Tentang Dolar dan Orang Desa: Meluruskan Logika Pidato Presiden di Nganjuk

Ketika nilai tukar rupiah menyentuh angka psikologis Rp17.600 per dolar AS pada Sabtu, 16 Mei 2026, publik mengharapkan sebuah peta jalan mitigasi atau penjelasan teknis yang menenangkan nalar.

Namun, dalam pidatonya di Nganjuk saat meresmikan Museum Marsinah, Presiden Prabowo Subianto justru memilih narasi defensif: "Rupiah begini, rupiah begitu apa? Dolar begini, dolar... Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok. Iya kan?"

Bagi kelompok progresif dan masyarakat yang melek literasi ekonomi, pernyataan ini tidak bisa dilewati begitu saja. Mengatakan warga desa aman dari krisis hanya karena mereka bertransaksi dengan rupiah adalah sebuah patah logika (logical fallacy) yang serius. Kita perlu mendalami narasi ini dengan kepala dingin, bukan untuk mendiskreditkan figur, melainkan untuk meluruskan pemahaman publik agar tidak dininabobokan oleh simplifikasi yang berbahaya.

Komodifikasi Desa: Mengurai Kebohongan 'Kemandirian Ekonomi'

Pernyataan bahwa orang desa tidak pakai dolar mengasumsikan pedesaan kita hari ini adalah entitas terisolasi yang kebal dari globalisasi. Ini adalah cara pandang romantis yang keliru. Realitasnya, struktur agraria dan pangan pedesaan Indonesia saat ini sudah sangat bergantung pada kapitalisme global.

Mari kita bedah datanya. Petani di desa memang membayar pupuk dengan rupiah, tetapi bahan baku pupuk kimia tersebut, seperti fosfat dan kalium, semuanya diimpor menggunakan dolar. Peternak ayam di desa membeli pakan yang bahan baku utamanya (bungkil kedelai) didatangkan dari luar negeri dengan dolar. Ketika rupiah melemah ke Rp17.600, biaya produksi di desa otomatis melonjak.

Menggunakan argumen "orang desa nggak pakai dolar" adalah bentuk pengabaian terhadap rantai pasok. Imbas dari pelemahan kurs ini justru memukul masyarakat desa dua kali lebih keras: mereka menghadapi kenaikan biaya produksi sebagai produsen, sekaligus hantaman harga pangan yang mahal sebagai konsumen.

Bias Kelas dalam Menilai Kestabilan Ekonomi

Klaim bahwa ekonomi "stabil" di tengah merosotnya nilai tukar mencerminkan adanya bias kelas yang nyata. Bagi elite penguasa yang anggarannya dijamin oleh negara, angka Rp17.600 mungkin hanya sekadar digit di layar monitor. Namun bagi kelas pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat bawah, angka itu adalah ancaman langsung terhadap daya beli.

Ketika dolar menguat, Bank Indonesia cenderung menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk menstabilkan kurs. Akibatnya, perbankan akan menaikkan suku bunga kredit. Siapa yang paling terpukul? Jawabannya adalah para pelaku usaha mikro dan warga desa yang sedang mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau cicilan produktif lainnya. Ruang gerak ekonomi akar rumput dipersempit demi menyelamatkan indikator makro di atas kertas. Menilai ekonomi "stabil" tanpa melihat kontraksi di tingkat bawah adalah kecacatan dalam berlogika.

Redenominasi Kritik Menjadi 'Provokasi'

Hal yang paling perlu dikritisi secara tajam dari pidato di Nganjuk adalah kecenderungan otoritas untuk melabeli kekhawatiran publik sebagai narasi negatif yang ingin membuat negara kolaps atau chaos. Ini adalah pola komunikasi populisme defensif, membangun benteng sentimen seolah-olah pemerintah diganggu oleh pihak-pihak yang tidak suka melihat negara aman.

Rakyat yang kritis tahu betul bahwa negara ini tidak akan runtuh besok pagi. Namun, menyuarakan kecemasan terhadap kurs Rp17.600 adalah hak sekaligus kewajiban warga negara yang sehat. Kritik berbasis data makroekonomi adalah alarm agar pemerintah tidak ugal-ugalan dalam belanja APBN dan segera melakukan efisiensi pada proyek-proyek non-strategis. Mengerdilkan kritik menjadi tuduhan "ingin bikin chaos" adalah langkah mundur dalam demokrasi dan literasi politik.

Bergerak Maju dengan Akal Sehat

Secara objektif, kita memahami bahwa seorang kepala negara wajib menjaga psikologi pasar agar tidak terjadi kepanikan massal (panic buying). Langkah menenangkan masyarakat itu sudah benar secara taktis komunikasi politik. Namun, menenangkan tidak boleh dilakukan dengan cara membodohi atau menyederhanakan realitas ekonomi.

Masyarakat yang progresif tidak boleh terjebak dalam polarisasi: menolak panik secara buta, namun juga menolak tunduk pada narasi yang tidak logis. Pintu masuk untuk melek politik adalah dengan menyadari bahwa tidak ada satu pun jengkal tanah di Republik ini, termasuk sawah di pelosok desa, yang steril dari kebijakan moneter global.

Tugas kita sekarang bukan meributkan retorika, melainkan menagih langkah konkret pemerintah untuk mengintervensi harga pupuk, menjaga stabilitas pangan pokok, dan memastikan proteksi sosial benar-benar sampai ke desa, tempat di mana dolar tidak dipegang fisiknya, tapi efeknya sangat dirasakan di dapur mereka.