Rupiah Nyaris Rp18.000: Pasar Butuh Kebijakan, Bukan Teatrikal Senyuman

Belum lama ini, dilansir dari Suara.com tepatnya Sabtu (16/5/2026) lalu di Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan sebuah kalimat menarik saat meresmikan ribuan Koperasi Desa Merah Putih.

Beliau menyampaikan bahwa selama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih bisa tersenyum tenang, masyarakat tidak perlu khawatir soal rupiah yang sempat melemah ke Rp17.600 per dolar AS. 

''Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum tenang saja nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar dibilang kan," ujar Prabowo.

Sebuah pernyataan yang niatnya menenangkan, tapi kalau kita lihat realitas hari ini di mana rupiah sudah melesat ke angka Rp17.900 hari ini, rasanya senyuman itu mulai kehilangan daya magisnya.

Jujur saja, menggunakan "ekspresi wajah" pejabat sebagai indikator kestabilan mata uang itu terasa kurang relevan. Ekonomi global atau investor di bursa saham itu bergerak menggunakan data angka, bukan berdasarkan tebak-tebakan suasana hati. Pasar keuangan itu objektif dan dingin; mereka tidak akan peduli apakah menteri kita sedang bahagia atau stres.

Yang mereka tunggu adalah langkah konkret seperti intervensi pasar atau kepastian insentif fiskal, bukan sekadar pembawaan tenang di depan kamera. Bagaimanapun, senyuman tidak bisa dipakai untuk membayar utang luar negeri atau menahan modal asing agar tidak keluar dari pasar domestik.

Selain itu, ada jarak yang cukup lebar antara narasi di panggung elit dengan apa yang dirasakan masyarakat di pasar tradisional. Bagi masyarakat bawah, hal yang paling krusial adalah harga beras turun, harga cabai stabil, dan dompet tidak makin tipis akibat dampak inflasi.

Menyuruh rakyat tenang hanya karena "menteri masih senyum" justru berisiko memicu rasa kecewa, karena seolah-olah meremehkan kesulitan hidup sehari-hari. Bayangkan para ibu yang sedang pusing keliling pasar karena harga sembako naik, lalu disuguhkan narasi seperti itu.

Tentu rasanya tidak sinkron. Senyuman pejabat tidak bisa ditukar dengan sekilo cabai atau seliter minyak goreng.

Niat pemerintah tentu baik, yaitu menjaga psikologis massa agar tidak terjadi kepanikan. Tapi di tengah situasi rupiah yang sudah menyentuh angka Rp17.900, gaya komunikasi yang terlalu simbolis begini justru bisa menjadi blunder.

Alih-alih menenangkan, publik malah bisa berspekulasi bahwa pemerintah tidak memiliki solusi konkret untuk meredam gejolak rupiah. Ini masalah yang sangat serius, dan kita sudah tidak bisa lagi bersikap santai atau menganggapnya angin lalu.

Lalu, apa langkah nyata yang harus dilakukan sekarang?

Untuk Pemerintah

Sudah saatnya mengurangi narasi penenang yang terlalu menyederhanakan masalah. Tim ekonomi harus segera mempublikasikan strategi yang konkret dan terukur.

Tarik devisa hasil ekspor (DHE) secara tegas agar masuk ke dalam negeri, batasi impor barang konsumsi yang tidak mendesak, dan sinkronkan kebijakan moneter serta fiskal secara agresif. Pasar perlu melihat pemerintah bekerja dengan kalkulasi yang matang, bukan dengan manajemen kesan.

Untuk Rakyat

Di situasi pelik seperti ini, kita juga harus realistis dan mulai mengencangkan ikat pinggang. Tahan dulu keinginan untuk mengonsumsi barang-barang impor atau berlibur ke luar negeri yang berpotensi memperlemah posisi rupiah.

Ini adalah momentum bagi kita untuk memperkuat ekonomi domestik dengan mengutamakan belanja di UMKM lokal dan membeli produk dalam negeri. Jika bukan kita yang menjaga perputaran uang di dalam negeri, siapa lagi?

Kesimpulan 

Menjaga ketenangan publik di tengah situasi ekonomi yang bergejolak memang penting, tetapi narasi penenang tidak boleh mengaburkan realitas. Ketika rupiah sudah berada di angka Rp17.900 dan harga kebutuhan pokok di pasar terus merangkak naik, pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada komunikasi simbolis yang mengabaikan data empiris.

Pasar global bergerak dengan kalkulator dan masyarakat bawah bertahan hidup dengan kepastian harga, bukan dengan manajemen kesan. Sudah saatnya tim ekonomi fokus pada kebijakan makro yang konkret, terukur, dan berdampak nyata, karena kestabilan sebuah negara diukur dari kesejahteraan rakyatnya, bukan dari ketenangan semu para pejabatnya.