Ketika Kampus Negeri Tak Lagi Ramah bagi Kelas Menengah

Di tengah berbagai narasi tentang pemerataan akses pendidikan, biaya kuliah di perguruan tinggi negeri justru semakin terasa jauh dari jangkauan banyak keluarga kelas menengah.

Dulu, kuliah di kampus negeri identik dengan kesempatan. Anak petani, buruh, guru, pegawai rendahan, atau pedagang kecil memiliki harapan yang sama. Jika mereka mampu secara akademik dan berhasil lolos seleksi, maka hambatan terbesar sudah terlewati.

Biaya kuliah memang ada, tetapi relatif terjangkau. Kampus negeri menjadi alat mobilitas sosial yang nyata: tempat anak-anak dari keluarga biasa bisa mengubah nasib melalui pendidikan.

Hari ini, situasinya jauh lebih rumit.

Secara formal, pemerintah memang selalu memiliki jawaban. Ada UKT rendah. Ada kelompok UKT Rp500 ribu atau Rp1 juta. Ada KIP Kuliah. Ada pula pernyataan bahwa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak dikenakan kepada semua mahasiswa. Di atas kertas, argumen ini terdengar masuk akal.

Masalahnya, kehidupan tidak berlangsung di atas kertas.

Realitas yang dihadapi banyak keluarga adalah munculnya kelompok masyarakat yang tidak cukup miskin untuk mendapatkan berbagai keringanan, tetapi juga tidak cukup kaya untuk membayar biaya pendidikan yang terus meningkat. Mereka adalah keluarga dengan pendapatan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Gaji gabungan suami-istri mungkin terlihat lumayan, tetapi harus dibagi untuk kebutuhan hidup, cicilan rumah, transportasi, kesehatan, dan pendidikan anak.

Ketika anak diterima di perguruan tinggi negeri dengan UKT tinggi, ditambah kemungkinan IPI yang nilainya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah pada jalur tertentu, keluarga-keluarga ini langsung berada dalam posisi sulit. Mereka tidak masuk kategori penerima bantuan, tetapi juga harus bekerja ekstra keras untuk membayar biaya pendidikan.

Di sinilah persoalan utamanya.

Pendidikan tinggi negeri perlahan kehilangan identitasnya sebagai layanan publik yang terjangkau. Kampus negeri semakin terdorong mencari sumber pendanaan mandiri. Akibatnya, muncul berbagai jalur masuk dengan konsekuensi biaya yang berbeda-beda. Secara administratif mungkin sah. Namun dari sudut pandang masyarakat, fenomena ini memunculkan kesan bahwa peluang masuk perguruan tinggi semakin dipengaruhi kemampuan finansial.

Tentu tidak adil menyalahkan kampus sepenuhnya. Banyak perguruan tinggi negeri menghadapi tekanan anggaran, kebutuhan pembangunan fasilitas, peningkatan kualitas riset, hingga tuntutan menjadi universitas berkelas dunia. Persoalannya adalah siapa yang akhirnya menanggung biaya dari ambisi tersebut.

Jika jawabannya adalah mahasiswa dan keluarganya, maka pendidikan tinggi perlahan berubah dari hak sosial menjadi komoditas.

Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari masalah pendidikan nasional yang lebih besar. Di berbagai daerah masih terdapat ruang kelas rusak, fasilitas belajar yang minim, perpustakaan yang tidak memadai, dan ketimpangan kualitas guru. Banyak sekolah negeri masih membebankan berbagai iuran kepada orang tua. Guru honorer selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian.

Dalam kondisi seperti itu, sulit untuk tidak bertanya: apakah pendidikan benar-benar menjadi prioritas pembangunan?

Selama dua dekade terakhir, pemerintah sering berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia. Namun pembangunan manusia tidak bisa hanya berhenti pada slogan dan pidato. Ia membutuhkan investasi nyata yang berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya umumnya memiliki satu kesamaan: mereka menganggap pendidikan sebagai investasi publik, bukan beban yang harus dialihkan kepada masyarakat.

Karena itu, perdebatan mengenai UKT, IPI, atau jalur masuk bukan sekadar soal angka. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang arah pendidikan Indonesia. Apakah perguruan tinggi negeri akan tetap menjadi tangga mobilitas sosial bagi semua lapisan masyarakat, atau justru semakin sulit diakses oleh mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi?

Jika tren biaya pendidikan terus meningkat tanpa solusi yang memadai, maka kampus-kampus negeri terbaik akan semakin didominasi oleh kelompok yang mampu secara finansial. Sementara anak-anak cerdas dari keluarga biasa harus mengubur impian atau mencari alternatif yang kualitasnya belum tentu setara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah sistem pendidikan bukanlah megahnya gedung kampus atau tingginya peringkat universitas. Ukuran yang paling penting adalah seberapa besar kesempatan yang diberikan kepada setiap anak untuk belajar dan berkembang, tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarganya.

Sebab ketika biaya menjadi penghalang utama untuk mengakses pendidikan tinggi, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan satu mahasiswa, melainkan masa depan bangsa itu sendiri.