Paradigma pembangunan yang dianut terus mengalami perubahan. Saat ini, paradigma yang berkembang dan dianut adalah pembangunan yang berpusat pada manusia.
Paradigma pembangunan ini memposisikan manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM pertama kali dibangun oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Selanjutnya terus mengalami penyempurnaan sebanyak 5 kali pada tahun 1991, 1995, 2010, 2011, dan terakhir tahun 2014.
Di Indonesia sendiri, perhitungan IPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimulai sejak tahun 1996 hingga sekarang.
Bulan November lalu, BPS kembali merilis data IPM. Menurut BPS, IPM Indonesia mencapai 72,29 poin pada 2021. Angka ini meningkat sebesar 0,35 poin atau tumbuh sebesar 0,76 persen dibandingkan 2020. Artinya, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan.
Sejalan dengan IPM Indonesia, dalam satu dekade terakhir pembangunan manusia di Papua juga terus mengalami peningkatan. Bahkan sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Papua meningkat dari level “rendah” menjadi “sedang”.
Namun, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Papua. IPM Papua tahun 2020 sempat turun 0,66 persen atau 0,40 poin dibandingkan tahun 2019 menjadi 60,44.
Meskipun demikian, peningkatan IPM Papua sudah kembali mambaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan).
Tumbuh Lambat Karena Pandemi
Sejak 2010, IPM Papua terus mencatatkan pertumbuhan. Bahkan, rata-rata pertumbuhan IPM Papua selalu di atas pertumbuhan IPM nasional.
Imbas dari merebaknya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020, untuk pertama kalinya pertumbuhan IPM Papua berada di bawah pertumbuhan IPM Nasional. Bahkan, IPM Papua tahun 2020 tercatat turun 0,40 poin dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi ini terjadi karena lesunya tingkat konsumsi masyarakat pada tahun pertama pandemi yang berimbas pada menurunnya salah satu indikator pembentuk IPM yakni pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPD).
IPM sendiri terdiri dari empat indikator utama yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPD).
Pada tahun 2021, dalam rilisnya BPS menuliskan bahwa semua indikator pembentuk IPM Papua mengalami peningkatan. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan IPM Papua masih berada di bawah pertumbuhan nasional.
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pertumbuhan IPM Papua masih bergerak lambat dibanding provinsi lainnya.
Bagaimanapun juga perbaikan tersebut patut untuk diapresiasi karena Papua bisa kembali bangkit meski masih dalam kondisi pandemi.
Upaya Memacu Pertumbuhan IPM
Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan capaian setiap komponennya. Apabila suatu daerah memiliki IPM rendah, maka perlu dilihat indikator mana yang menjadi penyebabnya.
Selama satu dekade terakhir, capaian setiap indikator pembentuk IPM Papua selalu lebih rendah dibanding capaian nasional. Kondisi ini menandakan bahwa pembangunan manusia pada tiap indikator di Papua masih tertinggal dibanding provinsi lainnya.
Dari ulasan tersebut, dapat terlihat bahwa rendahnya capaian IPM Papua karena rendahnya capaian dari setiap indikator yang ada. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya memberikan perhatian yang lebih pada peningkatan kualitas manusia di Papua tanpa mengesampingkan daerah lain.
Berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan indikator UHH yaitu meningkatkan sanitasi masyarakat, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, menekan angka pernikahan dini, menurunkan angka stunting, dan sebagainya.
Selanjutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator HLS dan RLS adalah dengan menggalakan wajib belajar 12 tahun baik bagi penduduk usia sekolah maupun penduduk yang sudah melewati usia sekolah dengan kejar paket C.
Sementara itu, untuk meningkatkan capaian indikator PPD dapat dilakukan dengan program yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagaimana yang telah dijalankan seperti program keluarga harapan (PKH), rastra, dan lain-lain.
Namun, hal yang perlu menjadi catatan untuk pemerintah ialah berbagai program yang ada sebaiknya rutin dilakukan pengawasan langsung oleh pemerintah setempat. Mengingat, banyak laporan bahwa yang rutin menerima bantuan adalah orang-orang yang masih mampu.
Di sisi lain, orang-orang yang berhak menerima bantuan justru tidak pernah menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan langsung dari pemerintah setempat diharapkan bantuan yang ada bisa tersalurkan kepada orang yang tepat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, capaian indikator PPD akan meningkat dan akhirnya berdampak pada meningkatnya IPM di Papua.
Rafael Lumban Toruan
Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Mimika
