Kolom

Ironi Efisiensi: APBN Dipakai Self Reward, Rakyat Dipaksa Self Control

Ironi Efisiensi: APBN Dipakai Self Reward, Rakyat Dipaksa Self Control
Ilustrasi tabungan (magnific)

Akhir-akhir ini, saya merasa jengah dengan cara penghematan hampir setiap hari dibicarakan di media sosial. Hampir setiap hari masyarakat diingatkan untuk hidup lebih hemat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi, sampai-sampai muncul istilah "in this economy".

Di saat yang sama, kita juga dipaksa menyaksikan berbagai aktivitas pemerintah yang membuat saya bertanya-tanya, apakah semangat penghematan itu benar-benar berlaku untuk semua pihak.

Sebagai rakyat biasa, saya sebenarnya tidak keberatan dengan ajakan untuk hidup hemat. Tidak ada yang salah dengan mengatur pengeluaran, menunda keinginan yang tidak penting, atau belajar hidup sesuai kemampuan.

Yang menjadi persoalan adalah ketika pesan penghematan itu seolah hanya ditujukan kepada rakyat. Di saat masyarakat diminta melakukan self control, publik justru melihat berbagai aktivitas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar dan terus berjalan seperti biasa.

Kesenjangan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah penghematan memang menjadi tanggung jawab bersama, atau hanya kewajiban bagi rakyat?

Ketika Penghematan Terasa Hanya Berlaku untuk Rakyat

Yang saya lihat, sumber utama kekecewaan publik bukan sekadar soal angka atau besarnya anggaran negara yang digunakan.

Tentu tidak semua orang memahami detail Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tidak semua orang mengikuti laporan keuangan pemerintah. Namun, masyarakat bisa merasakan satu hal yang sangat sederhana, yaitu apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak.

Ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi, rakyat berharap semangat itu berlaku untuk semua pihak. Jika masyarakat diminta menahan konsumsi, mengurangi pengeluaran, dan menerima berbagai kebijakan penghematan, maka wajar jika mereka berharap para pejabat juga menunjukkan semangat yang sama.

Sejauh ini, kritik yang muncul sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan nominal anggaran. Hal yang mengganggu adalah gembar-gembor efisiensi yang digaungkan kepada masyarakat.

Rakyat melihat adanya ajakan untuk berhemat, tetapi pada saat yang sama mereka juga melihat aktivitas negara yang dianggap tidak mencerminkan semangat penghematan tersebut. Akibatnya, yang muncul bukan rasa percaya, melainkan rasa janggal dan jengah seperti yang saya alami.

Di Tengah Seruan Efisiensi, Apa yang Sebenarnya Menjadi Prioritas Negara?

Saya memahami bahwa negara tidak bisa berhenti menjalankan berbagai agenda hanya karena sedang mengampanyekan efisiensi.

Pemerintah tetap harus menjalankan diplomasi, membangun kerja sama internasional, menarik investasi, dan memperjuangkan berbagai kepentingan nasional. Semua itu memang membutuhkan anggaran dan tidak bisa serta-merta dianggap sebagai pemborosan.

Namun, yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah soal prioritas. Ketika masyarakat terus diminta berhemat dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi yang tidak mudah, publik tentu ingin melihat bahwa semangat efisiensi juga tercermin dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah.

Rakyat ingin melihat bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Jika pemerintah meminta rakyat untuk memahami pentingnya efisiensi, maka pemerintah juga perlu menunjukkan bahwa penggunaan APBN dilakukan dengan pertimbangan yang sama.

Perlu digarisbawahi bahwa kepercayaan publik tidak lahir hanya dari pidato, konferensi pers, atau penjelasan resmi. Kepercayaan lahir ketika rakyat melihat bahwa pemimpinnya bersedia menjalani prinsip yang sama dengan yang diminta kepada masyarakat.

Jika rakyat diminta melakukan self control, maka para pemegang kekuasaan juga perlu menunjukkan bentuk self control yang bisa dilihat publik.

Namun, kenyataannya, saat rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, para pemegang kekuasaan justru terlihat nyaman melonggarkannya. Rakyat disuruh self control, sementara para pemangku jabatan seolah bebas melakukan self reward dengan uang yang sebagian besar berasal dari kantong rakyat itu sendiri.

    Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

    Komentar

    Rekomendasi

    Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda