Antara Meja Perundingan dan Genosida: Menanti Bukti Nyata Diplomasi Prabowo

Dalam video wawancara Presiden dengan para pakar dan jurnalis beberapa hari lalu, Prabowo buka suara terkait keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BOP) yang diinisiasi oleh Barat.

Sobat Yoursay, kalau kamu mengikuti isu ini, sempat beredar kabar burung yang bikin heboh bahwa Indonesia berkomitmen menyetor uang sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 15 triliun rupiah lebih ke badan tersebut. Angka yang fantastis, kan? Bayangkan berapa banyak sekolah yang bisa diperbaiki dengan uang itu. Namun, dalam video tersebut, Presiden Prabowo dengan tegas membantah isu iuran jumbo itu dan menjelaskan posisi Indonesia yang sebenarnya sedang "on hold" alias menangguhkan keterlibatan di BOP karena eskalasi perang yang tak kunjung usai.

Menariknya, Prabowo menceritakan detail proses lobi tingkat tinggi yang membawanya masuk ke lingkaran BOP tersebut. Beliau menyampaikan: "Saya masuk ke situ (BOP) karena kalau kita di dalam, kita bisa membantu Palestina, kita bisa bicara langsung. Tapi sekarang semuanya on hold, perang makin hebat. Dan tidak ada itu komitmen satu miliar dolar dari APBN kita, itu tidak ada."

Kutipan ini seolah ingin menegaskan bahwa niat Indonesia murni demi misi kemanusiaan, namun realitanya di lapangan ternyata jauh lebih rumit dari sekadar meja perundingan.

Sobat Yoursay, apakah keikutsertaan awal Indonesia dalam skema yang diusulkan oleh hegemoni Barat menunjukkan bahwa diplomasi kita sedikit "naif"? Kita tahu bahwa pihak-pihak yang menjanjikan perdamaian lewat BOP itu adalah pihak yang sama yang di sisi lain tetap menyuplai persenjataan ke wilayah konflik.

Apakah prinsip politik luar negeri kita yang "Bebas Aktif" benar-benar membuat kita menjadi aktor utama yang punya daya tawar (leverage), atau jangan-jangan kita hanya dijadikan "bidak" pelengkap untuk melegitimasi skema perdamaian versi kekuatan besar? Kalau kita masuk ke sebuah badan internasional hanya karena janji manis bahwa kita bisa "membantu Palestina", tapi di saat yang sama suara kita tetap tidak didengar untuk menghentikan genosida, maka keberadaan kita di sana sebenarnya untuk siapa?

Jangan sampai keterlibatan kita hanya dimanfaatkan oleh negara-negara besar agar mereka terlihat "inklusif" karena melibatkan negara Muslim terbesar, sementara kebijakan mereka di lapangan tetap tidak berubah. Keputusan Prabowo untuk akhirnya menangguhkan keterlibatan ini memang langkah yang realistis, namun tetap menyisakan tanya, kenapa sejak awal kita begitu antusias masuk ke skema yang rekam jejaknya sangat bias terhadap kepentingan Barat?

Dampaknya kalau kita terlalu gampang "mengiyakan" lobi-lobi internasional tanpa perhitungan matang adalah terkikisnya independensi kita. Kita harus ingat bahwa di era digital ini, setiap langkah diplomasi dipantau oleh rakyat. Rakyat tidak butuh sekadar foto jabat tangan Presiden di forum internasional yang mewah jika hasilnya nol besar bagi kemanusiaan.

Menjadi negara yang bersahabat dengan semua pihak itu bagus, tapi menjadi negara yang punya "taring" dalam diplomasi jauh lebih penting. Kita tidak mau kan Indonesia cuma dianggap sebagai penggembira di panggung dunia yang tugasnya cuma tepuk tangan saat negara besar berpidato soal perdamaian semu? Kebebasan aktif kita harusnya menjadi senjata untuk menekan, bukan sekadar alat untuk mencari aman atau sekadar terlihat keren di pergaulan global.

Jadi, menurut kamu, Sobat Yoursay, apakah langkah Presiden yang sempat melirik BOP itu murni strategi cerdik untuk menyusup ke lingkaran dalam demi Palestina, atau itu adalah bukti bahwa kita masih sering tergiur oleh janji manis hegemoni Barat yang sebenarnya punya agenda sendiri? Bisakah Indonesia benar-benar menjadi jembatan perdamaian tanpa harus terseret dalam arus kepentingan negara adidaya yang sering kali standar ganda?

Jangan-jangan, dalam papan catur geopolitik ini, kita memang harus lebih sering berkata "tidak" pada tawaran-tawaran menggiurkan yang bungkusnya perdamaian, tapi isinya adalah kepentingan satu pihak saja. Bagaimana menurutmu, apakah diplomasi kita sudah cukup berani untuk berdiri tegak di depan raksasa dunia, atau kita masih sibuk mencari celah di bawah bayang-bayang mereka?