Cancel culture atau budaya pembatalan merupakan fenomena yang kini tidak lagi asing di dunia industri hiburan. Cancel culture merujuk pada praktik individu atau kelompok yang membatalkan dukungan kepada seseorang —umumnya selebriti atau tokoh publik— karena tindakan, perkataan, atau sikapnya yang dianggap tidak pantas atau menyinggung.
Namun kini, cakupan cancel culture dalam dunia industri hiburan makin meluas. Cancel culture berevolusi menjadi sebuah senjata untuk menuntut akuntabilitas seorang tokoh publik.
Pada konteks budaya pop, cancel culture di masa sekarang menciptakan perdebatan kompleks tentang batasan kebebasan berbicara, tanggung jawab sosial, dan dampak jangka panjang dari kesalahan seorang selebriti ataupun pemengaruh yang dilakukan di ruang-ruang publik.
Kebebasan berbicara —yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu— sering kali berbenturan dengan tuntutan seorang selebriti ataupun pemengaruh untuk menjaga diri agar perkataan dan tindakannya tidak menyinggung atau merugikan kelompok tertentu.
Dalam banyak kasus, selebriti ataupun pemengaruh sering kali merasa terjebak antara kebebasan untuk mengungkapkan pendapat mereka dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat luas, terutama ketika pendapat tersebut dianggap ofensif.
Hal tersebut menjadi makin rumit ketika media sosial memberikan wadah bagi jutaan orang untuk bereaksi secara spontan dan kadang tanpa mempertimbangkan konteks atau niat di balik suatu pernyataan dari selebriti ataupun pemengaruh.
Selain itu, tanggung jawab sosial yang melekat pada seorang selebriti ataupun pemengaruh juga menjadi tuntutan dari kebanyakan masyarakat.
Masyarakat kita beranggapan bahwa tokoh publik yang memiliki pengaruh besar, seperti selebriti atau pemengaruh, harus selalu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat atau berperilaku karena pendapat dan tindakan mereka berpengaruh kepada banyak orang.
Ketika para selebriti ataupun pemengaruh tersebut melakukan kesalahan, seperti mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau terlibat dalam suatu skandal, mereka sering kali dihadapkan pada konsekuensi yang tidak hanya mencakup hilangnya penggemar atau reputasi, tetapi juga bisa merusak karier mereka secara permanen.
Dalam konteks ini, cancel culture berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa ada standar moral dan etika yang harus diikuti para tokoh publik dan mereka harus bertanggung jawab penuh atas pengaruh yang mereka miliki.
Namun, di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa cancel culture merupakan budaya yang berlebihan dan tidak memberikan kesempatan korban cancel culture untuk membuat perbaikan dari kesalahan yang dilakukan.
Dalam beberapa kasus, tokoh publik yang terkena cancel culture tidak selalu diberi ruang untuk memperbaiki kesalahan mereka atau untuk sekadar mengungkapkan penyesalan atas tindakan yang telah dilakukannya.
Tidak sedikit pula yang berargumen bahwa cancel culture telah bertransformasi menjadi bentuk penghukuman yang tidak adil, seseorang bisa dihukum berdasarkan penilaian sepihak tanpa proses yang jelas atau kesempatan untuk klarifikasi.
Hal tersebut kemudian diperburuk oleh polarisasi di media sosial, yang membuat diskusi permasalahan menjadi makin tidak terkendali dan malah lebih berfokus pada penghancuran reputasi individu ketimbang pada pemahaman atau edukasi atas permasalahan yang dibuatnya.
Jika kita melihat dampak jangka panjang dari sebuah cancel culture, para selebriti ataupun pemengaruh, kini lebih memilih untuk menjaga citra mereka dengan lebih berhati-hati bahkan menghindari isu-isu sosial yang dapat memicu kontroversi.
Ketakutan akan mendapat cancel culture dan kehilangan dukungan dari para penggemar, mendorong para tokoh publik untuk tampil lebih pasif.
Beberapa bahkan memilih untuk menghindari berbicara mengenai isu-isu sensitif, seperti politik, gender, ataupun hak asasi dengan alasan bahwa memasuki ranah isu-isu tersebut berisiko besar terhadap karier dan citra mereka.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
