alexametrics

Pemberdayaan Wanita Sebagai Langkah Awal Atasi Kekerasan Terhadap Pasangan

Devaki Areta Putrie
Pemberdayaan Wanita Sebagai Langkah Awal Atasi Kekerasan Terhadap Pasangan
Ilustrasi wanita sedih (freepik)

Kebanyakan korban Intimate Partner Violence atau IPV adalah kaum perempuan. Salah satu hal yang dipercaya dapat menurunkan angka IPV adalah pemberdayaan perempuan.

Suara.com - Selama masa pandemi ini, PBB melaporkan peningkatan kejadian kekerasan domestik terhadap perempuan. Peningkatan kasus tersebut bahkan mencapai 30 persen di beberapa negara. Sungguh miris jika mengingat hal ini mengindikasikan sebuah kemunduran dari pencapaian target 5.2 dari SDGs yakni menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan pada semua level.

Berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan tak akan jauh dari istilah Intimate Partner Violence atau IPV. Walaupun sering disamakan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebenarnya kedua istilah ini cukup berbeda. Dalam KDRT, cakupan korban kekerasan yang dimaksud lebih luas; termasuk anak, orang tua, maupun anggota keluarga lain dalam rumah tangga. Sementara korban dalam IPV adalah pasangan intim, baik dalam hubungan pernikahan ataupun tidak.

Memahami Intimate Partner Violence

Perilaku yang termasuk IPV tidak terbatas pada kekerasan fisik saja. Namun demikian, sebagian masyarakat hanya dapat menerima tipe ini karena bentuk kekerasan lainnya sering kali dianggap tidak terlalu relevan oleh norma yang ada. Setidaknya ada tiga tipe selain kekerasan fisik yang mencerminkan IPV.

Pertama adalah kekerasan seksual, yang salah satu bentuknya berupa pemaksaan hubungan intim atau hal seksual lain oleh salah satu pasangan. Hal ini sering kali dimaklumi dalam masyarakat ketika tidak ada kekerasan fisik yang terlibat, apalagi jika korban dan pelaku IPV sudah terikat dalam pernikahan.

Kedua adalah kekerasan psikologis, antara lain termasuk aksi menghina dan meremehkan secara terus-menerus, mengancam, ataupun intimidasi yang dilakukan dengan membanting barang-barang ketika marah terhadap pasangan. Selain kedua kekerasan tersebut, perilaku terlalu mengontrol juga bentuk lain dari IPV. Perilaku seperti ini biasanya dilakukan dengan mengisolasi pasangan dari teman dan keluarga. Umumnya hal ini tercermin dari sikap melarang pasangan untuk mendapat akses pada pendidikan, pekerjaan, sumber keuangan, ataupun perawatan medis.

Jenis-jenis kekerasan tersebut sering kali tidak berdiri sendiri. Seseorang dapat menjadi korban berbagai bentuk kekerasan secara bersamaan oleh pasangannya. Walaupun wanita maupun pria sama-sama berisiko menjadi korban IPV, kasus kekerasan terhadap wanita cenderung lebih umum. Bahkan kekerasan yang dilakukan wanita sering kali merupakan bentuk pembelaan diri dari pasangan prianya.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan teradap perempuan yang dilaporkan di Catatan Tahunan 2020 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang terkumpul, sekitar 75,4 persen kasus tersebut terjadi di ranah personal—alias dilakukan oleh orang terdekat. Ada sebanyak 6.555 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap istri dalam laporan tersebut. Sementara itu bentuk kekerasan terhadap wanita yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dengan proporsi sebesar 43 persen, disusul oleh kekerasan seksual dan kekerasan psikologis, masing-masing sebesar 25 dan 19 persen.

Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, mengapa seorang wanita tidak langsung meninggalkan pasangannya ketika ia menjadi korban IPV? Sesungguhnya dari sudut pandang korban, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam penelitiannya yang bertajuk “Mengakhiri Kekerasan Terhadap Wanita”, Heise dan Ellsberg menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan yang mengalami IPV bukanlah korban yang pasif.

Mereka justru secara aktif berusaha untuk memaksimalkan keselamatan diri dan anaknya dengan bertahan ataupun menuruti tuntutan pasangannya yang kemudian oleh beberapa pihak ditafsirkan sebagai kurangnya respon terhadap IPV.

Komentar