Saat Anak SD Harus Ikut Aksi, Apakah Kita Sudah Benar-benar Mendengar Mereka?

Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik dan linimasa dunia maya dipenuhi oleh keriuhan debat mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari keriuhan tersebut, lahirlah demonstrasi serta gerakan yang digalang oleh berbagai pihak dari sejumlah kota dan daerah. Kelompok mahasiswa, aktivis, hingga sebagian kelompok ibu-ibu turun ke jalan menolak dan mendesak agar program MBG segera dihentikan.

Sementara itu, aksi tandingan juga muncul seolah merespons demonstrasi yang sedang berkembang. Pihak yang mendukung menilai bahwa selama ini MBG cukup efektif. Misalnya, program ini dinilai mampu mengatasi angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Massa pendukung ini didominasi oleh para mitra, seperti pegawai dapur hingga pihak yang tidak terlibat langsung seperti supplier dan petani.

Di sisi lain, para penolak dan pengkritik MBG menilai ada persoalan serius dalam program ini, mulai dari anggaran, teknis pelaksanaan, hingga dugaan penyimpangan. Kita ketahui bersama bahwa kasus korupsi di lembaga naungan MBG baru saja terungkap. Akan tetapi, para pendukung MBG tidak lantas menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Mereka turut mengutuk tindak korupsi, terlebih pimpinan sebelumnya sudah ditangkap, dan menaruh harapan besar agar tata kelola ke depannya menjadi lebih baik.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memperdebatkan pro dan kontra tersebut lebih dalam. Sebagai negara demokrasi, mengemukakan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita, selama hal itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun, di tengah perdebatan itu, saya justru ingin menyoroti sebuah fenomena yang muncul dari rentetan peristiwa ini. Rasanya, hal ini sangat berkaitan erat dengan esensi kebebasan menyampaikan pendapat.

Terjepit di Antara Kepentingan Orang Dewasa

Di satu sisi, beredar berita di beberapa daerah mengenai siswa sekolah dasar (SD) yang ikut turun aksi untuk mendukung program MBG. Di sisi lain, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui surat terbuka kepada presiden dengan tegas menolak menjadi penerima MBG. Ia meminta agar jatah MBG miliknya dialihkan kepada para guru, terutama guru honorer. Secara tidak langsung, siswa ini sedang menyampaikan kritik dan pendapatnya terhadap program tersebut. Sangat disayangkan, keberaniannya dalam menyampaikan pandangan justru dikabarkan berujung pada intimidasi.

Potret dua peristiwa ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa anak-anak sedang berada di pusaran perdebatan orang dewasa.

Sebagai seorang ibu, tentu saya berharap anak saya dan anak-anak Indonesia lainnya memperoleh hak hidup yang layak. Hak ini mencakup asupan gizi yang baik, pendidikan berkualitas, serta ruang aman dalam tumbuh kembangnya. Namun di saat yang sama, sebagai seorang lulusan antropologi, saya melihat ada hal mendasar yang kerap luput dari perhatian khalayak, terutama menyangkut hakikat seorang anak. Selama ini, apakah kita sebagai orang dewasa sungguh-sungguh mendengar suara dan aspirasi anak, atau justru kita hanya menjadikan mereka sebagai tameng dan simbol untuk memperkuat dalih politik kita?

Anak Sebagai Subjek, Bukan Objek Pasif

Kalau kita menelisik literatur sosial dan budaya, sejatinya anak bukanlah sekadar individu atau "calon orang dewasa" yang pasif. Sebagaimana orang dewasa, anak merupakan individu utuh yang memiliki pengalaman, cara pandang, hingga suara yang berhak untuk didengar. Anak-anak bukanlah sekadar objek dari sebuah kebijakan, melainkan subjek dari kebijakan itu sendiri. Artinya, mereka adalah pihak yang mengalami langsung dampak dari setiap keputusan yang dirumuskan oleh orang-orang dewasa di pemerintahan.

Sayangnya, dalam banyak perumusan kebijakan publik, anak cenderung hanya dipandang sebagai deretan angka statistik ketimbang sebagai manusia seutuhnya. Anak-anak hanya riuh dibicarakan saat mereka masuk ke dalam data stunting, angka putus sekolah, atau daftar penerima manfaat program. Akan tetapi, amat jarang kita bertanya perihal bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut. Siapa yang benar-benar mau mendengar suara mereka?

Hal ini tecermin jelas dalam polemik MBG. Orang dewasa sibuk memperdebatkan anggaran, politisi berbusa-busa membahas keberhasilan program, para pengamat menguliti efektivitas kebijakan, dan mahasiswa turun ke jalan membawa berbagai tuntutan. Namun, pertanyaannya sederhana saja. Bagaimana pengalaman anak yang setiap hari menerima program tersebut dan menyantap makanan itu di sekolah? Apakah mereka benar-benar merasa terbantu? Apakah mereka menyukai menunya? Dan, apakah mereka tahu atau merasa nyaman saat nama dan wajah mereka terus diseret ke dalam polemik ini?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam itu justru jarang terdengar dan terungkap di layar kaca maupun kamera.

Berhenti Menjadikan Anak sebagai Komoditas Politik

Tidak dapat dimungkiri bahwa anak-anak adalah sasaran utama dari program ini. Akan tetapi, rasanya sungguh tidak etis jika mereka ikut terseret ke dalam tarik-menarik kepentingan politik. Jangan sampai anak-anak hanya dihadirkan sebagai wajah promosi di baliho kampanye program, lalu dimanfaatkan sebagai simbol pembenaran dalam demonstrasi ketika program tersebut diperdebatkan.

Sama halnya dengan hak untuk mendapatkan makanan bergizi, anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tentu saja, mereka bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan kapasitas usianya di dalam ruang yang aman. Hal yang tidak semestinya terjadi dan tidak dapat ditoleransi adalah manakala anak hanya dieksploitasi untuk membenarkan posisi politik kelompok tertentu.

Pada gilirannya, program pemerintah akan datang silih berganti. Demikian pula perdebatan politik yang akan terus memanas dan mereda seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, ada satu prinsip yang harus terus terjaga dengan kukuh. Anak bukanlah sekadar objek kebijakan maupun komoditas politik. Mereka adalah manusia yang memiliki pengalaman, kebutuhan, serta suara.

Barangkali, polemik ini bisa menjadi momentum berharga bagi orang dewasa agar tidak hanya berbicara tentang anak, tetapi juga mulai belajar berbicara bersama anak. Kelak, masa depan akan berada di tangan mereka. Tugas kita bukan sekadar mengatasnamakan mereka, melainkan dengan saksama mendengarkan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.