Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari kabinet Indonesia Maju, telah mengumumkan bahwa Ujian Nasional (UN) akan dihapuskan pada tahun 2021. Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditanggapi dengan berbagai respons dari berbagai pihak.
Ujian Nasional pertama kali diadakan pada tahun 1950 oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang dilaksanakan di sekolah atau gabungan dari beberapa sekolah. Pada Tahun 1980 istilah Ujian Nasional diganti dengan istilah Evaluasi Tahap Akhir Nasional (EBTANAS).
Ujian Nasional sendiri telah mengalami beberapa perubahan selama beberapa tahun belakangan, perubahan tersebut membawa dampak yang signifikan bagi para siswa. Pada awalnya Ujian Nasional dilakukan dengan sistem ujian tulis. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, sistem Ujian Nasional telah diganti dengan Ujian Nasional Berstandar Komputer (UNBK).
Keputusan yang diambil oleh Nadiem tentu saja menuai berbagai komentar pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Keputusan ini sendiri diambil setelah diadakan survei dari orang tua, siswa, guru dan kepala sekolah yang menghasilkan kesimpulan bahwa Ujian Nasional yang selama ini dilaksanakan cenderung banyak bermasalah dan materi yang ditampilkan pun cenderung padat.
Keputusan ini direspons dengan kontra oleh mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kala yang secara terang-terangan melonak keputusan ini. “Jika Ujian Nasional tidak ada lagi, tidak ada penentu kelulusan, akhirnya semangat belajarnya berkurang,” kata JK.
Selain itu menurut Hani, salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia. Bila UN dihapuskan makan para siswa akan bingung. “UN biasanya digunakan untuk penentu ke sekolah mana para siswa dapat melanjutkan sekolahnya. Kalau ini dihapuskan otomatis siswa akan bingung dong, nilai apa yang akan mereka jadikan acuan untuk mendaftar sekolah ke tingkat selanjutnya."
Karena banyaknya gonjang-ganjing yang terjadi mengenai permasalahan UN ini, Nadiem kembali menegaskan bahwa pada tahun 2021, Ujian Nasional akan degantikan dengan Asesmen Kompetisi dan Survei Karakter.
“Beberapa hal agar tidak mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya UN itu diganti sama asesmen kompetisi,” kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019)
Pada rapat bersama Komisi X DPR tersebut Nadiem telah menjelaskan hal-hal menyangkut asesmen kompetisi minimum dan survei karakter tersebut. Ada beberapa alasan mengapa UN harus digantikan, salah satunya adalah UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal siswa.
Selain itu, UN yang selama ini telah dilakukan di Indonesia juga dinilai tidak mampu membantu perkembangan kognitif serta karakter siswa.
Pengirim: Fadhillah Steval / Mahasiswa semester 1 Program Studi Hubungan Masyarakat Vokasi Universitas Indonesia.
E-mail: [email protected]
