Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober ini menjadi pengingat akan ketidaksetaraan yang masih menyelimuti dunia.
Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, jutaan orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Begitu pula Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, turut menghadapi tantangan yang sama.
Tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia adalah 9,03%, yang merupakan angka terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Angka ini menurun dari 9,36% pada Maret 2023.
Selain itu, persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2024 juga turun menjadi 0,83%, dari 1,12% pada Maret 2023. Pemerintah memproyeksikan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia akan mencapai 0% pada akhir 2024.
Jika ditilik kembali, negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program-program kesejahteraan yang komprehensif.
Negara-negara Nordik, misalnya, dikenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat, termasuk layanan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan tunjangan pengangguran yang memadai.
Negara maju umumnya memiliki sistem kesejahteraan yang komprehensif, mencakup berbagai program seperti tunjangan pengangguran, pensiun, dan bantuan sosial bagi kelompok rentan. Jaring pengaman sosial ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan.
Selain itu, negara maju juga memiliki program pelatihan kerja yang efektif untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.
Pemerintah negara maju umumnya memiliki kapasitas yang kuat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah juga transparan dan akuntabel, sehingga program-program sosial dapat berjalan dengan efektif.
Korupsi yang rendah dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Negara maju menyadari bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi kemiskinan. Kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya dan mencapai hasil yang lebih baik.
Sektor swasta dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelatihan, sementara masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan layanan sosial dan advokasi.
Salah satu faktor kunci keberhasilan negara maju dalam mengurangi kemiskinan adalah investasi besar-besaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
Negara-negara seperti Finlandia dan Kanada, misalnya, menyediakan pendidikan berkualitas tinggi secara gratis hingga tingkat perguruan tinggi. Akses universal terhadap layanan kesehatan juga menjadi prioritas.
Dengan pendidikan yang baik, individu memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya.
Kesehatan yang prima juga meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban pengeluaran keluarga.
Namun, meniru mentah-mentah model negara maju bukanlah solusi yang tepat bagi Indonesia. Kondisi geografis yang beragam, infrastruktur yang belum merata, serta keragaman budaya menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan.
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya, dan semangat gotong royong menjadi modal sosial yang berharga. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergali.
Seperti diketahui bahwa sistem perlindungan sosial menjadi benteng utama bagi masyarakat miskin. Program-program yang berlaku di Indonesia, seperti KIP, PKH, dan BPNT telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban ekonomi keluarga miskin.
Namun, agar lebih efektif, perlu dilakukan perbaikan dalam penargetan penerima manfaat. Data yang akurat dan mekanisme verifikasi yang ketat akan memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, perlu ada evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana program-program ini telah mencapai tujuannya. Perluasan cakupan program juga penting, terutama untuk menjangkau kelompok-kelompok marginal seperti masyarakat adat, nelayan, dan petani skala kecil.
Begitu pula dengan pendidikan dan kesehatan yang akan berdampak jangka panjang pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain mengalokasikan anggaran yang lebih besar, pemerintah perlu meningkatkan kualitas guru dan tenaga kesehatan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
Akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan juga perlu dipermudah melalui program-program beasiswa, pelayanan kesehatan gratis, dan penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga pemasaran produk. Sektor pertanian juga perlu mendapat perhatian serius dengan pengembangan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi produk.
Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama bagi daerah dengan potensi wisata yang besar. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur pariwisata dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Adopsi teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta membuka peluang bisnis baru.
Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi, seperti memberikan insentif bagi pelaku usaha, mempermudah akses terhadap teknologi, dan membangun pusat-pusat inovasi. Teknologi digital juga dapat digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik.
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program. Pemerintah perlu membentuk forum-forum dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan mereka.
Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka mampu mengelola program-program yang ada. Dengan upaya-upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan masalah kemiskinan di Indonesia dapat teratasi secara signifikan.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
