Viral Hari Ini, Hilang Esok Hari: Mengapa Kita Sering Terjebak 'Lupa' pada Masalah?

Di era media sosial, sebuah isu nasional dapat menjadi perbincangan besar dalam hitungan jam. Tagar bermunculan, pernyataan resmi berdatangan, dan perhatian publik seolah terpusat pada satu peristiwa. Namun, tidak lama kemudian, isu tersebut menghilang, digantikan oleh berita baru yang lebih segar.

Yang sering terlupakan adalah pertanyaan paling penting: bagaimana tindak lanjutnya?

Budaya politik kita tampaknya semakin akrab dengan apa yang disebut sebagai attention economy, yakni kondisi ketika perhatian publik menjadi komoditas yang terus berpindah dari satu isu ke isu berikutnya. Akibatnya, penyelesaian masalah sering kali kalah cepat dibandingkan munculnya kontroversi baru.

Demokrasi Menuntut Akuntabilitas

Padahal, demokrasi tidak berhenti pada viral atau tidaknya sebuah peristiwa. Demokrasi justru menuntut adanya akuntabilitas. Ketika muncul dugaan pelanggaran, kontroversi kebijakan, bencana kemanusiaan, atau persoalan tata kelola pemerintahan, publik berhak mengetahui perkembangan penanganannya.

Apakah sudah diselidiki? Apakah ada hasil investigasi? Apakah ada pertanggungjawaban? Ataukah persoalan itu perlahan menghilang tanpa kejelasan?

Negara tidak hanya bertanggung jawab menjelaskan sebuah peristiwa ketika perhatian publik sedang tinggi. Negara juga berkewajiban memberikan pembaruan informasi hingga persoalan benar-benar selesai. Transparansi bukan sekadar konferensi pers pada hari pertama, melainkan komitmen untuk menyampaikan perkembangan secara konsisten.

Hal yang sama berlaku terhadap berbagai aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Demonstrasi sering menghasilkan janji dialog, pembentukan tim, atau komitmen melakukan evaluasi. Namun, yang lebih penting dari janji tersebut adalah implementasinya. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana hasil dialog benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan atau tindakan nyata.

Begitu pula dalam persoalan pengangkatan pejabat, tata kelola lembaga, maupun jabatan di badan usaha milik negara atau lembaga publik. Prinsip pemerintahan yang baik menuntut proses yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Keterbukaan informasi justru memperkuat kepercayaan publik, bukan melemahkannya.

Di sisi lain, peristiwa bencana alam juga tidak boleh berhenti pada pemberitaan mengenai masa tanggap darurat. Yang sering luput dari perhatian adalah proses pemulihan. Rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga dukungan psikososial membutuhkan waktu jauh lebih lama dibandingkan sorotan media. Karena itu, evaluasi terhadap pemulihan pascabencana sama pentingnya dengan peliputan saat bencana terjadi.

Sikap Kritis yang Beriringan dengan Kehati-hatian

Dalam negara demokrasi, fungsi pengawasan tidak hanya berada di tangan lembaga legislatif atau aparat penegak hukum. Media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara juga memiliki peran untuk terus mengingatkan agar berbagai persoalan tidak berhenti pada pemberitaan sesaat. Pengawasan yang konsisten merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat.

Meskipun demikian, pengawasan publik juga harus dibangun di atas informasi yang akurat. Di tengah derasnya arus media sosial, tidak sedikit klaim yang beredar tanpa kepastian fakta atau perkembangan terbaru. Oleh sebab itu, sikap kritis harus berjalan beriringan dengan sikap hati-hati. Menuntut kejelasan bukan berarti terburu-buru menyimpulkan kesalahan sebelum proses hukum atau investigasi selesai.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan masyarakat mengangkat sebuah isu, tetapi juga oleh kemampuan negara memberikan jawaban yang transparan dan berkelanjutan. Sebuah persoalan tidak selesai hanya karena sudah tidak menjadi topik utama di media sosial.

Publik berhak bertanya, pemerintah berkewajiban menjawab, dan seluruh proses itu harus berlangsung secara terbuka. Sebab, ukuran akuntabilitas bukan terletak pada seberapa cepat sebuah isu menjadi viral, melainkan pada seberapa tuntas negara menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.