APBN Boncos 14 M untuk Influencer, Apa Timbal Baliknya Buat Pembayar Pajak?

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) belakangan ini mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial. Sorotan publik tertuju pada kontrak pengadaan jasa publikasi senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad.

Kerja sama yang terbagi dalam beberapa paket proyek periode 2024 hingga 2026 ini mencakup beragam luaran kampanye digital, mulai dari penayangan konten edukasi di media sosial hingga kehadiran fisik di lokasi program pemerintah.

Kabar ini langsung memicu berbagai reaksi. Pihak agensi menglarifikasi bahwa angka tersebut sudah sesuai dengan rate card komersial yang juga mencakup operasional produksi serta akomodasi.

Namun di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mencermati dinamika ini. Isu pun bergulir makin liar di masyarakat, terutama mengingat status Raffi Ahmad yang kini juga mengemban amanat sebagai Utusan Khusus Presiden, yang dinilai rawan memicu benturan kepentingan (conflict of interest).

Lantas, apakah gelontoran dana belasan miliar rupiah itu sepadan dengan manfaat nyata yang diterima oleh rakyat yang banting tulang untuk membayar pajak?

Alasan Rate Card Mahal Tidak Berlaku Saat Pakai Uang APBN

Alasan paling klasik yang sering dipakai untuk membela anggaran belasan miliar ini biasanya berkutat pada kata rate card atau standar tarif komersial artis. Bagi industri hiburan, wajar saja kalau agensi sekelas mereka mematok harga mahal karena pengikutnya puluhan juta.

Kalau ini murni urusan bisnis antar perusahaan swasta, tentu publik tidak akan ambil pusing. Masalahnya, logika pasar bebas itu tidak bisa dipakai seenaknya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana yang digelontorkan kementerian itu bukan laba perusahaan atau modal investor, melainkan uang murni dari keringat rakyat yang rutin membayar pajak. Pemerintah sama sekali tidak punya hak untuk menghamburkan uang rakyat hanya demi menuruti standar gaya hidup atau gengsi pemasaran dunia hiburan.

Saat masyarakat sedang pusing tujuh keliling mengatur keuangan rumah tangga di tengah himpitan pajak dan kebutuhan hidup yang makin mencekik, kas negara justru diobral begitu saja untuk konten digital yang gunanya tidak seberapa.

Kursi Jabatan dan Gurita Bisnis yang Bercampur Aduk di Lingkaran Istana

Masalah ini makin bikin publik geram karena ada pelanggaran etika yang jauh lebih besar. Saat seseorang resmi dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden, aturan mainnya otomatis berubah. Pejabat publik tidak boleh lagi berlindung di balik status pengusaha ketika instansi pemerintah memberikan karpet merah kepada perusahaan miliknya sendiri.

Di sinilah hancurnya prinsip dasar tata kelola yang bersih (Good Governance). Saat perusahaan milik pejabat negara menerima kucuran proyek miliaran rupiah dari instansi pemerintah, potensi conflict of interest langsung terlihat kasat mata.

Wajar kalau lembaga pengawas dan aparat penegak hukum langsung turun tangan. Masalahnya bukan sekadar lolos atau tidak dari celah hukum, melainkan soal integritas moral seorang pejabat.

Menagih Bukti Nyata Alih-Alih Konten Sesaat yang Miskin Dampak

Sudah waktunya kita berhenti memaklumi alasan bahwa promosi digital bernilai belasan miliar itu wajib demi branding program pemerintah. Rakyat kecil tidak butuh pencitraan visual yang estetik di media sosial jika di dunia nyata perut mereka tetap lapar.

Tolok ukur keberhasilan uang pajak yang dibelanjakan seharusnya bukan seberapa banyak jumlah penonton atau komentar pujian, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Coba tanyakan langsung kepada para nelayan atau warga yang menjadi sasaran program tersebut, apakah hidup mereka mendadak makmur setelah miliaran rupiah dihabiskan untuk biaya produksi konten perjalanan sang artis?

Uang negara yang dibakar habis untuk menyewa jasa pesohor terbukti lebih banyak menguntungkan perusahaan sang artis ketimbang memperbaiki nasib rakyat banyak.

Uang pajak yang disetor warga setiap hari seharusnya kembali dalam bentuk fasilitas publik yang layak, subsidi yang tepat sasaran, atau perbaikan ekonomi yang menyentuh akar rumput. Sudah saatnya kita menagih pertanggungjawaban total, agar keringat pembayar pajak tidak terbuang sia-sia hanya untuk membiayai konten pamer kekayaan.