Mitos Kelas Menengah: Ketika Kelas Ekonomi Gagal Ungkap Kerentanan Pekerja

Di tengah ramainya kota besar, ritual ngopi susu kekinian, bawa laptop kerja, naik motor gres, sambil sesekali pegang gawai terbaru sudah jadi warna seru keseharian kita. Semua barang keren ini jelas jadi bukti sah kalau kerja keras kita semua sudah membuahkan hasil yang patut disyukuri. Tapi namanya juga roda kehidupan, kelancaran kita dalam belanja hari ini tentu bakal makin indah kalau dibarengi dengan tabungan yang juga ikutan aman sentosa buat masa depan.

Tapi mari kita coba tengok drama horor saban akhir bulan. Belum juga hilal gaji kelihatan, tagihan pay later dan cicilan sudah antri minta jatah duluan. Seketika itu juga, saldo di ATM langsung memaksa diet ketat sampai kerempeng. Anehnya, dalam kondisi dompet yang megap-megap kehabisan napas begini, mereka masih sah menyandang gelar mentereng sebagai "kelas menengah". 

Label "kelas menengah" dalam data statistik sebenarnya punya rumus keren untuk mengukur ketahanan ekonomi kita. Bank Dunia bahkan membuat laporan mentereng berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class. Pada tahun 2020, mereka mencatat ada sekitar 52 juta orang Indonesia yang masuk kelompok ini. Di sini, derajat ekonomi kita dibagi berdasarkan seberapa kuat dompet menahan amukan badai keuangan.

Namun, label ini mulai terasa miris jika kita bongkar lebih dalam. Mari kita sadari bersama bahwa sukses tercatat di tabel statistik bukan berarti hidup kita otomatis berubah menjadi Crazy Rich seperti di film-film. Angka itu adalah sebuah langkah awal yang mantap. Status ini adalah penanda bahwa perjuangan ekonomi kita sudah di jalur yang benar dan siap melompat lebih tinggi lagi.

Tapi tunggu dulu, ada 115 juta manusia lainnya yang masuk kasta aspiring middle class. Istilah kerennya sih begitu, tapi gampangnya "kaum serba nanggung". Mereka ini dibilang miskin sudah tidak pantas karena bisa gaya, tapi dibilang kaya pun fiktif belaka, alias posisinya masih rawan tiarap kalau besok harga beras tiba-tiba melonjak naik.

Ikut-ikutan Bank Dunia, BPS kita pun memakai rumus yang mirip-mirip buat memetakan nasib rakyat. Tengok saja rapor mereka bulan September 2024. Katanya, sekitar 138 juta jiwa alias hampir separuh penduduk kita sudah masuk kasta “otewe kelas menengah”. Sementara yang sudah sah duduk di singgasana kelas menengah cuma secuil saja, sekitar 48 juta jiwa. 

Untungnya, BPS mengingatkan bahwa lolos dari jurang kemiskinan tidak serta-merta membuat seseorang otomatis makmur sejahtera.

Tentu saja angka-angka itu ada gunanya. Negara kan butuh kotak-kotak administratif untuk meneropong rakyatnya. Pemerintah jelas tidak bisa bikin kebijakan cuma modal tebak-tebakan kartu saja. Masalahnya, celakalah kalau angka statistik di atas kertas itu dianggap sebagai jaminan mutlak bahwa hidup seseorang sudah aman sentosa di dunia serba fana ini.

Orang-orang pintar di pemerintahan hanya mengukur derajat kita dari tingkat belanja saja. Padahal, jika melihat sudut pandang Karl Marx, persoalannya adalah soal kepemilikan modal. Kenyataannya, ada kelompok yang menguasai tempat kerja, dan ada kelompok pekerja yang terpaksa menjual tenaga kerjanya hanya untuk bisa makan.

Dulu sekali, Marx dan sohibnya, Engels, lewat buku The Principles of Communism, sudah menyindir kaum “proletar”, alias sebagai golongan yang tidak punya modal apa-apa selain tenaganya. Mau tidak mau, kaum ini harus menjual keringat kepada para borjuis kaya raya demi bertahan hidup. Di kitab gedenya yang berjudul Capital, Marx mempertegas lagi bedanya si pemilik mesin ini dan si kuli yang menjalankan mesin itu.

Jadi, seseorang berpenghasilan dua digit per bulan tetaplah seorang pekerja jika sumber penghidupannya berasal dari menukar waktu dan tenaganya dengan upah. Namun, menjadi pekerja tidak sama dengan miskin. Di sinilah pentingnya membedakan kelas ekonomi berdasarkan pengeluaran dengan kelas sosial berdasarkan relasi kerja.

Gaya hidup mewah sering kali mengaburkan batasan kelas sosial. Memiliki mobil, rumah, atau kopi mahal memang memberikan kenyamanan, tetapi barang konsumsi tersebut bukanlah modal produktif yang menghasilkan kekayaan baru. Posisi ekonomi seseorang ditentukan oleh hubungan mereka dengan sumber penghasilan, bukan dari benda yang dipamerkan.

Ujian ekonomi yang sebenarnya baru terlihat saat seseorang menghadapi krisis, seperti PHK atau kenaikan biaya hidup. Di titik ini, pekerja bergaji Rp4 juta maupun Rp10 juta memiliki nasib yang sama, setidaknya menurut Bank Dunia dan BPS. Keduanya sama-sama rentan karena hidup mereka sepenuhnya bergantung pada kepastian kerja.

Memahami posisi sebagai pekerja akan memunculkan kesadaran kelompok yang lebih penting, seperti mempertanyakan hak, jaminan sosial, dan daya tawar di tempat kerja. Perbedaan nilai gaji tidak menghapus kepentingan bersama untuk mendapatkan keamanan kerja yang layak.

Label "kelas menengah" silakan saja digunakan untuk kepentingan data statistik. Namun, jangan sampai label itu membuat kita lupa melihat kenyataan tentang jurang pemisah antara pemilik modal dan kaum pekerja yang harus memeras keringat demi menyambung hidup. Kelas adalah tentang posisi dan daya tawar kita dalam sistem kerja.