Sejak Ada MBG, Saya Tidak Percaya Negara Ini Tidak Punya Uang

Kita sering mendengar bahwa anggaran negara terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus menentukan mana yang perlu didahulukan dan mana yang masih bisa menunggu.

Namun, melihat bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program tertentu, saya tidak bisa begitu saja percaya bahwa masalahnya sesederhana tidak ada uang. Apalagi sejak ada Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menunjukkan bahwa anggaran ratusan triliun rupiah bisa disiapkan untuk sebuah program yang ditetapkan sebagai prioritas.

Mengutip dari laman resmi Badan Gizi Nasional, APBN memberikan kucuran dana kepada lembaga tersebut sebesar Rp268 triliun, yang 93% dari total alokasi tersebut ditujukan untuk program MBG.

Angka sebesar itu memperlihatkan bahwa ketika sebuah program sudah ditetapkan sebagai prioritas, negara ternyata punya kapasitas untuk mengerahkan sumber daya dalam skala yang sangat besar.

Lantas, kalau anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk satu program, mengapa kebutuhan publik lainnya masih harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran?

Triliunan Rupiah yang Jadi Bahan Bercanda

Ada fenomena menarik di media sosial sejak MBG menjadi program besar pemerintah. Orang-orang mulai menggunakan MBG sebagai satuan ukur baru. Bukan kilogram, bukan meter, bukan juga dolar. Angka-angka besar yang biasanya sulit dicerna mulai dikonversi menjadi: berapa hari MBG?

Kekayaan seseorang sekian triliun? Hitung saja setara berapa hari MBG. Biaya sebuah proyek sekian triliun? Tinggal dibagi dengan anggaran MBG harian. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan makanan bergizi ikut ditarik ke kalkulator yang sama.

Sekilas memang terdengar seperti postingan asbun netizen yang biasa kita lihat di media sosial. Tapi menurut saya, ada sesuatu yang cukup serius di balik lelucon tersebut.

Masyarakat sedang mencari cara untuk memahami seberapa besar uang yang sedang dibelanjakan negara. Angka ratusan triliun yang muncul di APBN terlalu abstrak untuk dibayangkan. Setelah diubah menjadi “hari MBG”, mendadak angka itu terasa lebih nyata.

Guru Minta Naik Gaji, Anggaran Katanya Harus Dikaji

Di luar anggaran MBG yang setiap hari terus berputar, ada kebutuhan publik yang sudah lama dibicarakan tetapi perkembangannya tidak selalu secepat pertumbuhan program baru. Salah satunya kesejahteraan guru.

Guru diminta mendidik generasi masa depan, tetapi urusan kesejahteraan mereka cenderung diabaikan dengan segala macam istilah yang intinya meminta mereka menunggu. Guru lagi-lagi harus bersabar karena negara punya banyak kebutuhan.

Begitu pula tenaga kesehatan dan dosen. Kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang. Tetapi begitu membahas tentang kesejahteraan orang-orang yang menjalankan sektor-sektor tersebut, tiba-tiba kalkulator negara menjadi sangat sensitif.

Negara Mau Hemat, Tapi Jangan Salah Pilih

Kalau pemerintah ingin meningkatkan kualitas SDM, makanan bergizi tentu penting. Tetapi anak yang gizinya tercukupi juga membutuhkan guru yang sejahtera untuk mendidiknya.

Ia membutuhkan sekolah yang layak, layanan kesehatan yang bisa diakses, serta lingkungan yang aman dan transportasi yang memungkinkan keluarganya beraktivitas dengan biaya masuk akal.

Begitu juga pembangunan. Kalau negara punya ambisi membangun Indonesia sampai ke pelosok daerah, rasanya agak aneh kalau transportasi publik masih menjadi kemewahan bagi banyak daerah.

Oleh karena itu, kritik terhadap MBG seharusnya diarahkan pada cara negara menentukan prioritas dan memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Sebab setelah melihat anggaran MBG, rasanya wajar jika saya tidak percaya bahwa negara tidak punya uang. Negara punya uang. Soal prioritas, itu cerita lain.