Indonesia adalah bangsa yang besar. Wilayah Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Kekayaan alam dan manusia Indonesia itu mewujud dalam beragam adat istiadat, tradisi, bahasa, dan budaya.
Dengan kekayaan tradisi, bahasa, adat dan budaya itulah, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar bila dirawat dan dijaga. Dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, Indonesia bisa menjadi semakin kuat. Tetapi sebaliknya bila saling bertikai dan bercerai, maka Indonesia menjadi negara yang semakin lemah.
Pendidikan adalah kunci untuk menggapai kejayaan dan kemajuan bangsa ini. Sudah 79 tahun, Indonesia masih memiliki masalah dalam dunia pendidikan. Kekurangan guru, kekurangan sarana dan prasarana, hingga anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran.
Pemerataan pembangunan dan juga pendidikan menjadi kewajiban negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kebangsaan kita yakni memajukan kecerdasan bangsa.
Dalam wilayah negara yang cukup luas seperti Indonesia, pemerataan pendidikan menjadi hal yang penting dan urgen yang harus diprioritaskan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berusaha dan terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan dari Sabang sampai Merauke.
Meski pembangunan gedung sekolah sudah dilakukan, masih ada beberapa daerah yang terkendala oleh kondisi alam sekitar yang mengakibatkan sekolah tutup saat terjadi banjir maupun bencana alam lainnya.
Selama hampir puluhan tahun itu, pembangunan pendidikan harus diakui masih berpusat di Pulau Jawa. Ini bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur seperti SMK di Pulau Jawa dengan SMK di Sumatera, Kalimantan, Maluku hingga Papua.
Presiden Jokowi selalu menggaungkan pembangunan berwawasan Indonesiasentris. Pembangunan yang mencakup gagasan kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa.
Dengan membangun IKN [Ibu Kota Nusantara], Jokowi ingin kita semua menggeser mata bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada Jawa Sentris atau Jakarta Sentris. Jokowi ingin agar Indonesia tidak selalu berpusat di Jawa, tetapi bergeser dan merata di seluruh Indonesia.
Dari sudut infrastuktur, Jokowi memang telah membuat pembangunan di Indonesia mulai bergeser dari Jawa hingga ke Sumatera, Kalimantan hingga Papua.
Infrastruktur itu tidak hanya berupa jalan tol, waduk, dan juga tol laut hingga jalur kereta api baru. Pembangunan berwawasan indonesiasentris tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur, tetapi juga merambah pada bidang pendidikan.
Jokowi sendiri pernah memberikan kritik kepada Kemendikbudristek soal pembangunan infrastruktur SMK yang begitu timpang antara SMK di Jawa dengan Papua.
Nadiem Makarim sendiri menjawab masukan dari presiden Jokowi tentang urgensi pemerataan pendidikan di wilayah 3T melalui program ADEM, ADik, tunjangan khusus daerah 3T untuk pendidik dan tenaga kependidikan hingga pembangunan PTN baru.
Dari Program ADEM, ada sekitar 6.817 pelajar SMA dan SMK lulus melalui program ADEM, baik dari Papua dan Papua Barat, daerah khusus atau 3T, dan anak-anak repatriasi di Malaysia.
Program ADEM membuka peluang besar bagi siswa Papua dan Papua Barat untuk meraih pendidikan berkualitas. Melalui program ADEM dan ADik kini, Anak-anak Papua tidak lagi khawatir untuk memeluk mimpi-mimpi mereka.
Melalui program LPDP, pemerintah juga memberi kesempatan khusus kepada anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri di Jawa.
Ketentuan dan syarat pengajuan bea siswa LPDP untuk daerah 3T seperti Papua, NTT maupun wilayah Indonesia Timur memang telah diberikan secara khusus yang tidak seperti di Jawa.
Dengan keterbukaan dan kelonggaran syarat untuk beasiswa LPDP ini telah membuka kesempatan lebar bagi anak bangsa yang ada di Papua untuk melanjutkan kuliah dan pendidikan yang lebih tinggi.
Problem pendidikan dan ketimpangan pendidikan di Papua memang tidak bisa diselesaikan dengan beasiswa dan juga program pendidikan lainnya, namun dari program-program yang memberikan kesempatan yang sama bagi rakyat di daerah 3T, pemerintah berharap bisa memberikan kesempatan kepada rakyat untuk meraih mimpi mereka.
Sebagai catatan, pemerintah juga perlu memperhatikan masukan dari masyarakat adat, dan juga warga Papua tentang upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di tanah Irian ini.
Jangan sampai program pendidikan yang selama ini digadang-gadang Jokowi sebagai program pendidikan bervisi Indonesiasentris justru tidak tepat sasaran dan semakin melanggengkan problem pendidikan di wilayah 3T.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
