Di tengah dinamika politik Indonesia, benturan antara aparat dan masyarakat sipil bukanlah hal baru. Demonstrasi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi sering kali berakhir ricuh. Ketegangan ini kerap menelan korban, baik luka maupun nyawa. Namun, tragedi yang menimpa Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, menorehkan luka mendalam. Ia bukan demonstran, hanya seorang pekerja yang sedang mengais rezeki, tetapi hidupnya berakhir tragis di bawah roda kendaraan taktis Brimob. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita pada satu hal: sejauh mana negara hadir melindungi rakyatnya?
Fenomena ini menjadi sebuah duka yang mendalam. Tak hanya soal nyawa, tetapi juga dampaknya yang meluas terhadap persepsi publik terhadap institusi negara. Tragedi Affan memantik pertanyaan mendasar, apakah demokrasi di negeri ini masih memberi ruang aman bagi warganya, ataukah kekerasan negara justru kian menjadi ancaman? Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat digital merespons tragedi kemanusiaan dengan solidaritas, menuntut keadilan, dan mendesak pertanggungjawaban aparat. Inilah cerminan konflik antara idealisme demokrasi dan praktik kekuasaan di lapangan.
Ketika Nyawa Rakyat Terabaikan oleh Kekuasaan
Kejadian tragis yang menimpa Affan terjadi di tengah demonstrasi besar menolak kebijakan pemerintah. Dalam suasana ricuh, mobil taktis Brimob melaju dan menabrak Affan hingga tewas di tempat. Ia tidak terlibat dalam aksi protes, hanya kebetulan berada di lokasi saat menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online. Nyawa yang hilang ini seakan menunjukkan bahwa dalam situasi konflik politik, warga biasa pun bisa menjadi korban kebijakan yang keliru atau prosedur yang diabaikan.
Tragedi ini mengguncang publik karena menyiratkan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru menjadi sumber ketakutan. Tindakan represif semacam ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak legitimasi aparat di mata masyarakat. Lalu, pakah prosedur pengamanan demonstrasi sudah dijalankan dengan benar? Ataukah kekerasan negara dianggap hal lumrah ketika menghadapi massa?
Respons Publik dan Institusi: Antara Empati dan Mitigasi Reputasi
Setelah peristiwa ini viral, publik bereaksi keras. Gelombang duka dan kemarahan membanjiri media sosial. Tagar #JusticeForAffan menjadi trending, menuntut keadilan dan transparansi dalam investigasi kasus ini. Para pengemudi ojek online pun menggelar aksi solidaritas, mengiringi jenazah Affan dengan konvoi dan menyuarakan tuntutan agar pelaku dihukum. Dukungan ini menunjukkan bagaimana masyarakat sipil kini semakin kritis dan responsif terhadap isu pelanggaran hak warga negara.
Di sisi lain, institusi negara dan perusahaan tempat Affan bernaung juga merespons. Kapolri menyampaikan permintaan maaf langsung kepada keluarga korban dan berjanji mengusut tuntas kasus ini. Grab dan Gojek, dua perusahaan besar transportasi daring, turut menyatakan belasungkawa, memberikan santunan, dan bahkan mengganti logo menjadi hitam sebagai simbol duka. Namun, sebagian pihak menilai langkah ini lebih bersifat mitigasi reputasi ketimbang langkah strategis memperjuangkan keselamatan mitra pengemudi. Kritik ini menguatkan kesadaran bahwa empati publik harus dibarengi dengan reformasi nyata.
Solidaritas Digital dan Tuntutan Reformasi
Tragedi Affan tidak hanya berhenti pada ranah empati, ia memicu diskusi lebih luas tentang pola kekerasan aparat dalam mengamankan demonstrasi. Aktivis HAM menyebut kasus ini sebagai bukti bahwa negara gagal melindungi warganya. Bahkan, sejumlah analis menilai bahwa pola represif aparat berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi. Jika tindakan kekerasan terus berulang, ruang kebebasan sipil akan semakin menyempit, dan demokrasi hanya tinggal nama.
Namun, di sisi lain, tragedi ini juga melahirkan kekuatan baru yakni solidaritas publik yang terkoneksi melalui ruang digital. Ribuan orang bersuara, mendesak akuntabilitas, dan menuntut regulasi yang lebih ketat agar aparat bertindak sesuai prosedur. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat kini tidak lagi pasif. Mereka aktif mengawal isu, menuntut perubahan, dan menjadikan media sosial sebagai senjata demokrasi. Lantas, apakah suara publik ini akan benar-benar mengubah kebijakan, atau sekadar menjadi riuh sesaat?
Affan Kurniawan kini menjadi nama yang tak hanya dikenang sebagai driver ojek online, tetapi sebagai simbol ketidakadilan yang mengusik nurani bangsa. Peristiwa ini menyingkap ironi bahwa demokrasi yang kita banggakan masih menyisakan celah kekerasan negara. Ke depan, pemerintah dan aparat harus menjadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk memperbaiki prosedur keamanan, melindungi warga sipil, dan menghentikan pola represif. Sebab, demokrasi sejati tidak diukur dari seberapa kuat negara berkuasa, tetapi seberapa aman rakyatnya merasa dalam naungan negara.
