Jangan Terkecoh Narasi Heroik! Ini Catatan Kritis Pengunduran Diri Gibran Rakabuming

Ada kecenderungan menarik dalam politik. Ketika seseorang naik ke tampuk kekuasaan melalui proses yang kontroversial, tanggung jawabnya kerap diletakkan pada orang-orang di sekelilingnya. Namun, ketika ia memutuskan mundur, keputusannya justru dipuji sebagai keberanian, kedewasaan, bahkan kenegarawanan. Narasi semacam ini perlu dipertanyakan ketika membicarakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Keputusan tersebut muncul setelah polemik persyaratan pendidikan yang kembali menjadi persoalan hukum. Presiden Prabowo menyebut langkah Gibran sebagai sikap kesatria dan negarawan. Dalam pernyataan perpisahannya, Gibran juga menggambarkan pengunduran diri sebagai keputusan untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Namun, apakah keputusan mundur hari ini cukup untuk menghapus pertanyaan tentang bagaimana ia memperoleh jabatan tersebut?

Mari kembali ke Oktober 2023. Saat itu, Gibran berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta. Ia bukan anak di bawah umur yang tidak memahami konsekuensi politik dari keputusan yang diambil. Ia adalah orang dewasa, pejabat publik, dan aktor politik yang memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan pilihan. Ia bisa menerima pencalonan, tetapi ia juga bisa menolak apabila menilai jalan menuju pencalonan tersebut bermasalah.

Persoalannya bermula ketika Mahkamah Konstitusi mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, aturan menetapkan usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023, MK menambahkan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk kepala daerah. Perubahan itu membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Kontroversi semakin besar karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ia diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena melanggar prinsip ketidakberpihakan, integritas, independensi, serta prinsip etik lainnya. Salah satu persoalan yang diperiksa adalah keterlibatannya dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Memang, putusan MK tetap berlaku dan pencalonan Gibran kemudian diproses berdasarkan ketentuan yang telah berubah. Oleh karena itu, tidak tepat menyederhanakan persoalan dengan menyebut Gibran secara hukum terbukti melanggar konstitusi. Namun, legalitas pencalonan tidak otomatis menghapus pertanyaan etis dan politik tentang kesediaannya mengambil manfaat dari proses yang telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga penjaga konstitusi.

Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Gibran mengatakan bahwa pencalonannya bermula dari pinangan untuk mendampingi Prabowo pada September 2023. Ia mengaku sempat mengalami pergulatan batin sebelum menerima tawaran tersebut. Bahkan, ia membingkai keputusannya sebagai keberanian anak muda mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas. Namun, pergulatan batin bukanlah pengganti tanggung jawab. Seseorang boleh merasa sedang menjalankan panggilan pengabdian, tetapi publik tetap berhak menilai bagaimana jalan menuju pengabdian itu ditempuh. Menjadi muda bukan alasan untuk mengabaikan persoalan etika. Justru ketika seseorang telah dewasa dan memegang jabatan publik, pilihan politiknya patut dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pengunduran diri Gibran tidak semestinya menjadi panggung romantisasi tentang seorang pemimpin muda yang rela melepaskan jabatan demi bangsa. Keputusan mundur boleh dihormati sebagai pilihan politik, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai penghapus catatan masa lalu. Apalagi, pengunduran diri tersebut muncul setelah tekanan politik dan persoalan hukum berkembang, bukan sebagai penolakan terhadap kontroversi pencalonan pada 2023.

Kita perlu berhenti mengukur kenegarawanan hanya dari keberanian meninggalkan kursi kekuasaan. Ada tanggung jawab yang lebih mendasar: berani menolak jalan menuju kekuasaan ketika prosesnya menimbulkan persoalan serius bagi kepercayaan publik. Sebab, tiga tahun lalu Gibran sudah cukup dewasa untuk memilih. Ia bisa saja menolak ikut dalam proses yang kontroversial itu. Ia memilih menerima. Maka, ketika kini memilih mundur, publik tidak wajib melupakan pilihan sebelumnya.

Demokrasi tidak membutuhkan kisah heroik tentang seseorang yang akhirnya melepaskan jabatan. Demokrasi membutuhkan pejabat yang sejak awal memahami bahwa kekuasaan bukan sekadar kesempatan untuk diraih, melainkan amanah yang harus diperoleh dan dijalankan dengan menghormati konstitusi.