facebook

Polusi Meningkat, Dapatkah Pajak Kendaraan Bermotor Mengatasinya?

Yasmina Prasetyanti Putri
Polusi Meningkat, Dapatkah Pajak Kendaraan Bermotor Mengatasinya?
Ilustrasi Polusi Kendaraan Bermotor (Unsplash)

Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian negara yang setiap harinya selalu dipadati oleh para penduduk dengan mobilitas tinggi. Bahkan, Jakarta pernah menduduki peringkat 10 kota termacet di dunia menurut Tom Tom Traffic Index pada tahun 2019. Tingginya mobilitas penggunaan kendaraan di DKI Jakarta juga menyebabkan semakin bertumbuhnya jumlah kendaraan bermotor. Akan tetapi, peringkat tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19.

Peningkatan kendaraan bermotor dapat terus terjadi, terlebih dengan diberlakukannya peraturan baru terkait pembebasan PPnBM untuk mobil yang akan semakin meningkatkan pembelian mobil di DKI Jakarta. Sejalan dengan peningkatan kendaraan bermotor, peningkatan polusi udara di Jakarta juga kian memperburuk kualitas udara Jakarta.

Salah satu penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta berasal dari emisi karbon kendaraan bermotor. Diungkapkan oleh Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, bahwa sekitar 47% partikel debu 10 mikron disumbang oleh mobil maupun motor serta zat berbahaya lainnya seperti hidrokarbon sejumlah 90%, sulfur dioksida 72%, juga nitrogen dioksida sekitar 83%, semua itu juga berasal dari kendaraan bermotor.

Mengatasi hal tersebut, para ekonom umumnya menganjurkan instrumen pemungutan pajak, karena dianggap lebih efisien untuk mengurangi polusi, daripada jika pemerintah hanya membuat peraturan tentang polusi. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan salah satu instrumen, yakni Pajak Kendaraan Bermotor. Lalu, bagaimana Pajak Kendaraan Bermotor dapat mempengaruhi polusi di Jakarta?

Peranan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Mengurangi Polusi

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Sebagai pihak yang memiliki kewenangan terkait pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta pada tahun 2005 saat itu telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Salah satu hal yang menarik terdapat pada Pasal 19 ayat (5) di mana dalam persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dibutuhkan penyertaan hasil uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal tersebut.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap daerah memiliki hak untuk mengatur terkait Pajak Daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pasal tersebut tidak lagi berlaku dikarenakan adanya penyederhanaan proses pembayaran pajak yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta yang didasarkan atas Nilai Jual Kendaraan Bermotor sejalan dengan Pajak kendaraan Bermotor di beberapa negara lain. Pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan pun menjadi salah satu penerimaan daerah yang cukup menjanjikan. Hal ini juga berkaitan dengan konsep pajak pigovian dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai Pajak Pigovian, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi kompensasi atas eksternalitas negatif atau sebagai earmarking terhadap sektor-sektor yang terdampak, seperti misalnya sektor perekonomian.

Akan tetapi, dalam Peraturan Daerah yang berlaku hingga saat ini, tidak terdapat di dalamnya pengaturan terkait earmarking penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai kompensasi atas polusi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jakarta. Earmarking yang tertera untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah alokasi sebesar 10% untuk pemeliharaan jalan dan konstruksi jalan.

Akan menjadi hal yang baik apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menambahkan alokasi earmarking penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk bidang lainnya yang terdampak polusi udara. Contohnya adalah pengalokasian untuk fasilitas kesehatan seperti BPJS untuk penyakit-penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh polusi udara.

Tantangan Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Mengurangi Polusi

Tantangan yang menyulitkan adalah belum adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar ditujukan untuk eksternalitas yang timbul pada lingkungan. Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai Pajak Lingkungan karena implementasinya yang masih jauh dari konsep Pajak Lingkungan itu sendiri.

Dalam literatur yang digunakan (Irianto et al., 2018), Pajak Kendaraan Bermotor lebih cocok disebut sebagai pseudo-environmental tax. Hal ini pula telah disampaikan pada bagian sebelumnya apabila Pemerintah Daerah meningkatkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor, imbasnya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai tambahan beban karena tidak terlihatnya earmarking yang dilakukan terhadap lingkungan.

Prinsip Polluter Pay Principle sebagai salah satu instrumen perekonomian terdapat kelemahan pada pelaksanaannya karena untuk menggantungkan pembayaran berdasarkan jumlah polutan yang dikeluarkan masih harus memperhitungkan kembali Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) kendaraan tersebut. Hal ini akan menimbulkan pengenaan pajak yang kurang efektif dan malah menimbulkan efek negatif lainnya, terutama kepada kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, Pajak Bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor masih terbatas untuk biaya pemeliharaan jalan atau operasional. Padahal, pemerintah bisa mengarahkan kebijakan pajak bahan bakar dan jarak tempuh untuk pengendalian pencemaran. Terdapat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup yang memberlakukan tarif pajak pusat dan daerah pada setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kriteria dampak lingkungan hidup, seperti pencemaran udara.

Untuk menerapkan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Pajak Lingkungan pun memiliki tantangan yang besar. Belum terfokusnya pemerintah terhadap upaya mengurangi eksternalitas negatif melalui instrumen pajak menjadi salah satu yang utama. Selain itu, pertimbangan efek ketika dilakukan kenaikan tarif yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pun juga akan berimbas kepada sektor-sektor lainnya yang perlu pertimbangan matang apabila akan dilakukan.

Dengan demikian, Pajak Kendaraan Bermotor belum cukup jika dijadikan sebagai instrumen fiskal pengendali polusi udara di DKI Jakarta. Diperlukan instrumen yang lebih spesifik dan jelas peruntukannya ditujukan untuk mengurangi polusi udara, seperti Pajak Karbon. Akan tetapi, Pajak Kendaraan Bermotor masih dapat dijadikan sebagai instrumen penerimaan daerah yang dapat dimanfaatkan pula untuk perbaikan jalan dan sarana atau prasarana transportasi lainnya.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak