Sulawesi Tengah Terus Diguncang Gempa: Sampai Kapan Kita Hanya Bisa Pasrah?

Sulawesi Tengah kembali diguncang gempa bumi. Bagi masyarakat di wilayah ini, bunyi peringatan dari aplikasi BMKG atau getaran yang datang tiba-tiba bukan lagi sesuatu yang asing. Sebagian orang bahkan mulai terbiasa dengan gempa kecil yang terjadi beberapa kali dalam sebulan. Namun, di balik kebiasaan itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting: mengapa daerah yang sudah berkali-kali mengalami gempa besar masih menghadapi tantangan serius dalam mitigasi bencana?

Pertanyaan tersebut layak diajukan karena Sulawesi Tengah bukanlah wilayah yang baru mengenal bencana. Gempa dan tsunami Palu pada 2018 menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Ribuan orang meninggal dunia, puluhan ribu rumah rusak, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Peristiwa itu juga mengubah cara para ilmuwan memandang karakter sesar aktif di Indonesia, terutama keberadaan Sesar Palu-Koro yang mampu memicu gempa besar sekaligus fenomena likuefaksi dalam skala luas.

Sayangnya, pengalaman pahit tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi budaya mitigasi yang kuat. Setiap kali gempa kembali terjadi, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan yang hampir sama: kepanikan, informasi simpang siur, bangunan yang belum memenuhi standar tahan gempa, hingga rendahnya kesiapsiagaan sebagian warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi bukan sekadar persoalan teknologi atau keberadaan alat peringatan dini, melainkan persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Tinggal di Atas Jalur Gempa Bukan Pilihan

Secara geologis, Sulawesi merupakan salah satu wilayah paling kompleks di dunia. Pulau ini berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, serta beberapa mikroblok yang terus bergerak aktif. Interaksi tersebut menghasilkan banyak sesar aktif, termasuk Sesar Palu-Koro yang dikenal memiliki laju pergeseran sangat tinggi.

Artinya, gempa bukanlah peristiwa yang dapat dicegah. Yang dapat dikendalikan hanyalah besarnya dampak yang ditimbulkan. Dalam ilmu kebencanaan dikenal konsep bahwa bencana terjadi ketika ancaman alam bertemu dengan kerentanan manusia. Gempa hanyalah bahaya alam (hazard), sedangkan korban muncul karena adanya kerentanan (vulnerability) dan rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut.

Konsep ini penting dipahami karena sering kali masyarakat masih menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepenuhnya merupakan "kehendak alam". Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa jumlah korban sangat dipengaruhi oleh kualitas bangunan, tata ruang, pendidikan kebencanaan, hingga efektivitas pemerintah dalam mengelola risiko. Dengan kata lain, gempa memang tidak bisa dihentikan, tetapi bencana seharusnya dapat dikurangi.

Mitigasi yang Masih Berjalan Setelah Bencana Datang

Salah satu kelemahan yang masih sering terlihat di Indonesia adalah pola mitigasi yang cenderung reaktif. Perhatian terhadap kebencanaan meningkat drastis ketika terjadi gempa besar, tetapi perlahan menurun setelah situasi kembali normal.

Fenomena ini dikenal dalam kajian kebijakan publik sebagai issue-attention cycle, yaitu siklus ketika perhatian masyarakat dan pemerintah hanya tinggi pada saat krisis. Setelah itu, isu tersebut perlahan tergeser oleh persoalan lain.

Akibatnya, berbagai program mitigasi sering kehilangan momentum. Simulasi evakuasi tidak lagi rutin dilakukan, pembangunan kembali rumah tahan gempa berjalan lambat, sementara edukasi kepada masyarakat menjadi tidak berkelanjutan.

Padahal, mitigasi yang efektif justru dilakukan jauh sebelum gempa terjadi. Jepang, misalnya, membangun budaya kesiapsiagaan melalui pendidikan sejak usia dini, latihan evakuasi berkala, standar bangunan yang ketat, hingga komunikasi risiko yang konsisten. Mereka menyadari bahwa kesiapan masyarakat merupakan investasi jangka panjang, bukan proyek sesaat.

Tantangan Ekonomi yang Tidak Bisa Diabaikan

Mudah mengatakan bahwa semua rumah seharusnya tahan gempa. Namun realitas ekonomi sering kali berbicara berbeda.

Masih banyak masyarakat yang membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan finansial. Penggunaan material seadanya menjadi pilihan agar rumah dapat segera ditempati. Dalam kondisi seperti ini, standar konstruksi tahan gempa sering kali dianggap sebagai kebutuhan sekunder karena biaya pembangunan menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran. Prioritas pembangunan harus dibagi dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik lainnya.

Akibatnya, mitigasi sering kalah bersaing dengan kebutuhan yang manfaatnya lebih cepat terlihat secara politik maupun ekonomi.

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa investasi dalam mitigasi jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan pascabencana. Setiap rupiah yang digunakan untuk mengurangi risiko berpotensi menghemat biaya rehabilitasi yang jauh lebih besar ketika bencana benar-benar terjadi.

