Taruna Akmil Latih Sekolah Rakyat: Haruskah Militer Masuk Ranah Pendidikan?

Publik barangkali telah mengetahui dan mendengar bahwa ada rencana pelibatan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih siswa Sekolah Rakyat. Pelibatan ini didasari alasan beragam, mulai dari membentuk disiplin, kerapian, hingga karakter siswa.

Hal ini tentu saja kembali dipertanyakan publik, lantaran belakangan di era Presiden Prabowo secara masih terus menerus ”menggandeng” TNI terlibat dalam segenap program pemerintah. Adapun sejumlah organisasi masyarakat sipil akan mempertanyakan urgensi dari kebijakan tersebut. Bagi masyarakat sipil, ada kekhawatiran bahwa pelibatan taruna militer di lingkungan Sekolah Rakyat (pendidikan sipil) seolah semakin mengaburkan batas antara ruang militer dan ruang sipil.

Adanya segenap program pemerintah yang kerap melibatkan militer ini tak membuat atau menjadikan saya melihat persoalan ini sebagai perdebatan. Seperti apakah saya akan pro atau anti militer. Kita sepakat bahwa tentara atau prajurit memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, kita berharap Indonesia membutuhkan TNI yang profesional dan kuat. Namun demikian, pertanyaannya adalah, apakah setiap persoalan di negara kita, misalnya pendidikan (Sekolah Rakyat) harus dijawab dengan pendekatan militer?

Saya percaya bahwa setiap institusi tentu memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Jika kita berbicara militer, mereka dibentuk untuk menghadapi ancaman pada negara. Dengan demikian, nilai-nilai seperti disiplin, kepatuhan pada komando, dan hierarki jelas menjadi fondasi utama. Sementara itu, jika kita berbicara mengenai institusi pendidikan, sekolah pun juga menjalankan tujuan dan fungsinya tersendiri.

Sekolah merupakan tempat untuk membentuk dan melahirkan manusia yang mampu berpikir, berdialog, bekerja sama. Serta kelak mereka lulus dari sekolah akan hidup di tengah masyarakat yang beragam. Sikap disiplin pun juga diajarkan dan dibentuk di sekolah. Saya tidak menampik bahwa disiplin tentu penting. Akan tetapi, sekolah juga menjadi ruang yang mana siswa bisa bertanya, berdiskusi, bahkan berbeda pendapat.

Pada titik inilah, saya dan pembaca bisa mulai bersepakat. Rasanya perlu ada perhatian dan kehati-hatian. Hal ini tidak bisa kita lepaskan dari situasi kondisi program dan kebijakan pemerintah yang semakin intens menggunakan pendekatan militer dalam berbagai urusan sipil. Sebut saja pendekatan militer dalam rangka pembinaan siswa yang dianggap bermasalah, dalam berbagai program sosial, ekonomi, hingga kini rencana pendampingan bagi siswa Sekolah Rakyat. Bahkan saya juga pernah menuangkan "suara" saya terkait pendidikan dengan pendekatan militer di salah satu artikel Yoursay berjudul Program Pembinaan Siswa "Nakal" ala Dedi Mulyadi: Haruskah Cara Militer? pada tahun lalu. 

Setiap kebijakan tentu memiliki alasan pelibatan berbeda. Namun jika dilihat secara seksama ada kesan yang muncul bahwa semakin banyak persoalan sipil yang diselesaikan dengan pendekatan serupa: mliteristik. Padahal, kalau kita mau mencermati dan memahami lebih dalam lagi, persoalan pendidikan tidak selalu berakar pada kurang atau tidak disiplin. Sejatinya, sekolah adalah tempat dimana anak-anak datang dari berbagai latar belakang. Siswa Sekolah Rakyat menurut Kementerian Sosial RI, berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yakni kategori Miskin Ekstrem dan Miskin. Meski berlatar belakang ekonomi, tentu anak-anak ini juga memiliki pengalaman berbeda baik bisa jadi ada yang mengalami kekerasan di rumah, kehilangan motivasi belajar, atau menghadapi tekanan sosial-ekonomi. Dengan demikian, tentu dari latar belakang itu siswa membutuhkan pendekatan pendidikan yang juga beragam.

Saya rasa, karakter siswa tak hanya dibentuk lewat baris-berbaris atau sekadar sigak merapikan tempat tidur. Adapun karakter harus juga ditumbuhkan melalui keteladanan guru, lingkungan belajar aman, kesempatan untuk berdialog, hingga pengalaman kerja sama dengan individu lainnya.

Padahal selama ini pula, kurikulum yang sudah berjalan yakni Merdeka Belajar telah mengajak guru dan siswa membangun proses belajar yang lebih partisipatif. Sebagaimana kita tahu, dalam Merdeka Belajar, Guru tak lagi menjadi pusat pembelajaran, atau satu-satunya sumber pengetahuan. Artinya, disini siswa akan didorong untuk belajar berpikir kritis, berkolaborasi hingga menemukan cara belajar yang sesuai dengan potensi.

Setiap Pemerintahan tentu berhak memiliki arah kebijakan pendidikan yang berbeda. Namun perbedaan itu tetap harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah pendekatan hari ini (militer) yang dipilih benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan Indonesia hari ini? Kita bisa tengok kembali tujuan dari dibentuknya program Sekolah Rakyat. Jika tujuannya membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh pendidikan lebih layak, maka mereka tak hanya sekedar membutuhkan disiplin. Para siswa ini juga membutuhkan guru yang berkualitas, lingkungan belajar aman dan mendukung, layanan konseling, gizi baik hingga kesempatan mengembangkan potensi diri.

Penutup

Saya dan kita semua sepakat bahwa disiplin memang bagian penting dari pendidikan. Namun demikian, pendidikan tampaknya tak hanya berhenti pada aspek kedisiplinan. Sekali lagi, sekolah adalah ruang untuk membentuk manusia. Adalah manusia sekaligus warga negara yang mampu berpikir, berdialog, serta bertanggung jawab. Dengan demikian arah dan tujuan kebijakan yang melibatkan pendekatan militer ke ruang pendidikan wajib diuji dan dipertanyakan publik. Kita tidak meragukan niat baik pemerintah, akan tetapi, apakah tujuan pendidikan "bernapas" militer ini sudah selaras dengan kebutuhan peserta didik (warga negara) kita saat ini?