Ironi Kelas Menengah: Masihkah Menjadi Dokter Sebuah Mimpi yang Masuk Akal?

Kalau mau jadi dokter, sekarang pilihannya cuma dua. Kaya banget atau miskin banget. Kalau kelas menengah, sebaiknya jangan bermimpi. Dianggap terlalu mampu untuk dapat bantuan, tetapi juga terlalu miskin untuk mengejar impian. 

Mungkin terdengar sinis. Namun, di balik sinisme tersebut tersimpan kegelisahan yang nyata. Bukan sedikit keluarga kelas menengah yang mulai merasa bahwa pendidikan kedokteran semakin jauh dari jangkauan mereka.

Seorang teman bercerita, anaknya berhasil lolos seleksi mandiri di salah satu perguruan tinggi negeri untuk program studi kedokteran. Prestasinya tidak diragukan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah melihat besarnya uang pangkal dan biaya pendidikan yang harus dibayarkan, keluarga tersebut akhirnya memutuskan melepas kesempatan itu. Bukan karena anaknya tidak mampu belajar, melainkan karena orang tuanya tidak mampu membayar.

Ironisnya, mereka bukan keluarga miskin.

Namun, mereka juga bukan keluarga kaya.

Mereka adalah kelompok yang sering disebut kelas menengah—cukup mampu untuk tidak menerima berbagai bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat menanggung biaya pendidikan yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Di sinilah letak persoalan yang jarang dibicarakan.

Selama ini pemerintah telah berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai skema beasiswa seperti KIP Kuliah dan bantuan pendidikan lainnya. Program tersebut tentu patut diapresiasi karena membuka kesempatan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi relatif tidak mengalami kesulitan membiayai pendidikan anaknya.

Lalu bagaimana dengan kelas menengah?

Mereka sering berada di wilayah abu-abu. Pendapatannya dianggap terlalu tinggi untuk memperoleh bantuan, tetapi kemampuan finansialnya belum cukup untuk membayar biaya pendidikan yang sangat mahal. Akibatnya, kelompok ini justru menjadi pihak yang paling rentan kehilangan kesempatan.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di fakultas kedokteran. Namun, pada pendidikan dokter, dampaknya terasa jauh lebih besar karena biaya yang harus dikeluarkan tidak berhenti saat diterima di bangku kuliah. Pendidikan profesi, biaya praktik, perlengkapan, buku, hingga masa pendidikan yang relatif panjang membuat beban ekonomi semakin berat.

Padahal, menjadi dokter bukan sekadar pilihan karier pribadi. Negara membutuhkan dokter dalam jumlah yang memadai dan dengan distribusi yang merata. Indonesia hingga kini masih menghadapi kekurangan dokter di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil. Jika akses menuju pendidikan dokter semakin dipengaruhi kemampuan ekonomi, maka negara berisiko kehilangan banyak calon dokter berbakat hanya karena faktor biaya.

Lebih jauh lagi, kondisi ini juga menyangkut keadilan sosial.

Dalam masyarakat yang ideal, akses terhadap pendidikan tinggi semestinya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan akademik, integritas, dan potensi seseorang, bukan oleh ketebalan dompet orang tuanya. Ketika biaya menjadi penghalang utama, pendidikan kehilangan fungsi sebagai alat mobilitas sosial. Ia justru berpotensi memperkuat ketimpangan antargenerasi.

Anak dari keluarga mampu akan lebih mudah mempertahankan posisi sosialnya karena memiliki akses terhadap pendidikan terbaik. Sebaliknya, anak dari keluarga kelas menengah yang berprestasi bisa kehilangan kesempatan hanya karena orang tuanya tidak sanggup memenuhi biaya awal yang sangat besar.

Tentu, menyelenggarakan pendidikan kedokteran memang membutuhkan biaya tinggi. Laboratorium, rumah sakit pendidikan, fasilitas praktik, hingga dosen spesialis memerlukan investasi yang tidak sedikit. Tidak realistis jika seluruh biaya dibebankan kepada negara tanpa perhitungan yang matang.

Namun, di sinilah pentingnya kebijakan yang mampu menjembatani kelompok yang selama ini terabaikan. Skema cicilan pendidikan, pinjaman mahasiswa berbunga rendah, perluasan beasiswa berbasis prestasi, maupun subsidi bagi keluarga kelas menengah dapat menjadi alternatif agar akses pendidikan tidak hanya dinikmati oleh dua kelompok ekstrem.

Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter yang lahir dari berbagai latar belakang sosial. Sebab, keragaman pengalaman hidup juga akan membentuk kepekaan sosial seorang dokter ketika melayani pasien.

Jika hanya mereka yang sangat kaya atau sangat miskin yang memiliki peluang realistis memasuki fakultas kedokteran, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan tinggi tidak boleh menjadi ruang yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki privilese ekonomi atau memenuhi syarat bantuan sosial.

Masyarakat tidak membutuhkan dokter yang berasal dari kelas ekonomi tertentu. Masyarakat membutuhkan dokter yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi. Dan kesempatan untuk menjadi dokter seharusnya ditentukan oleh kemampuan serta kerja keras, bukan oleh posisi seseorang dalam piramida ekonomi keluarganya.

Ketika kelas menengah mulai menyerah bahkan sebelum anak-anak mereka mengenakan jas putih, yang hilang bukan sekadar mimpi sebuah keluarga, tetapi juga potensi bangsa untuk melahirkan tenaga medis terbaiknya.