Informasi Sudah Cepat, Literasi Belum Tentu Mengikuti

Kemajuan teknologi membuat informasi mengenai gempa dapat diterima hanya dalam hitungan detik. BMKG mampu menyampaikan parameter gempa dengan sangat cepat melalui berbagai platform digital. Namun kecepatan informasi belum tentu diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam memahaminya.

Masih banyak warga yang sulit membedakan antara magnitudo dan intensitas gempa. Tidak sedikit pula yang langsung mempercayai pesan berantai mengenai "gempa susulan yang lebih besar" atau isu tsunami tanpa dasar ilmiah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi kebencanaan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Mitigasi tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi atau sistem peringatan dini, tetapi juga memastikan masyarakat memahami cara membaca informasi secara benar.

Di era media sosial, penyebaran hoaks bahkan dapat menimbulkan kepanikan yang dampaknya tidak kalah berbahaya dibandingkan gempa itu sendiri.

Tata Ruang yang Sering Berhadapan dengan Kepentingan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tata ruang.

Secara ilmiah, berbagai kawasan telah diketahui memiliki tingkat risiko tinggi terhadap gempa, likuefaksi, maupun tsunami. Namun dalam praktiknya, kepentingan ekonomi, pertumbuhan kota, dan kebutuhan permukiman sering membuat pembangunan tetap berlangsung di kawasan yang sebenarnya berisiko.

Hal ini mencerminkan dilema klasik dalam pembangunan. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan aktivitas usaha.

Sayangnya, ketika aspek mitigasi dikompromikan, biaya yang harus dibayar di masa depan justru jauh lebih besar.

Pembangunan yang mengabaikan risiko bencana pada akhirnya hanya memindahkan persoalan kepada generasi berikutnya.

Mitigasi Adalah Budaya, Bukan Sekadar Program

Sering kali mitigasi dipahami sebagai pembangunan tanggul, pemasangan sirene, atau penyediaan jalur evakuasi. Semua itu memang penting, tetapi belum cukup.

Mitigasi yang sesungguhnya adalah budaya. Budaya untuk tidak membangun rumah secara asal, budaya mempelajari jalur evakuasi, budaya mengikuti simulasi bencana, budaya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, hingga budaya saling membantu ketika terjadi keadaan darurat.

Budaya semacam ini tidak dapat dibentuk hanya melalui satu atau dua kegiatan sosialisasi. Ia membutuhkan pendidikan yang terus-menerus, dukungan keluarga, sekolah, media massa, organisasi masyarakat, dan pemerintah.

Di sinilah pentingnya membangun apa yang disebut sebagai disaster resilience, yaitu kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat setelah bencana.

Resiliensi bukan berarti masyarakat tidak akan mengalami kerugian. Resiliensi berarti masyarakat mampu mengurangi dampak dan bangkit dengan lebih cepat.

Dari Trauma Menuju Kesiapsiagaan

Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, terutama yang pernah mengalami gempa dan tsunami 2018, setiap getaran bumi sering membangkitkan kembali trauma. Reaksi tersebut sangat manusiawi karena pengalaman bencana meninggalkan jejak psikologis yang panjang.

Namun, trauma tidak boleh membuat masyarakat hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan. Sebaliknya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal kolektif untuk membangun kesiapsiagaan yang lebih baik.

Mengingat bencana bukan berarti hidup dalam kecemasan. Mengingat bencana berarti belajar agar kesalahan yang sama tidak kembali terulang.

Inilah perbedaan antara masyarakat yang hanya mengingat tragedi dan masyarakat yang mampu mengambil pelajaran dari tragedi.

Saatnya Mitigasi Menjadi Bagian dari Kehidupan Sehari-hari

Gempa kemungkinan akan terus terjadi di Sulawesi Tengah. Tidak ada teknologi yang mampu menghentikan pergerakan lempeng bumi. Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi kapan gempa berikutnya akan datang, melainkan seberapa siap kita menghadapinya.

Mitigasi tidak boleh berhenti sebagai slogan setiap kali bencana datang. Ia harus hadir dalam kebijakan pemerintah, desain bangunan, kurikulum sekolah, pemberitaan media, hingga kebiasaan masyarakat sehari-hari.

Tragedi demi tragedi telah memberikan pelajaran yang sangat mahal. Akan menjadi ironi jika pelajaran tersebut hanya dikenang setiap kali bumi kembali bergetar, tanpa benar-benar mengubah cara kita mempersiapkan masa depan.

Sulawesi Tengah tidak bisa memilih untuk hidup di wilayah tanpa gempa. Namun, masyarakatnya tetap memiliki pilihan untuk hidup dengan kesiapsiagaan yang lebih baik. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah daerah bukan diukur dari seberapa sering ia diguncang bencana, melainkan dari seberapa mampu warganya belajar, beradaptasi, dan bangkit setiap kali bumi kembali mengingatkan bahwa alam selalu memiliki hukumnya sendiri.