Kontradiksi Gaya Komunikasi Prabowo: Singa Domestik, Kucing Imut di Panggung Internasional?

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Vladivostok pada 3 September 2026 menjadi salah satu momen diplomatik yang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 dan membahas penguatan hubungan Indonesia-Rusia, termasuk kerja sama ekonomi, perdagangan, energi, teknologi, hingga investasi. Rusia sendiri menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra pentingnya di Asia Tenggara.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada isi pertemuan. Potongan video mengenai interaksi Prabowo dalam forum tersebut juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian masyarakat menilai gaya komunikasi Prabowo terlihat kurang tegas ketika berhadapan dengan pihak Rusia. Ada pula yang menganggap jawabannya terhadap pertanyaan yang diajukan moderator terlalu normatif dan belum memberikan jawaban konkret sebagaimana yang diharapkan dalam sebuah forum internasional.

Kesan tersebut tentu perlu ditempatkan secara hati-hati. Dalam sesi dialog EEF, Prabowo sebenarnya memberikan jawaban mengenai posisi Indonesia di tengah hubungan dengan Rusia dan negara-negara Barat. Ia kembali menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta keinginan Indonesia untuk bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa harus memilih salah satu kubu.

Masalahnya, diplomasi tidak hanya dinilai dari benar atau salahnya sebuah jawaban. Cara seorang pemimpin menyampaikan jawaban juga ikut membentuk persepsi mengenai posisi tawar negaranya. Ketika masyarakat melihat seorang presiden tampak sangat berhati-hati, berbicara dengan nada lebih lunak, atau tidak segera memberikan jawaban spesifik, sebagian orang dapat menafsirkannya sebagai bentuk kehati-hatian diplomatik. Tetapi sebagian lainnya bisa melihatnya sebagai tanda bahwa Indonesia tidak cukup berani memperjuangkan kepentingannya.

Kontradiksi Persona Domestik

Persepsi tersebut menjadi semakin menarik jika dibandingkan dengan gaya Prabowo ketika berbicara di dalam negeri. Presiden dikenal memiliki gaya komunikasi yang keras dan penuh energi. Dalam sejumlah pidato, ia dapat berbicara dengan suara lantang dan menggunakan ungkapan seperti “goblok” atau “brengsek” ketika mengecam pihak tertentu. Bagi pendukungnya, gaya tersebut mungkin dianggap sebagai ekspresi ketegasan. Namun bagi masyarakat lainnya, termasuk saya, bahasa seperti itu justru dinilai tidak pantas digunakan oleh seorang kepala negara karena jabatan presiden menuntut keteladanan dalam berkomunikasi.

Di sinilah muncul pertanyaan penting, seperti mengapa ketegasan seorang pemimpin seolah lebih mudah terlihat ketika berhadapan dengan rakyat sendiri dibandingkan ketika berhadapan dengan kekuatan asing?

Tentu saja, bersikap keras kepada negara lain bukan berarti diplomasi yang baik. Hubungan internasional membutuhkan kalkulasi, kesabaran, dan kemampuan membaca kepentingan masing-masing pihak. Bahkan, suara yang tenang dapat jauh lebih efektif daripada kemarahan yang meledak-ledak. Indonesia justru membutuhkan pemimpin yang mampu membedakan antara keberanian dan sekadar keberingasan.

Akan tetapi, diplomasi yang hati-hati juga harus tetap menghasilkan posisi yang jelas. Ketika Indonesia datang sebagai negara besar dengan populasi hampir 300 juta jiwa dan memiliki kepentingan strategis di kawasan, masyarakat berhak melihat apakah pemerintah mampu menerjemahkan hubungan baik dengan Rusia menjadi keuntungan konkret bagi Indonesia. Apalagi setelah pertemuan tersebut muncul pembahasan mengenai investasi pupuk, energi, mineral, dan industri perkapalan.

Karena itu, persoalannya bukan apakah Prabowo harus terlihat “galak” di hadapan Putin. Yang lebih penting adalah apakah ia mampu menunjukkan ketegasan yang bermartabat dengan tidak merendahkan lawan bicara, tetapi juga tidak terlihat kehilangan posisi tawar.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa keras seorang presiden berbicara. Ukurannya adalah apakah ia mampu membuat negara lain menghormati kepentingan Indonesia dan membawa pulang hasil yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Jika Prabowo mampu melakukan itu, suara keras tidak diperlukan. Namun jika hasil konkretnya tidak terlihat, masyarakat wajar mempertanyakan apakah keramahan diplomatik tersebut benar-benar mencerminkan kekuatan Indonesia atau justru menunjukkan kelemahan dalam bernegosiasi.