Kritik Simbolik HUT RI: Kemerdekaan Itu Milik Warga, Bukan Milik Presiden dan Kroni-kroninya

Dari semua isi goodie bag peserta upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026, ada satu benda yang bikin warganet lupa sama kelereng: buku berjudul Presiden Solusi.

Video-video unboxing langsung membanjiri linimasa. Dan dari situ pertanyaannya sebenarnya sederhana saja: ngapain buku yang isinya soal "pencapaian" Presiden Prabowo Subianto nyempil di antara kaus, mug, dan permainan tradisional dalam acara peringatan kemerdekaan?

Bukan berarti bukunya jelek. Tapi dalam acara kenegaraan, simbol itu selalu punya cara sendiri untuk bikin orang curiga.

Isi Tasnya Sebenarnya Cukup Manis

Goodie bag tahun ini sebenarnya dirancang cukup hangat. Ada 12 jenis barang: kipas, buku catatan, gelas, tatakan gelas bernomor 81, topi, kaus, handuk, card holder, payung, plus dua mainan nostalgia—kelereng merah putih dan karet loncat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan menjelaskan langsung bahwa kelereng dan karet loncat sengaja dimasukkan untuk mengingatkan masyarakat pada permainan tradisional, selaras dengan tema HUT tahun ini, "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur." Sekitar 8.100 masyarakat umum yang berhasil "war tiket" ikut merasakan langsung suasana ini, lengkap dengan makan siang gratis.

Sampai di sini, semuanya kalem. Sampai buku itu muncul.

Bukan Sekadar "Buku Tentang Prabowo"—Ini Buku yang Ditulis Orang Istana Sendiri

Ini bagian yang sering luput dari obrolan warganet: Presiden Solusi bukan biografi independen atau buku sejarah biasa. Buku ini ditulis langsung oleh tiga orang yang bekerja di lingkaran dalam Istana—Dirgayuza Setiawan (Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan), Muhammad Qodari (Kepala Badan Komunikasi Pemerintah), dan Agung Gumilar Saputra (Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis). Diterbitkan UI Publishing dan diluncurkan resmi pada 8 Juni 2026 di University Club, Jakarta.

Isinya mengklaim merangkum 108 persoalan yang disebut sudah "diselesaikan" pemerintah dalam 18 bulan pertama era Prabowo—dari kelangkaan LPG sampai urusan pupuk. Qodari sendiri bilang buku ini sengaja dibuat sederhana, "bukan buku kebijakan publik," biar mudah dicerna masyarakat luas.

Jadi ini bukan sekadar buku tentang pemerintahan. Ini pemerintah menulis rapornya sendiri, memberi nilai sendiri, lalu membagikannya sendiri kepada rakyat yang datang merayakan kemerdekaan. Itu beda jauh levelnya dari sekadar "buku dokumentasi."

Masalahnya Bukan Isinya, Tapi Momen dan Tangannya

Coba bayangkan: kamu rela war tiket, datang subuh-subuh, pakai baju adat, ikut upacara sampai selesai—terus pulang bawa tas isi kenang-kenangan kemerdekaan. Begitu dibuka, isinya justru laporan prestasi pejabat yang sedang menjabat, ditulis oleh stafnya sendiri.

Di titik ini, tafsir politik nyaris mustahil dihindari. Pemerintah bisa saja melihatnya sekadar bahan bacaan atau dokumentasi kebijakan. Pendukung bisa bilang ini cara memperkenalkan capaian. Tapi orang yang kritis—dan sah-sah saja kritis—akan melihatnya sebagai pencitraan yang menumpang di acara yang seharusnya jadi milik semua orang, bukan milik rezim yang sedang berkuasa.

Dan ini bukan kejadian pertama praktik semacam ini bikin ribut. Akhir 2024, publik pernah geram saat goodie bag bantuan banjir untuk warga Jakarta Timur justru dilabeli "Bantuan Wapres Gibran" lengkap dengan logo Istana Wakil Presiden—bukan atas nama pemerintah. Rocky Gerung waktu itu menyebutnya "konyol," bentuk pamer yang ia sebut turunan dari gaya bapaknya. Pola yang sama terus muncul: bantuan negara atau seremoni negara, dibungkus jadi panggung personal pejabat.

Kenapa Ini Layak Dikritik, Bukan Cuma Dibercandain

HUT Kemerdekaan itu bukan milik presiden, bukan milik partai, bukan milik siapa pun yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Ia milik warga negara—titik. Karena itu, semakin dekat sebuah simbol kemerdekaan dengan kepentingan pencitraan penguasa yang sedang menjabat, semakin besar juga alasan untuk mempertanyakannya.

Generasi muda sekarang juga nggak lagi puas cuma tanya "isinya apa." Mereka tanya, "kenapa benda ini ada di sini." Dan pertanyaan kedua itu jauh lebih tajam—karena di situlah letak akuntabilitas publik seharusnya diuji.

Fakta yang bisa diverifikasi memang cuma ini: buku itu ditulis staf Istana, diluncurkan resmi dua bulan sebelumnya, lalu ikut dibagikan dalam goodie bag HUT RI kepada ribuan warga. Dari fakta itu saja belum tentu bisa disimpulkan ini "propaganda terencana." Tapi mengabaikan pertanyaan soal kepatutannya juga bukan sikap yang sehat untuk demokrasi.

Kemerdekaan Semestinya Lebih Besar dari Rapor Siapa Pun

Ironisnya, buku Presiden Solusi mungkin justru mendapat promosi terbesarnya bukan lewat peluncuran resminya di University Club, tapi lewat video unboxing yang viral ini. Ada yang penasaran, ada yang mengkritik, ada yang cuma jadiin bahan konten—dan itu semua konsekuensi dari keputusan menaruh laporan kinerja pejabat aktif di tas suvenir acara kenegaraan.

Presiden akan berganti. Buku-buku laporan keberhasilan pun cepat atau lambat akan jadi arsip yang berdebu. Tapi 17 Agustus akan selalu jadi milik semua orang. Dan barangkali justru karena itu, suvenir kemerdekaan sebaiknya mengingatkan kita pada Indonesia yang jauh lebih besar—bukan pada siapa pun yang kebetulan sedang berkuasa hari ini.