Cermin Politik Hari Ini: Ketika Fanatisme Memaklumi Etika yang Terabaikan

Saat berpidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (23/7/2026), Presiden Prabowo Subianto mengaku sempat diminta oleh para penasihatnya untuk membaca teks pidato. Alasannya sederhana: demi mengantisipasi risiko salah ucap atau melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi.

Namun, Prabowo memilih mengabaikan saran tersebut. Menurutnya, pidato yang melulu terpaku pada naskah justru memicu rasa bosan dan kantuk bagi pendengarnya. Ia berjanji akan tetap berbicara sopan agar tidak memantik kegaduhan di media. Menanggapi hal ini, opini publik terbelah: sebagian warganet mengapresiasi keberaniannya tampil otentik, sementara sebagian lain menilainya keras kepala.

Secara hukum, seorang presiden memang tidak diwajibkan untuk berpidato mengandalkan naskah. Teks di atas podium pada dasarnya disediakan agar pesan kebijakan yang disampaikan tetap fokus pada substansi. Meski begitu, presiden memiliki ruang diskresi untuk berimprovisasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika audiens. Pertanyaannya kemudian: sejauh mana seorang presiden perlu—atau bahkan harus—bergantung pada teks?

Kesesatan Logika: "Pemimpin Itu yang Penting Kerja, Bukan Banyak Omong"

Pandangan bahwa retorika pemimpin tidak penting dan yang krusial hanyalah "kerja nyata" merupakan sebuah kesesatan logika (logical fallacy). Dalam sistem pemerintahan demokrasi, keberhasilan suatu program justru sangat bergantung pada komunikasi strategis yang jelas, terukur, dan transparan dari pimpinan tertinggi.

Presiden yang irit bicara di muka umum tidak otomatis steril dari pencitraan. Ambil contoh mantan Presiden Joko Widodo yang kerap dipersepsikan publik sebagai figur yang low-profile dan "banyak kerja". Narasi ini terbentuk karena media secara intensif menyorot aksi blusukan dan peresmian proyek infrastruktur. Namun, pendekatan ini sejatinya adalah strategi pemasaran politik yang terencana matang melalui bahasa simbol.

Simbol pita yang dipotong dan megahnya infrastruktur dirancang untuk memperlihatkan bahwa mesin birokrasi sedang bergerak. Walau efektif secara visual, gaya ini tak lepas dari kritik karena dinilai sering menghindari perdebatan publik yang substantif serta minim keterbukaan atas argumen kebijakan. Meski kerap menuai kontroversi kebijakan, jika dilihat dari etika keprotokolan verbal, Jokowi nyaris tak pernah melontarkan kata-kata kasar secara eksplisit dalam pidato resminya.

Mewujudkan eksekusi tanpa komunikasi yang terstruktur hanya akan melahirkan kekacauan di lapangan dan kebingungan di masyarakat. Bagaimanapun, cara bicara di podium adalah cerminan langsung dari alur berpikir seorang presiden dalam memberikan instruksi kepada para pembantunya.

Membiarkan narasi "omongan pemimpin itu tidak penting" sama saja dengan membahayakan masa depan demokrasi kita. Pemimpin yang minim bicara publik berisiko mengikis transparansi, sementara pemimpin yang terlalu banyak beromong kosong hanya menciptakan ilusi kemajuan. Keduanya sama-sama berbahaya; idealnya, kerja nyata dan komunikasi publik yang akuntabel harus berjalan seiring.

Wajah Politik Hari Ini Adalah Cermin Masyarakatnya

Sebagian pemilih Prabowo mungkin membayangkan akan mendapatkan sosok presiden yang irit bicara. Padahal, rekam jejak Prabowo sejak awal menunjukkan dirinya sebagai orator panggung sejati. Ketika ia memegang tampuk kekuasaan dan memilih mengabaikan naskah pidato penasihatnya, gaya aslinya yang impulsif pun keluar—tak jarang membuat jajaran menteri dan tim juru bicara harus bekerja ekstra keras melakukan klarifikasi.

Di sinilah letak ironi terbesarnya. Kelompok yang dulunya paling keras mengkritik figur "banyak omong" kini justru terperangkap dalam standar ganda mereka sendiri. Fenomena ini secara tajam pernah diulas oleh dr. Gia Pratama di media sosial saat menyoroti pembenaran massal dari pendukung politik.

dr. Gia menuliskan kalimat yang cukup menohok: “Mumpung kelompok sendiri berkuasa, kesalahan pun dibela.” Ketika masyarakat telah terjebak dalam fanatisme buta, kebenaran tak lagi diukur dari etika dan rasionalitas, melainkan siapa yang berbicara. Saat pemimpin yang dibelanya berbicara kasar atau keliru, mereka mendadak berkilah: "Itu tandanya dia jujur, otentik, dan apa adanya." Rasa malu untuk menegur figur junjungannya lenyap demi sebuah pembelaan buta.

Jika dibiarkan, standar ganda ini akan menjadi wajah permanen politik Indonesia. Pemimpin akan merasa sah-sah saja berbicara ceplas-ceplos dan menyepelekan etika karena tahu pendukungnya tidak menuntut kualitas komunikasi yang beradab. Masalah utamanya tidak sekadar terletak pada figur pemimpin yang irit bicara, terlalu banyak bicara, atau suka berucap kasar, tetapi pada masyarakat yang terus memaklumi dan mengompromikan standar buruk tersebut.

Menilai Kualitas Pemimpin Secara Objektif

Keputusan Prabowo untuk enggan membaca teks pidato sebenarnya memberikan kita satu keuntungan: publik bisa mengintip isi pemikiran dan arah prioritas sang presiden secara transparan tanpa filtruan penasihatnya.

Jika dari ucapan lepas naskah itu lahir gagasan yang kuat, terstruktur, dan visioner, kita tahu arah kebijakan negara ditopang oleh pemikiran yang matang. Sebaliknya, jika yang keluar adalah ledakan emosi, keluhan pribadi, diksi tak pantas, atau kontradiksi terhadap data, maka publik mendapatkan indikator awal mengenai risiko kepemimpinannya.

Dalam demokrasi yang sehat, publik tak perlu panik atau buru-buru menuntut presiden agar terkunci pada naskah. Kekeliruan bernalar dan ketidakkonsistenan bicara justru menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi warga negara untuk menilai kualitas seorang pemimpin secara objektif.

Pada akhirnya, bobot seorang pemimpin ditentukan oleh rekam jejak kinerja nyata dan keteladanan moral yang konsisten—bukan sekadar kelihaian merangkai kata atau kepatuhan membaca teks. Kita mungkin lelah membahas politik, tetapi pengabaian publik terhadap kualitas kepemimpinan akan dibayar mahal oleh kehidupan kita sendiri: mulai dari melonjaknya harga bahan pokok, hukum yang tebang pilih, hingga kualitas hidup masyarakat yang makin jauh dari kata sejahtera.