Singapura sering dijadikan simbol negara makmur. Penduduknya relatif sejahtera dengan daya beli yang tinggi terhadap barang-barang mewah. Mulai dari mobil sport, hotel berbintang, hingga konser internasional selalu laku di sana.
Namun, ada satu fakta demografis yang kerap luput dari perhatian. Jumlah penduduk Singapura hanya sekitar 6 juta jiwa. Bahkan, jika 100 persen penduduknya mampu membeli produk premium, pasar maksimalnya tetap berhenti di angka tersebut.
Indonesia justru menyajikan paradoks yang lebih menarik. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, Indonesia kerap terlihat sebagai surga bagi industri barang mewah, konser mahal, dan hotel bintang lima. Tiket konser seharga Rp2–3 juta bisa habis terjual, dan kamar hotel bertarif Rp5–10 juta per malam tetap penuh. Banyak orang kemudian terburu-buru menyimpulkan, “Ekonomi Indonesia sedang bagus.”
Indikator Ekonomi Tidak Sesederhana Itu
Menurut data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening tabungan di Indonesia dengan saldo di atas Rp100 juta ada sekitar 7 juta rekening. Secara persentase, angka ini hanya sekitar 2 persen dari total rekening perbankan nasional. Sangat kecil secara proporsi, tetapi besar secara jumlah absolut.
Jika satu rekening diasumsikan mewakili satu keluarga dengan rata-rata empat anggota, ada sekitar 28 juta penduduk yang berada dalam kelompok dengan daya beli tinggi. Angka ini jauh melampaui total populasi Singapura. Artinya, pasar potensial untuk tiket konser mahal, hotel bintang lima, atau barang mewah di Indonesia memang nyata dan besar. Hal itu bukan ilusi.
Pengambilan Kesimpulan Sembrono Tanpa Dasar Ilmu
Di sinilah banyak orang keliru membaca data. Larisnya tiket konser atau ramainya hotel mewah tidak mencerminkan kondisi mayoritas masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut hanya menunjukkan daya beli segmen yang kecil, namun signifikan secara jumlah; secuil secara persentase, besar secara volume.
Dalam konteks ini, pernyataan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menarik untuk dicermati. Ia menyatakan bahwa jika tiket tontonan yang dianggap “tidak berfaedah” terjual penuh, maka ekonomi berarti cukup baik dan kritik terhadap pemerintah dalam pertunjukan tersebut terbantahkan.
“Kalau misalnya tiket show-nya penuh, ada yang beli, nah itu berarti pemerintah nggak seperti yang dia omongin. Itu artinya ekonomi cukup baik, sehingga ada orang yang mau beli tiket untuk sebuah tontonan yang nggak berfaedah kayak gini. Apa yang bisa dibawa pulang dari tontonan seperti itu?”
Pernyataan ini mengandung lompatan logika. Daya beli sekelompok masyarakat untuk hiburan mahal tidak otomatis membantah kritik terhadap pemerintah, apalagi menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Fakta bahwa sebagian orang mampu membeli tiket hiburan justru konsisten dengan data ketimpangan: kelompok atas memang terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, sementara kelompok bawah tertinggal.
Secara statistik, sekitar 200 juta penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin atau rentan miskin jika menggunakan standar internasional seperti PBB. Mereka tidak terwakili dalam antrean konser mahal atau hotel berbintang. Kehadiran konsumsi kelas atas tidak menghapus fakta bahwa mayoritas masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Inilah Ironi Struktural Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan Ada, tetapi Tidak Merata
Kelompok atas melesat jauh, sementara kelompok bawah bergerak lambat, bahkan stagnan. Maka, wajar jika kita melihat hotel-hotel dengan tarif Rp3–10 juta per malam tetap memiliki pasar. Konsumennya jelas setaraf pejabat negara, direksi dan komisaris BUMN, eksekutif perusahaan besar, serta kelompok kaya yang jumlahnya belasan hingga puluhan juta orang. Banyak dari mereka pula yang menikmati fasilitas reimbursement, sehingga harga mahal tidak lagi menjadi hambatan.
Ketika pejabat atau figur publik menjadikan ramainya konser atau laku kerasnya barang mewah sebagai bukti ekonomi “baik-baik saja”, hal itu menunjukkan kekeliruan logika. Antara tidak memahami struktur demografi dan distribusi pendapatan, atau sengaja menyederhanakan realitas demi sensasi dan pengalihan isu.
Lalu, Bagaimana Seharusnya Menilai Kondisi Ekonomi secara Lebih Sehat?
Ekonomi bukan soal siapa yang mampu membeli tiket termahal, melainkan seberapa banyak warga yang hidup layak. Di situlah ukuran kesejahteraan seharusnya diletakkan.
Itulah sebabnya indikator ekonomi tidak bisa disederhanakan menjadi “tiket laku berarti ekonomi baik”. Ukuran yang lebih relevan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, distribusi pendapatan, daya beli median, tingkat kemiskinan, dan perbandingan dengan negara berkembang sekelas Vietnam, bukan sekadar negara kecil berpendapatan tinggi.
Barang mewah yang laku keras menunjukkan adanya pasar, bukan pemerataan. Tiket konser yang habis terjual menunjukkan konsumsi segmen atas, bukan kesejahteraan nasional. Membaca ekonomi tanpa memahami struktur demografi dan ketimpangan hanya akan menghasilkan narasi yang menyesatkan—terdengar optimistis, tetapi jauh dari realitas mayoritas rakyat.
