Bahasa Ngeles ala Pejabat dan Aparat: Ketika Istilah Mengaburkan Fakta

Ada kalanya membaca berita soal pejabat dan aparat bikin kita perlu menerjemahkan dulu bahasanya. Bukan karena istilah yang dipakai terlalu teknis, tapi karena kata-katanya sering terdengar jauh lebih "sopan" di telinga daripada kejadian sebenarnya.

Sebagai contoh, orang ditangkap disebut “diamankan”, massa yang dibubarkan disebut “ditertibkan”, sementara orang yang digusur bisa saja sedang “direlokasi”.

Fenomena ini terasa makin menarik dalam kasus rekening Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang sempat tidak bisa digunakan menjelang rencana aksi di Jakarta.

Rekening Bank Mandiri yang berisi sekitar Rp80,9 juta itu ramai disebut “diblokir”, sementara pihak kepolisian memilih istilah “penundaan transaksi”. Belakangan, setelah rekening tersebut kembali diaktifkan, istilah yang sama kembali digunakan untuk menjelaskan status rekening tersebut.

Lama-lama, pola ini terasa lucu juga. Ada semacam kebiasaan untuk mencari istilah yang terdengar lebih halus setiap kali sebuah tindakan berpotensi menimbulkan kontroversi. Kata-kata dipilih dengan hati-hati, lalu sebuah kejadian yang keras dibungkus dengan bahasa yang terdengar administratif dan tenang.

Di sinilah bahasa ngeles ala pejabat dan aparat menjadi lebih dari sekadar cara berkomunikasi. Ada eufemisme yang membuat tindakan terdengar lebih lunak, bahkan doublespeak yang membuat sesuatu terasa berbeda dari kenyataannya.

Eufemisme dan Doublespeak, Bahasa yang Punya Agenda

Eufemisme sebenarnya bukan penjahat dalam dunia bahasa. Kita menggunakannya setiap hari untuk menjaga perasaan, menghindari kekasaran, atau sekadar mencari cara bicara yang lebih manusiawi.

Masalahnya, bahasa yang dibuat lebih halus punya efek berbeda kalau yang sedang dibicarakan adalah tindakan sebuah lembaga yang punya kekuasaan.

Di sini, kata-kata tidak lagi sekadar bertugas membuat kalimat terdengar enak. Ia bisa ikut menentukan bagaimana sebuah peristiwa diterima. Bahasa yang terlalu halus berpotensi membuat sesuatu yang mestinya dipertanyakan terasa biasa saja.

Kalau eufemisme masih bekerja dengan cara “menghaluskan”, doublespeak bermain di wilayah yang lebih licin. Istilah ini merujuk pada penggunaan bahasa yang sengaja dibuat samar, berbelit, atau menyesatkan sehingga makna sebenarnya sulit ditangkap. Bukan selalu dengan mengatakan sesuatu yang sepenuhnya palsu, tetapi dengan membuat orang kesulitan melihat persoalan secara utuh.

Di sinilah saya kira kita perlu berhati-hati. Bahasa bisa terdengar netral, padahal pilihan katanya tidak pernah benar-benar lepas dari kepentingan. Apalagi kalau pihak yang punya kuasa juga punya kendali untuk menentukan bagaimana sebuah peristiwa diceritakan.

Kalimat yang Bikin Kita Salah Fokus

Yang agak tricky dari bahasa semacam ini adalah kita bisa dibuat sibuk dengan istilah, sampai lupa pada kejadian yang sebenarnya. Padahal, sebuah tindakan tidak otomatis menjadi lebih manusiawi hanya karena dijelaskan dengan kalimat yang terdengar santun.

Lebih repot lagi, istilah yang terus diulang bisa lama-lama terasa normal. Kita mulai terbiasa mendengar bahasa yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Hal yang awalnya terdengar janggal akhirnya menjadi bagian dari kosakata sehari-hari, tanpa lagi membuat kita berhenti sejenak untuk memikirkan maknanya.

Apalagi, yang punya kuasa biasanya juga punya kesempatan lebih besar untuk menentukan istilah. Mereka bisa menjelaskan sebuah tindakan dengan bahasa versinya sendiri, sementara orang yang mengalaminya belum tentu punya ruang yang sama untuk bercerita.

Kalau begitu, mungkin kita memang perlu kamus baru. Bukan untuk memahami bahasa Indonesia, tetapi untuk menerjemahkan bahasa kekuasaan. Sebab, di negara ini, rupanya fakta tidak perlu diubah. Cukup namanya saja yang diganti.