Janji Kampanye dan Realitas Politik: Menakar Jarak Antara Prabowo dan Pascabowo

Sebelum menduduki kursi kepresidenan, calon presiden sering kali melontarkan banyak visi, misi, dan janji kampanye kepada rakyat. Namun, seiring waktu mereka terpilih dan menjabat, rakyat cenderung merasa bahwa komitmen yang dahulu berisik di telinga seakan senyap tidak berdenging.

Setiap calon presiden memang memerlukan arah kebijakan untuk memimpin sebuah negara. Bentuk kebijakan dapat diintegrasikan ke dalam program sehingga visi dan misi yang dibangun menjadi bahan pertimbangan rakyat untuk memilih. Alhasil, janji politik berakhir di pundak presiden terpilih.

Sebagai contoh, program Prabowo-Gibran tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang justru menimbulkan kontroversi. Terlebih lagi, program tersebut sedang marak dibicarakan warganet dari masalah tata kelola, higienitas makanan, dan efektivitas anggaran. Hal ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.

Tantangan Realisasi Janji Kampanye

Calon presiden perlu memiliki tolok ukur dalam membuat kebijakan sebelum dilontarkan kepada publik. Sebab jika nantinya menjadi presiden terpilih, tentu saja janji-janji kampanye itu mau tidak mau harus dieksekusi atau pemilihnya akan kecewa.

Kita mungkin senang mendengar calon presiden yang memberikan janji kampanye ketika setelah terpilih programnya dapat meringankan beban hidup rakyat, tetapi kita juga perlu berpikir secara mendalam bahwa program yang direncanakan itu idealis, realistis, atau hanya omong kosong belaka.

Misalnya, program prioritas nasional seperti MBG. Prabowo sudah berjanji akan memberi makan siang gratis kepada anak-anak bila ia terpilih menjadi presiden dan sekarang program tersebut memang dilaksanakan di lapangan. Akan tetapi, apakah program ini mampu menghadapi berbagai tantangan yang menyertainya?

Berbagai program pada umumnya selalu menghadapi kendala dalam pengelolaannya, baik yang berasal dari faktor internal maupun peristiwa di luar kendali. Namun, sebuah program tidak akan menuai banyak kritik publik hingga adanya aksi demonstrasi jika sebelumnya dikaji dengan perencanaan yang matang serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi secara realistis.

Prabowo ketika masih menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mayoritas tertuju pada bidang pertahanan dan keamanan nasional pastinya memiliki keterbatasan. Ruang lingkup inilah yang berisiko melahirkan tantangan baru untuk dihadapi saat menjabat menjadi presiden.

Apalagi, realitas di lapangan setelah sebuah program pemerintah diluncurkan justru sering kali jauh lebih rumit untuk terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Intinya, melontarkan janji kampanye di atas podium tanpa mempertimbangkan aspek di segala sisi akan membuahkan program yang rentan mengalami hambatan.

Tolok ukur merancang kebijakan jangan sampai mengalahkan ego dan keinginan karena ukuran kesuksesan seorang presiden tidak lagi dinilai dari retorika politik, melainkan dari kesiapan dan keberhasilan dalam beradaptasi, mengeksekusi solusi, serta menaklukkan tantangan secara nyata.

Prabowo dan Pascabowo

"Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi kita yang dijamin oleh UUD 1945. Unjuk rasa adalah hak konstitusional setiap warga negara."

"Kalau mereka tidak mau turun, saya akan menjadi orang yang memimpin demo agar mereka turun dan diadili."

"Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor."

"Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing."

"Tidak bisa lagi jabatan dibagi-bagi berdasarkan partai apalagi jadi tanda terima kasih."

"Anggaran perjalanan dinas: Rp20 triliun per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI pelesiran ke luar negeri."

"Insyaallah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa."

Cuitan-cuitan tersebut menunjukkan sosok Prabowo yang kritis terhadap pemerintah, keras terhadap korupsi, menolak pemborosan anggaran, dan menjunjung hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, setelah berada di lingkaran kekuasaan, sebagian publik melihat adanya jarak antara narasi yang dahulu dibangun dengan kebijakan yang kini dijalankan.

Pertanyaannya, apakah kekuasaan telah mengubah Prabowo atau justru publik baru melihat wajah politik Prabowo yang sesungguhnya?

Perubahan sikap terjadi pada dirinya yang biasa dikenal sebagai seorang jenderal tegas dan sarat dengan retorika nasionalisme yang agresif, tetapi ketika pemilu tiba, ia malah memanfaatkan citra gemoy. Sungguh anomali ketika perubahan sikap dialami tanpa ada faktor transisi yang jelas.

Saya teringat dengan pernyataan Prabowo saat mengungkapkan gagasannya secara blak-blakan di Universitas Gadjah Mada dalam acara Mata Najwa pada Selasa (19/9/2023). Ia mengatakan bahwa banyak aset dan pabriknya mandek karena tidak mendapatkan kredit akibat tidak berkuasa selama 20 tahun.

Mungkin realitas ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa strategi kampanye kemudian bergeser secara pragmatis yakni dengan memaksimalkan pendekatan komunikasi populis lewat citra gemoy serta memanfaatkan momentum program jaminan sosial yang didukung oleh Presiden Jokowi.

Kebijakan bantuan sosial yang menyasar masyarakat prasejahtera tersebut secara tidak langsung memperkuat basis dukungan elektoral dan menjadi faktor krusial dalam mengamankan kemenangan melalui cara yang disebut sebagai politik gentong babi.

Persoalannya barangkali bukan pada letak perubahan yang terjadi, melainkan bagaimana pengalaman panjang secara tidak langsung membentuk pola pikirnya selama berada di luar lingkaran kekuasaan. Ketika sering kali kalah dalam kontestasi pilpres dan menjadi oposisi pemerintah, di sinilah mungkin perubahan itu terjadi.

Pada akhirnya, kekuasaan memang menjadi ujian utama. Apakah janji-janji masa lalu itu akan terwujud nyata atau justru terkubur oleh realitas politik gentong babi yang pragmatis? Waktulah yang akan menjawabnya.