Dibalik Murahnya Harga Cilok dan Batagor, Ada 'Bom Waktu' Ekonomi yang Mengintai

Fenomena menjamurnya pedagang seblak, cilok, cireng, cimol, bakso aci, batagor, siomay, dan makanan olahan tepung lainnya sering kali dinilai sebagai simbol ketahanan ekonomi dan ketangguhan sosial. Namun, di balik narasi positif tersebut, banyaknya usaha yang bermunculan secara tiba-tiba ini perlu dianalisis secara mendalam untuk menemukan akar masalahnya.

Dalam klasifikasi sektor tenaga kerja, ekonomi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sektor formal dan informal. Bekerja di sebuah perusahaan maupun pabrik termasuk sektor formal, sementara pedagang, sopir angkot, dan pekerja lepas tergolong sektor informal.

Kita perlu mengubah sudut pandang bahwa banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan makanan berbahan tepung tidak selamanya bisa dipandang sebagai solusi jitu untuk menekan angka pengangguran atau menggerakkan roda perekonomian.

Terlebih lagi, kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami tekanan berat. Nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS membuat harga bahan baku terus melonjak. Hal ini membuat para pedagang—khususnya pedagang makanan olahan tepung—berakhir kelimpungan.

Realitasnya, sejak lama mereka telah menghadapi pilihan yang dilematis: rela berdagang demi menghindari status pengangguran. Fenomena inilah yang dalam ilmu ekonomi dinamakan necessity entrepreneurship (wirausaha karena keterpaksaan).

Usaha ini lahir bukan karena inovasi, melainkan dipicu oleh berbagai faktor sistemik, seperti melambatnya industrialisasi, PHK massal, dan sulitnya lulusan baru menembus dunia kerja formal. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai pengangguran terselubung—situasi ketika seseorang secara administratif terlihat aktif bekerja, tetapi produktivitas dan pendapatan yang dihasilkan sebenarnya sangat rendah.

Ilusi Kesejahteraan di Balik Romantisasi Pekerja Informal

Pemerintah dan masyarakat sering kali menggembar-gemborkan pedagang kaki lima sebagai pahlawan UMKM. Narasinya selalu berbunyi: jika pendapatan UMKM makin melaju, perekonomian nasional akan menguat.

Sebaliknya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jika daya beli menurun, perekonomian skala mikro inilah yang pertama kali merosot. Secara individu, pedagang kecil bisa mengalami gulung tikar dalam waktu singkat dan berakhir jatuh miskin.

Negara mungkin masih memiliki aliran pemasukan dari berbagai sumber pendapatan lain, tetapi pedagang UMKM adalah pihak yang paling rentan terdampak krisis. Kemerosotan itu biasanya terjadi akibat ketatnya persaingan antarpedagang, naiknya harga bahan baku, hingga biaya modal yang lebih besar daripada laba yang diperoleh.

Dahulu, banyak narasi yang mengajak masyarakat untuk membeli makanan dan minuman di pedagang UMKM demi membantu pelaku usaha kecil bertahan. Namun, di era saat ini, upaya tersebut tidak cukup untuk menolong kondisi mereka yang makin tidak menentu.

Saat masyarakat berusaha mendukung daya beli UMKM di tengah ekonomi yang sulit, kebijakan strategis pemerintah dinilai belum menyentuh akar masalah karena terlalu berfokus pada indikator makroekonomi semata. Di sisi lain, pernyataan pejabat publik yang menganalogikan bahwa masyarakat pedesaan tidak terdampak fluktuasi dolar dirasa sangat kurang sensitif terhadap realitas krisis yang tengah mencekik pelaku usaha kecil.

UMKM Rentan Terpuruk Akibat Rupiah Melemah

Rupiah yang amblas ke titik terendah membuat pedagang UMKM menghadapi masa sulit. Alasan mengapa banyak masyarakat memilih berjualan makanan olahan tepung tentu saja disebabkan oleh modal awal yang sangat minim.

Bahan baku tepung mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Selain itu, model bisnis ini tidak memerlukan peralatan masak yang rumit dan menunya bisa dikembangkan menjadi berbagai variasi. Ketergantungan pedagang terhadap bahan baku di tengah kondisi krisis akhirnya memaksa mereka berpikir keras agar tetap bisa berjualan seperti biasa.

Ironisnya, Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada impor gandum (hampir 100%) karena komoditas pangan tersebut hanya dapat tumbuh optimal di negara beriklim subtropis. Mengutip dari Kompas.id, harga gandum saat ini sedang merangkak naik dan makin menekan sektor impor pangan di tengah depresiasi rupiah.

Kenaikan harga gandum ini memaksa pedagang untuk memutar otak, mulai dari memperkecil porsi hingga mengorbankan margin keuntungan. Akibatnya, model bisnis makanan olahan tepung menjadi tidak berkelanjutan. Pada akhirnya, gelembung ekonomi semu inilah yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup para pedagang UMKM.

Lapangan Kerja Formal yang Sangat Minim

Kritik tajam dari warganet mengenai komitmen pemerintah dalam menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan menjadi sangat relevan ketika bersanding dengan kenyataan bahwa rupiah sudah tembus Rp18.000 per USD dan berpotensi terus melemah.

Sindiran ini merupakan bentuk ekspresi kejenuhan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang kian menghimpit. Pemerintah memang tidak berkewajiban secara langsung untuk menjadi penyedia seluruh lapangan kerja. Namun, mandat konstitusi pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Isi pasal ini menuntut pemerintah untuk setidaknya menciptakan ekosistem lapangan kerja yang memadai agar hak-hak warga negara terpenuhi.

Melansir dari laman artikel UGM, lebih dari 80 persen pekerjaan baru tercipta di sektor informal, menjadikannya jauh lebih dominan dibandingkan sektor formal. Pernyataan ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang pada Februari 2026, atau setara dengan 59,42 persen dari total penduduk bekerja.

Sebagian besar pekerja informal menjadikan usaha kecil-kecilan ini sebagai jaring pengaman terakhir saat mereka mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera memperbaiki ekosistem ekonomi dan memperbanyak lapangan pekerjaan formal yang tersebar di berbagai daerah.

Langkah ini krusial untuk mencakup masyarakat luas guna mencapai target-target berikut:

• Menekan angka pengangguran secara nyata.
• Mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
• Memperluas akses terhadap layanan dasar.
• Mendorong mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan.