Kolom
Makan Bergizi Gratis: Program Gizi atau Program Pencipta Lapangan Kerja?
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menghangat. Ada yang mendukung karena dinilai mampu memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Ada pula yang mengkritik karena besarnya anggaran yang digunakan serta efektivitas pelaksanaannya.
Di tengah perdebatan tersebut, muncul satu argumen yang menarik. Jika program ini dihentikan, siapa yang akan menanggung nasib para pegawai dapur, petani pemasok bahan pangan, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada rantai pasok MBG?
Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah, sebenarnya sejak awal MBG dirancang sebagai program gizi atau sebagai program pencipta lapangan kerja?
Secara konseptual, tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi anak, menekan angka stunting, memperbaiki konsentrasi belajar, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia. Artinya, indikator keberhasilannya semestinya diukur dari membaiknya kualitas gizi peserta, bukan semata-mata dari banyaknya tenaga kerja yang terserap.
Namun dalam praktiknya, program sebesar ini memang menimbulkan efek berganda. Dapur-dapur MBG mempekerjakan juru masak, tenaga distribusi, petugas kebersihan, hingga tenaga administrasi. Petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM memperoleh pasar yang lebih pasti karena bahan pangan mereka diserap secara rutin. Di banyak daerah, aktivitas ekonomi lokal ikut bergerak.
Inilah yang kemudian memunculkan dilema. Ketika ada tuntutan agar MBG dihentikan, muncul kekhawatiran mengenai nasib orang-orang yang telah menggantungkan penghasilannya pada program tersebut. Kekhawatiran ini tidak dapat dianggap remeh. Setiap kebijakan pemerintah memang menciptakan konsekuensi ekonomi bagi masyarakat.
Meski demikian, keberadaan lapangan kerja sebagai dampak positif tidak otomatis mengubah tujuan utama sebuah program. Jalan tol menciptakan lapangan kerja selama pembangunannya, tetapi bukan berarti tujuan utamanya adalah menyerap tenaga kerja. Program vaksinasi mempekerjakan ribuan tenaga kesehatan, tetapi tujuannya tetap melindungi kesehatan masyarakat. Begitu pula MBG. Efek ekonomi adalah manfaat tambahan, bukan ukuran utama keberhasilannya.
Karena itu, perdebatan mengenai keberlanjutan MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang kehilangan pekerjaan jika program dihentikan. Yang lebih penting adalah mengevaluasi apakah program ini benar-benar mencapai sasaran gizinya. Apakah angka kekurangan gizi menurun? Apakah kualitas makanan memenuhi standar? Apakah distribusi berjalan efektif? Apakah anggaran digunakan secara efisien? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih substansial dibanding sekadar melihat efek ekonomi yang ditimbulkannya.
Di sisi lain, jika pemerintah memang ingin menjadikan MBG sekaligus sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa, maka tujuan tersebut perlu dinyatakan secara terbuka sejak awal. Dengan begitu, indikator keberhasilannya juga menjadi lebih jelas, misalnya jumlah petani lokal yang terlibat, peningkatan pendapatan UMKM, atau penyerapan tenaga kerja di daerah. Transparansi mengenai tujuan kebijakan akan memudahkan publik menilai apakah program tersebut berhasil atau tidak.
Pemerintah juga perlu mengantisipasi ketergantungan ekonomi terhadap satu program. Lapangan kerja yang sehat idealnya bertumpu pada aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, bukan semata-mata pada keberadaan satu proyek pemerintah. Jika suatu saat kebijakan berubah atau anggaran harus disesuaikan, masyarakat tidak langsung kehilangan sumber penghasilan.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG tidak seharusnya terjebak pada dua kutub: mendukung tanpa kritik atau menolak tanpa mempertimbangkan dampaknya. Program publik yang baik harus dinilai secara utuh, mulai dari tujuan awal, pelaksanaan, manfaat, hingga efisiensi anggarannya.
Apakah program ini benar-benar menghasilkan generasi yang lebih sehat sesuai tujuan awalnya. Sebab, jika ukuran keberhasilan mulai bergeser dari perbaikan gizi menjadi sekadar penciptaan lapangan kerja, maka sudah saatnya pemerintah menjelaskan kembali arah kebijakan tersebut kepada publik.
Program yang baik bukan hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga tetap setia pada tujuan yang melatarbelakangi kelahirannya.