Setiap pagi, sebelum bel sekolah berbunyi, ada guru-guru yang sudah lebih dulu tiba di ruang kelas. Mereka menyiapkan buku, menulis materi di papan tulis, dan memastikan murid-murid siap belajar. Dari luar, tidak ada yang tampak berbeda. Mereka berdiri di depan kelas, mengajar dengan suara yang sama lantangnya, memberi tugas, menegur, dan memotivasi. Namun di balik rutinitas itu, ada satu kenyataan yang sering luput diperbincangkan: status mereka sebagai guru honorer.
Guru honorer adalah wajah sunyi dari sistem pendidikan kita. Mereka bekerja dengan tanggung jawab yang sama, bahkan sering kali dengan beban emosional yang lebih besar, tetapi menerima penghargaan yang jauh dari kata layak. Upah mereka kerap tidak sebanding dengan jam mengajar, apalagi dengan peran sosial yang mereka emban. Ironisnya, ketimpangan ini sudah berlangsung lama, seolah menjadi bagian “normal” dari dunia pendidikan.
Bagi banyak guru honorer, mengajar bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah panggilan. Ada kepuasan tersendiri saat melihat murid memahami pelajaran, berani bertanya, atau perlahan menemukan potensi dirinya. Perasaan itulah yang sering membuat mereka bertahan. Bekerja dengan hati, mengajar dengan sabar, meski kesejahteraan tak kunjung pasti.
Namun, idealisme tidak selalu cukup untuk menghidupi kehidupan. Banyak guru honorer harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Ada yang mengajar di lebih dari satu sekolah, ada yang berjualan kecil-kecilan sepulang mengajar, bahkan ada pula yang bekerja serabutan di luar jam sekolah. Semua itu dilakukan agar profesi yang mereka cintai tetap bisa dijalani.
Di ruang publik, pendidikan kerap disebut sebagai fondasi masa depan bangsa. Guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan itu terdengar indah, tetapi sering kali berhenti sebagai slogan. Dalam praktiknya, guru honorer justru menjadi contoh nyata bagaimana jasa besar bisa dibalas dengan janji-janji yang tak kunjung terealisasi.
Berbagai kebijakan datang silih berganti. Ada wacana pengangkatan, ada seleksi, ada afirmasi, tetapi selalu disertai syarat dan batasan. Sebagian guru honorer berhasil mendapatkan kepastian, tetapi tidak sedikit yang tertinggal. Mereka yang sudah mengabdi belasan tahun pun masih harus menunggu, berharap, dan bersabar. Janji demi janji menjadi bagian dari keseharian, sama akrabnya dengan kapur dan papan tulis.
Di sekolah, posisi guru honorer juga kerap berada di ruang abu-abu. Mereka dituntut profesional, disiplin, dan siap setiap saat, tetapi dalam pengambilan kebijakan sering kali tidak dilibatkan. Suara mereka ada, tetapi tidak selalu didengar. Dalam kondisi tertentu, mereka menjadi kelompok paling rentan ketika terjadi pengurangan jam mengajar atau perubahan sistem.
Meski begitu, banyak guru honorer memilih diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Mereka mengalah, menahan keluh, dan terus bekerja. Sikap ini sering disalahartikan sebagai kepasrahan, padahal di baliknya ada perjuangan panjang yang jarang terlihat.
Guru honorer sering kali justru menjadi figur yang paling dekat. Mereka lebih mudah ditemui, lebih fleksibel, dan lebih sabar. Kedekatan itu lahir bukan dari fasilitas, tetapi dari empati. Guru honorer memahami keterbatasan, karena mereka sendiri hidup di dalamnya.
Masalah guru honorer sejatinya bukan hanya soal angka gaji. Ia adalah persoalan tentang cara negara memandang pendidikan dan mereka yang menghidupkannya. Jika guru terus diminta berkorban tanpa jaminan, maka pendidikan berjalan di atas ketidakadilan yang dibiarkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa melemahkan kualitas pendidikan itu sendiri.
Tentu, tidak mudah menyelesaikan persoalan ini dalam waktu singkat. Sistem birokrasi, anggaran, dan regulasi saling terkait. Namun, mengakui adanya ketimpangan adalah langkah awal yang penting. Pendidikan tidak bisa terus bergantung pada idealisme individu, sementara sistemnya abai.
Guru honorer tidak menuntut kemewahan. Yang mereka harapkan adalah kepastian dan penghargaan yang manusiawi. Upah yang layak, status yang jelas, dan perlindungan yang adil. Hal-hal itu bukan bonus, melainkan hak dasar bagi siapa pun yang bekerja penuh tanggung jawab.
Pada akhirnya, potret guru honorer adalah cermin bagi kita semua. Ia menunjukkan sejauh mana kita menghargai pendidikan, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam kebijakan nyata. Selama guru masih diminta bekerja dengan hati dan dibayar dengan janji, selama itu pula pendidikan kita berdiri di atas ketimpangan yang rapuh.
Dan mungkin, sudah saatnya janji-janji itu berhenti menjadi penghibur semata, lalu benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan yang berpihak. Karena masa depan pendidikan tidak bisa terus ditopang oleh kesabaran mereka yang terlalu lama diminta menunggu.
