Rakyat Patuh Membayar Pajak, Kapan Negara Patuh Mengelola Uang?

Setoran pajak kita kurang. Kalimat semacam ini kerap menjadi alasan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara. Masyarakat diminta lebih patuh, basis pajak diperluas, pengawasan diperketat, bahkan kewajiban perpajakan terus disosialisasikan. Namun, ada satu pertanyaan yang tidak boleh luput: sebelum meminta rakyat membayar lebih banyak, sudahkah negara memastikan uang yang dikumpulkan selama ini dikelola dengan benar? Persoalan Indonesia bukan semata-mata seberapa besar pajak yang berhasil dipungut, melainkan juga seberapa bertanggung jawab negara menggunakan setiap rupiah yang diterimanya.

Data memang menunjukkan penerimaan pajak belum mencapai target. Sepanjang 2025, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak neto sebesar Rp1.917,6 triliun, atau 87,6 persen dari target APBN Rp2.189,3 triliun. Ada kekurangan sekitar Rp271,7 triliun. Bahkan, penerimaan neto tersebut turun 0,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Namun, kekurangan penerimaan pajak tidak otomatis berarti masyarakat kurang membayar atau negara harus terus menaikkan beban pajak. Pemerintah sendiri menjelaskan bahwa penerimaan 2025 dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi pajak, serta kebijakan untuk menjaga daya beli dan keberlanjutan usaha. Artinya, persoalan penerimaan negara memiliki banyak dimensi, bukan sekadar kepatuhan wajib pajak. 

Di sisi lain, masyarakat juga punya alasan untuk mempertanyakan kualitas pengelolaan uang negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2025, mengungkap 9.924 temuan pemeriksaan dengan 16.026 permasalahan senilai Rp69,21 triliun. Nilai tersebut mencakup kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, serta persoalan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran. 

Angka itu tentu tidak boleh serta-merta disebut seluruhnya sebagai uang yang dikorupsi. Temuan audit memiliki kategori dan konsekuensi hukum yang berbeda. Namun, angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola keuangan negara bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ada uang publik yang berisiko hilang, penerimaan yang kurang, dan anggaran yang tidak digunakan secara efisien.

Kinerja penindakan korupsi juga memperlihatkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Sepanjang 2025, KPK menetapkan 118 tersangka dan menangani perkara yang menyentuh sektor-sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan, pekerjaan umum, serta jual-beli jabatan. KPK juga melaporkan pemulihan aset negara sebesar Rp1,53 triliun.  Lalu, bagaimana masyarakat diminta terus meningkatkan kepatuhan pajak ketika kasus penyalahgunaan uang publik masih berulang?

Bayangkan seorang pekerja yang penghasilannya dipotong pajak setiap bulan. Ia tetap membayar PPN ketika membeli kebutuhan sehari-hari, membayar pajak kendaraan, dan memenuhi kewajiban administrasi lainnya. Ia berharap uang yang disetorkan ikut membiayai sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang terjangkau, transportasi publik, jalan yang tidak rusak, serta pelayanan pemerintah yang tidak mempersulit.

Tetapi ketika pelayanan publik tidak sebanding dengan beban yang ditanggung, sementara berita tentang korupsi terus bermunculan, wajar jika kepercayaan masyarakat terkikis. Bukan karena mereka tidak memahami kewajiban sebagai warga negara, melainkan karena mereka juga ingin melihat negara menjalankan kewajibannya.

Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai agenda meningkatkan penerimaan negara hanya diterjemahkan menjadi memperketat penagihan kepada masyarakat, sementara pembenahan belanja, pengawasan proyek, transparansi pengadaan, dan penindakan korupsi berjalan setengah hati.

Pajak memang penting untuk membiayai negara. Kita juga tidak bisa menolak fakta bahwa penerimaan pajak harus diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Namun, kepatuhan tidak bisa dibangun hanya dengan ancaman sanksi. Ia membutuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat uang mereka benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama.

Jadi, ketika pemerintah mengatakan setoran pajak kita kurang, masyarakat juga berhak bertanya: apakah pengelolaan uang negara sudah cukup bersih? Sebab, rakyat tidak seharusnya terus-menerus diminta menambal kekurangan penerimaan, sementara kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kewenangan tidak dibereskan secara serius. Pajaknya mungkin memang belum mencapai target. Tetapi jangan jadikan rakyat satu-satunya pihak yang terus diminta berbenah. Sebelum meminta setoran lebih besar, pastikan dahulu tidak ada lagi tangan-tangan yang mengambil terlalu banyak dari uang yang sudah terkumpul.