Kutukan di Balik Dapur SPPG: Ketika Rakyat Miskin Nyaman Jadi Buruh Murah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali dianggap sebagai tonggak keberhasilan untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh karena menciptakan multiplier effect dan menggerakkan ekonomi kerakyatan secara masif.

Mirisnya, negara seakan lupa untuk menyoroti ekosistem lapangan kerja saat di masa-masa sulit. Hal inilah yang memunculkan sebuah ironi bahwa negara sibuk untuk menyuapi anak bangsa, tetapi orang tua mereka ditelantarkan.

Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran memang terjadi penurunan menjadi 7,24 juta orang (4,68%) yang rasa-rasanya terlihat indah dan menenangkan di atas kertas.

Terlebih lagi, dengan adanya program MBG diyakini mampu menyerap tenaga kerja hingga jutaan orang. Posisi seperti juru masak, pengambil bahan makanan, pemotong sayur, dan pencuci piring tentu dibutuhkan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sayangnya, sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal membuat orang terlena dengan pekerjaan yang sebenarnya dilanda ketidakpastian, salah satunya menjadi pekerja informal di dapur SPPG. Hal ini membuat pemerintah secara tidak langsung menghasilkan jutaan buruh masak dan pencuci piring dalam sekejap mata, lalu dianggap negara seolah-olah telah menciptakan lapangan kerja yang layak.

Eksploitasi Pengangguran Massal di Balik Dapur SPPG dan Pekerja Informal

Angka kemiskinan dan pengangguran di atas kertas boleh dikatakan menurun, tetapi hal yang jauh lebih penting daripada menelan mentah-mentah data statistik itu adalah apakah mereka benar-benar naik kelas karena kondisi ekonomi keluarga yang membaik ataukah mereka sedang diiming-imingi pekerjaan yang nantinya akan membuat kehidupannya jauh lebih baik?

Pekerjaan apa saja yang penting halal untuk keluarga, itu kata hati mereka. Lantas, sampai kapan negara terus menghalalkan cara mereka berpikir seperti ini sementara tidak pernah sama sekali kelayakan pekerjaan itu terjamin.

Nyatanya, per Februari 2026 angka pekerja informal melonjak menjadi 87,74 juta orang. Banyak masyarakat kelas bawah dan menengah rentan beralih menjadi pekerja informal, seperti berjualan makanan olahan tepung hingga menjadi karyawan SPPG.

Kondisi mereka yang sedang berada dalam dilema saat ini sesuai dengan ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato resmi di Gedung DPR RI, yakni “Rakyat kita tidak bermimpi mengalami kehidupan yang kaya raya. Mereka bermimpi hidup dengan layak.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan masyarakat miskin dapat hidup dengan layak. Mungkin itu adalah tujuan utama mengapa presiden mengatakan demikian.

Akan tetapi, impian hidup "layak" versi penguasa justru membentur dinding realitas yang mengkhawatirkan. Fenomena ini mengingatkan saya pada pesan kreator konten, Jerome Polin, yang menyoroti bagaimana mimpi yang terlalu kerdil bisa menjebak seseorang dalam stagnasi. Ia mengatakan bahwa “Bahaya terbesar manusia bukan karena bermimpi terlalu tinggi dan gagal, melainkan bermimpi terlalu rendah dan berhasil.”

Ketika Masyarakat Miskin Bermimpi Terlalu Rendah Akibat Kondisi Ekonomi

Berpindahnya masyarakat miskin yang menganggur menjadi pekerja informal adalah salah satu tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk bertahan hidup. Rela menutup status kemiskinan dengan menjadi pedagang kaki lima, sopir angkot, pekerja lepas, buruh cuci, dan lain sebagainya. Mungkin ketika bekerja di sektor informal pun mereka merasakan duka lara untuk mengharapkan sesuap nasi, tetapi setidaknya di setiap harinya ada upah yang menjadi pemasukan meski tidak selamanya cukup.

Ungkapan Jerome benar-benar terjadi di dunia nyata, salah satunya kepada para pekerja dapur SPPG. Saat masyarakat kelas bawah merasa beruntung karena bisa menjadi buruh cuci piring atau pemotong sayur, di situlah ironisnya. Mereka merasa sudah berhasil keluar dari lingkaran pengangguran, padahal sebenarnya mereka sedang terjebak dalam sebuah program. Keberhasilan mendapat pekerjaan di mana gajinya bahkan di bawah UMR ini membuat mereka telanjur nyaman dalam sebuah ilusi. 

Pemerintah mungkin bisa tepuk tangan melihat angka pengangguran turun, tetapi kenyataannya ini hanya memelihara kemiskinan yang dibungkus rapi dengan label program sosial. Di saat para buruh tadi harus memeras keringat sampai malam demi upah yang kurang layak, sementara pemilik dapur SPPG justru makin makmur. Lebih-lebih lagi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, bahkan secara terbuka mengonfirmasi bahwa seluruh partai politik tanpa terkecuali serta aparat TNI dan Polri turut mengelola dapur program MBG.

Masyarakat miskin di negeri ini justru menurunkan ego dan standar hidup bukan karena keinginannya, tetapi karena tidak ada pilihan lain. Mentalitas bertahan hidup inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sistem yang ada karena tahu masyarakat kecil akan menerima pekerjaan apa pun. Ketika standar hidup layak diturunkan sampai batas titik terendah, kutukan mimpi rendah yang dikatakan Jerome bekerja dengan sempurna. 

Jika lapangan kerja formal terus dibiarkan mati suri dan diganti dengan proyek informal yang sarat titipan politik, ekonomi tangguh itu hanya jadi omong kosong. Selama orang tua masih dibiarkan menjadi buruh murah yang mimpinya dikerdilkan hanya untuk bertahan hidup, maka sebenarnya negara sedang merayakan sebuah kegagalan yang dianggap sebagai prestasi.