Usulan Pejabat Makan MBG: Ujian Kesetaraan dan Nyali Pemerintah Terapkan Sila Kelima

Usulan agar konsumsi dalam acara pemerintahan ikut menggunakan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menarik perhatian. Lewat unggahan di Threads, influencer Salsa Erwina mempertanyakan mengapa perayaan 17 Agustus, rapat DPR, hingga berbagai acara pemerintah tidak menggunakan menu MBG saja.

Menurutnya, jika program tersebut memang dianggap baik, pejabat semestinya tidak membutuhkan menu khusus atau konsumsi yang lebih mahal.

"Kalo beneran yakin dan adil, mereka harusnya setuju. Gak ada urgensi mereka konsumsi mewah-mewah mahal-mahal saat siswa di sekolah bertaruh nyawa bisa keracunan kapan aja, sedangkan belum pernah dengar karyawan kita keracunan konsumsi yang kita bayar. Setuju?" tulis Salsa dalam unggahannya, dikutip Kamis (13/8/2026).

Menurut saya, pejabat ikut makan MBG bisa menjadi bentuk keteladanan yang sederhana tetapi bermakna. Kalau pemerintah yakin program ini berkualitas, pejabat seharusnya tidak ragu menyantap makanan yang sama.

Menagih Kesetaraan dari Meja Pejabat

Hal sederhana seperti konsumsi rapat bisa menunjukkan bagaimana negara memandang kesetaraan. Menjadi pejabat seharusnya bukan alasan untuk selalu mendapat perlakuan khusus, apalagi jika kebutuhan tersebut sebenarnya bisa dipenuhi dengan cara yang lebih sederhana.

Jika konsumsi dalam kegiatan pemerintahan menggunakan menu MBG, ada dua hal yang bisa didapat sekaligus, yaitu anggaran yang lebih efisien dan perlakuan yang lebih setara. Pejabat tidak harus selalu mendapat makanan mahal hanya karena acara digelar di gedung pemerintahan. Terlebih, biaya konsumsi tersebut juga berasal dari anggaran publik.

Menurut saya, gagasan ini bukan berarti semua kebutuhan pejabat harus disamakan tanpa melihat kondisi. Intinya, perlakuan khusus sebaiknya tidak diberikan tanpa alasan yang jelas. Jika menu yang sama dianggap layak untuk program nasional, tidak ada salahnya makanan tersebut juga disajikan di meja pejabat.

Jangan Ada MBG Versi Khusus Pejabat

Namun, kalau gagasan pejabat makan MBG benar-benar ingin diwujudkan, pelaksanaannya juga perlu dibuat serius. Jangan sampai labelnya saja MBG, sementara menu yang diberikan kepada pejabat sudah dipisahkan, dipesan secara khusus, atau dibuat lebih mewah.

Gagasan mengambil makanan secara acak dari dapur MBG justru menarik. Pejabat bisa mendapatkan menu yang memang sedang diproduksi untuk penerima MBG di wilayah tersebut. Dengan begitu, tidak ada kesempatan untuk membuat sajian khusus hanya karena makanan itu akan dikonsumsi pejabat.

Menurut saya, di sinilah letak pentingnya kesetaraan. Pejabat tidak perlu diperlakukan seperti penerima yang harus dicitrakan sedang mengikuti program, tetapi benar-benar ikut berada dalam mekanisme yang sama.

Cara seperti ini sekaligus dapat menjadi bentuk evaluasi. Pejabat bisa merasakan secara langsung kualitas makanan, porsi, variasi menu, hingga bagaimana makanan tersebut sampai ke meja makan. Pengalaman langsung semacam ini tentu jauh berbeda dengan sekadar menerima laporan bahwa program berjalan dengan baik.

Sila Kelima Jangan Berhenti sebagai Hafalan

Perdebatan tentang pejabat makan MBG sebenarnya membuka pembicaraan tentang bagaimana pemerintah menjalankan nilai keadilan sosial. Sila kelima Pancasila tidak cukup hanya diingat sebagai bagian dari dasar negara. Nilai tersebut juga perlu terlihat dalam keputusan sehari-hari, termasuk bagaimana pejabat menggunakan fasilitas dan anggaran negara.

Tentu saja, kesetaraan bukan berarti semua orang harus memperoleh perlakuan yang sama dalam segala hal. Namun, jika menyangkut konsumsi dalam rapat atau acara pemerintahan, penggunaan menu yang lebih mahal seharusnya memiliki alasan yang jelas. Jika ada pilihan yang lebih sederhana, layak, dan tetap memenuhi kebutuhan, mengapa harus memilih yang lebih mahal?

Kesediaan pejabat untuk ikut makan MBG juga dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral. Pemerintah tentu berharap masyarakat percaya terhadap program yang dijalankan. Oleh karena itu, pejabat sebagai bagian dari pemerintah juga seharusnya menunjukkan kepercayaan tersebut lewat tindakan, bukan hanya pernyataan.

Kalau MBG memang aman, bergizi, dan layak, tidak ada alasan pejabat perlu takut ikut makan. Jangan sampai pemerintah begitu percaya diri menyuruh orang lain menyantap MBG, tetapi ragu menyajikannya di meja sendiri. Kalau yakin, makan. Kalau ragu, jangan paksa rakyat.