Covid-19 yang melanda Indonesia telah memasuki tatanan atau babak baru sebentar lagi. New normal atau kenormalan baru merupakan upaya pemerintah mempercepat penanganan dampak Covid-19 pada berbagai sektor kehidupan manusia tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Meski pandemi ini belum usai namun dengan berbagai pertimbangan skenario new normal tetap dijalankan.
Oleh karena itu, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting sebagai seorang pemimpin melakukan pengambilan keputusan (decision making) dalam mengatasi dampak Covid-19 pada sektor pendidikan.
Upaya Kemendikbud menghadapi Covid-19 telah meluncurkan 2 surat edaran yaitu Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan internal Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Satuan Pendidikan sebagai upaya kejelasan standar pelaksanaan pendidikan agar terus berjalan selama masa pandemi.
Selama Pandemi ini Nadiem sebagai sosok pemimpin bergaya milenial secara aktif mengkomunikasikan kepada berbagai pihak di dunia pendidikan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Sekolah hingga mahasiswa dan siswa di seluruh Indonesia untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Selain itu guna mempersiapkan new normal pada dunia pendidikan, Nadiem menginstruksikan pengoptimalan peran unit layanan kesehatan di sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melihat kemungkinan anak juga dapat terpapar oleh Covid-19.
Jika nantinya sudah dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka Nadiem menghimbau pihak sekolah dan perguruan tinggi untuk memberlakukan relaksasi pada absensi siswa yang sedang sakit, memastikan dilakukan pembersihan ruangan dan lingkungan belajar secara berkala, menyediakan berbagai sarana tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan mewajibkan seluruh warga sekolah menggunakan masker.
Ketetapan pembelajaran secara tatap muka memang belum diputuskan, Kemendikbud melalui Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Evi Mulyani dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (9/6/2020) menyatakan bahwa kegiatan belajar secara tatap muka tergantung pada perkembangan Covid-19, hanya beberapa sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka tergantung dengan gugus tugas dan zona wilayah yang terpapar Covid-19.
Selain itu, Kemendikbud menyatakan saat ini model utama pembelajaran masih menggunakan PJJ dengan melakukan peningkatan kualitas melalui sejumlah alternatif.
Namun statement ini dianggap masih memiliki ambiguitas, bahkan hingga saat ini belum ada kebijakan atau peraturan yang secara jelas mengatur skema new normal di dunia pendidikan. Sehingga Nadiem Makarim sebagai pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan diharapkan mampu mengambil kebijakan yang tepat dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan persiapan yang matang.
Dilain sisi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan untuk segera dilakukan pembuatan Kurikulum Sekolah Era Pandemi (KSEP) jika nantinya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka untuk tahun ajaran baru tidak bisa dilaksanakan.
Selaras dengan pendapat Yukl dalam “Leadership in Organizations” kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Nadiem sudah cukup baik membawa nilai kolaboratif dari semua pihak dalam membenahi pendidikan ditengah pandemi Covid-19 di indonesia.
Namun tentu saja peran Nadiem sebagai pemimpin yang kolaboratif perlu ditingkatkan lagi. Hal ini diindikasi karena masih banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat di berbagai media karena lambannya Nadiem mengatasi persoalan pendidikan selama pandemi.
Bahkan pada 2 Mei bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional muncul gerakan masif di media sosial yaitu #MendikbudDicariMahasiswa #NadiemManaMahasiswaMerana yang berkaca pada situasi masalah pendidikan yang masih terjadi selama masa pandemi ini.
Menurut Robbins dan Judge (2007) untuk meningkatkan kepemimpinan efektif yaitu melalui konsiderasi dan struktur inisiasi. Sehingga jika Nadiem ingin meningkatkan kualitas kepemimpinannya dapat dilakukan bukan hanya sebatas menciptakan kebijakan yang cepat namun juga mendengar masyarakat sehingga semakin banyak aspek yang dapat dipertimbangkan terutama dalam menghadapi new normal di dunia pendidikan ini.
