Kolom
Regulator Korupsi, Korporasi Sibuk Eksploitasi, Rakyat Kerja Setengah Mati
Ada ironi besar dalam kehidupan bernegara. Masyarakat diminta bekerja keras, membayar pajak, mematuhi aturan, dan bertahan menghadapi kenaikan biaya hidup. Sementara itu, di tingkat kekuasaan, masih ada pejabat yang terseret perkara korupsi, korporasi yang terus mengejar keuntungan dari eksploitasi sumber daya, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya justru harus ditanggung masyarakat.
Rakyat seolah diminta menjadi pihak paling disiplin dalam sistem yang belum tentu dijalankan dengan disiplin oleh mereka yang mengaturnya. Kita bisa melihat persoalan ini dari tiga sisi: regulator, korporasi, dan masyarakat. Ketiganya seharusnya saling menopang dalam menciptakan kesejahteraan. Namun, ketika pengawasan lemah, kepentingan ekonomi terlalu dominan, dan penegakan hukum tidak berjalan konsisten, masyarakat kecil berisiko menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibatnya.
Sayangnya, perkara korupsi yang melibatkan pejabat dan pengelola sumber daya publik terus menunjukkan bahwa kewenangan dapat disalahgunakan. Dalam laporan tahunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara pembiayaan bermasalah yang melibatkan sejumlah korporasi. Dalam salah satu klaster perkara, KPK menemukan lebih dari 90 persen dana pembiayaan tidak digunakan sesuai tujuan awal. Bahkan, sebagian dana ditemukan mengalir untuk kepentingan pribadi dan perusahaan terafiliasi. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp11,7 triliun.
Kasus seperti ini memperlihatkan bahwa persoalan tata kelola bukan sekadar kesalahan administrasi. Ketika pengawasan dan pengambilan keputusan dapat dimanipulasi, uang publik yang seharusnya mendukung kegiatan produktif justru berisiko menjadi sumber keuntungan segelintir pihak.
Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam sering dibungkus dengan narasi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Ketiganya memang penting. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kerusakan ekologis dan hak masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah eksploitasi.
Laporan Auriga Nusantara mengenai Status Deforestasi Indonesia 2025 mencatat deforestasi mencapai 433.751 hektare, meningkat sekitar 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berasal dari pemantauan citra satelit, analisis spasial, dan verifikasi lapangan.
Tentu, tidak seluruh deforestasi dapat langsung dikaitkan dengan satu perusahaan atau aktivitas tertentu. Namun, angka tersebut menjadi peringatan bahwa perlindungan hutan masih menghadapi tantangan serius. Pemerintah perlu memastikan izin, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan transparan. Korporasi pun harus bertanggung jawab atas dampak kegiatan usahanya, bukan hanya menghitung keuntungan yang masuk ke laporan keuangan. Sebab, keuntungan perusahaan mungkin tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi banjir, pencemaran, hilangnya lahan produktif, dan rusaknya sumber air dapat menjadi beban panjang bagi masyarakat.
Di tengah persoalan tersebut, masyarakat harus berhadapan dengan kenyataan ekonomi sehari-hari. Bekerja belum tentu menjamin kehidupan yang layak. Memiliki penghasilan bukan berarti bebas dari kecemasan tentang biaya makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga.
Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen. Angka rata-rata tentu tidak menggambarkan seluruh kondisi pekerja, karena upah berbeda menurut sektor, wilayah, dan jenis pekerjaan. Namun, data ini mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan dan kecukupan penghasilan tetap menjadi persoalan penting.
Sementara itu, pada September 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total penduduk. Rasio Gini pada periode yang sama tercatat 0,363. Artinya, meskipun indikator kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, jutaan orang masih hidup dalam keterbatasan.
Bayangkan seseorang yang harus berangkat bekerja sejak pagi, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan dasar, lalu pulang dengan kecemasan tentang tagihan bulan berikutnya. Ia tidak punya banyak ruang untuk gagal. Sementara itu, keputusan buruk dalam pengelolaan sumber daya atau penyalahgunaan anggaran dapat menimbulkan kerugian yang dampaknya dirasakan jauh lebih luas.
Kita tentu membutuhkan investasi, perusahaan yang berkembang, dan regulator yang mampu menciptakan iklim usaha. Namun, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi atau keuntungan korporasi. Ukurannya juga harus mencakup kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi.
Negara harus memperkuat pengawasan dan menindak penyalahgunaan kewenangan. Korporasi harus bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat terdampak. Dan rakyat tidak boleh terus-menerus diminta berkorban tanpa memperoleh perlindungan dan manfaat yang sepadan. Karena, pembangunan kehilangan maknanya ketika kekayaan alam menghasilkan keuntungan bagi segelintir pihak, tetapi meninggalkan kerusakan bagi banyak orang.
Regulator seharusnya mengawasi, korporasi seharusnya bertanggung jawab, dan rakyat seharusnya menikmati kesejahteraan. Jangan sampai yang pertama justru menyalahgunakan kewenangan, yang kedua mengeruk keuntungan tanpa tanggung jawab, sementara yang terakhir harus berjuang setengah mati hanya untuk sekadar hidup.