan pemerintah untuk membujuk masyarakat segera melakukan vaksinasi.
Cara pemerintah mengajak masyarakat agar bersedia diberi vaksinasi tersebut cukup berdampak. Banyak masyarakat yang terpaksa vaksin agar diperbolehkan pergi ke tempat-tempat umum. Namun, tetap ada beberapa masyarakat yang nekat membuat sertifikat vaksin palsu agar diperbolehkan pergi ke tempat umum.
Selain pembuatan sertfikat vaksin palsu sendiri, belakangan juga tersebar link pemberian sertifikat vaksin palsu. Pemerintah memang memberikan sertifikat vaksin secara online. Pemberian sertifikat vaksin tersebut dapat berupa link atau dapat dibuka melalui aplikasi PeduliLindungi. Namun, belakangan muncul website yang bernama pedulilindungia.com. Di website tersebut tertera sertfikat vaksin palsu yang dapat menipu masyarakat.
Jika hal ini dibiarkan saja tanpa ditindaklanjuti secara tegas, banyak negara yang tidak akan memercayai Indonesia. Bisa juga tidak membiarkan warga Indonesia untuk berkunjung ke negara lain karena takut sertifikat yang ditunjukkan oleh WNI (Warga Negara Indonesia) tersebut palsu.
Contoh negara yang kepercayaannya sudah mulai menurun terhadap program vaksinasi di Indonesia adalah Hongkong. Tersebarnya berita tentang adanya sertifikat vaksin palsu di Indonesia menyebabkan Hongkong tidak memercayai program vaksinasi di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Eni Lestari, Juru Bicara Badan Koordinasi Migran Asia di Hongkong pada pada 10 September 2021 lalu.
Semua permasalahan ini terjadi karena banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk diberi vaksinasi. Jika semua masyarakat bersedia diberi vaksinasi, maka semua akan memiliki sertifikat vaksinasi asli. Tidak akan ada oknum yang menyalahgunakan situasi untuk membuat sertfikat vaksin palsu demi mencari uang.
Jika program vaksinasi ini berjalan sesuai rencana, maka efeknya juga akan dirasakan masyarakat sendiri. Perekonomian akan membaik, tempat pariwisata dan pusat perbelanjaan yang merupakan sumber pendapatan negara akan kembali dibuka.
Selain sektor ekonomi, bidang pendidikan pun akan kembali seperti semula. Tidak ada lagi pembelajaran secara daring yang menyusahkan anak kurang mampu. Yang terpenting adalah tidak ada lagi korban jiwa yang terkena dampak dari Covid-19 ini.
Oleh karena itu, mari kita menyebarkan info untuk vaksinasi. Hal ini dapat kita lakukan melalui media sosial seperti unggahan instagram, pesan berantai aplikasi chat, tagar Twitter, dan lain sebagainya.
Sesuatu yang tidak kalah penting adalah memberantas hoaks tentang Covid-19. Hal ini dapat kita lakukan mulai dari keluarga dan teman-teman terdekat. Karena jika kita tidak memberantas hoaks tentang vaksin tersebut, akibatnya semakin banyak masyarakat yang enggan untuk diberi vaksinasi.
Semoga dengan melakukan hal-hal tersebut, dapat menggerakan hati masyarakat untuk vaksinasi dan memulihkan keadaan Indonesia seperti sebelum pandemi menyerang.
