Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Desak Uni Eropa Cegah Kedatangan Imigran Ilegal Afrika Utara

Ayu Nabila | I Gusti Putu Narendra Syahputra
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni Desak Uni Eropa Cegah Kedatangan Imigran Ilegal Afrika Utara
Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, berpidato di hadapan anggota parlemen rendah Italia di Roma, Italia, pada Selasa (13/12/2022) waktu setempat (dok. Italian Government Presidency of the Council of Ministers)

Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menuntut Uni Eropa mengeluarkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat untuk mencegah kedatangan imigran ilegal dari Afrika Utara. Terjadinya peningkatan arus imigran yang tiba di Italia secara bertahap setiap tahun mendorong Meloni mengajukan permohonan kepada Uni Eropa agar bersedia menerjunkan tim patroli gabungan yang terdiri dari personel angkatan laut dan polisi air Uni Eropa untuk menghalau kapal imigran ilegal yang datang dari Libya. 

Reuters melansir, dalam pidatonya di hadapan 400 anggota parlemen rendah Italia, Chamber of Deputies, yang berlangsung pada Selasa (13/12/2022) lalu, Meloni menyesalkan tindakan Uni Eropa yang tidak serius membuat kebijakan yang efektif mampu mencegah masuknya kapal imigran ilegal yang datang dari Libya ke Eropa melalui Italia.

Perdana menteri Italia yang juga ketua partai sayap kanan Brothers of Italy (Fratelli d'Italia) tersebut menyinggung kebijakan imigrasi Uni Eropa yang di dalamnya mengandung kewajiban mengikat bagi negara anggota Uni Eropa untuk menerima imigran Afrika Utara yang jumlahnya disepakati di dalam konsensus bersama. Meloni menganggap kebijakan tersebut justru merugikan ekonomi Italia.

Dalam pidatonya menjelang pertemuan Komisi Eropa (European Council) yang berlangsung di Brussels, Belgia, pada Kamis (15/12/2022), Meloni mengatakan kebijakan imigrasi Uni Eropa yang sedang berjalan telah gagal menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya, yaitu bagaimana membangun kemandirian ekonomi negara Afrika Utara yang secara langsung menekan arus kedatangan imigran ilegal.

Dengan nada penuh keberanian, perdana menteri wanita berusia 45 tahun tersebut mengatakan kebijakan tersebut lebih menguntungkan Austria, Jerman, Perancis, dan Spanyol mengingat rendahnya jumlah imigran yang diterima oleh keempat negara tersebut. 

Guna memperkuat argumennya tersebut, Meloni menyampaikan data jumlah imigran ilegal Afrika Utara yang tiba di Italia menggunakan data resmi yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri Italia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Italia yang dikutip oleh Reuters, ada 98.000 imigran yang tiba di Italia melalui jalur laut setiap tahunnya. Angka tersebut meningkat cukup signifikan, di mana pada 2021 hanya ada 63.000 imigran yang tiba di Italia. 

Melihat data tersebut, Meloni mengatakan Italia menjadi negara pertama yang menjadi tempat disembarkasi atau pendaratan pertama bagi imigran ilegal Afrika Utara sebelum menuju ke sejumlah negara Eropa, seperti Austria, Jerman, Perancis, Spanyol, Denmark, Polandia, Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Setiap tahunnya, Italia harus memproses surat izin suaka bagi 100.000 imigran Afrika Utara yang tiba di Italia. 

Berbeda dengan Italia, Meloni menyindir keputusan Austria, Perancis, Jerman, dan Spanyol yang hanya memproses surat izin suaka untuk 30 imigran setiap tahun. Data lapangan tersebut membuat Meloni geram dan menuntut empat negara anggota Uni Eropa tersebut bersedia melakukan hal yang serupa dengan Italia dan lebih banyak menerima jumlah imigran Afrika Utara yang masuk ke negara mereka.

Namun, data yang disampaikan oleh Meloni justru berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Empat negara anggota Uni Eropa lain yang masuk ke dalam skema kebijakan imigrasi Uni Eropa, yaitu Austria, Jerman, Perancis, dan Spanyol memproses lebih banyak surat izin suaka imigran Afrika Utara bila dibandingkan dengan Italia.

BACA JUGA: Argentina Melaju ke Babak Final Piala Dunia 2022 Qatar, Neville: Mereka Sangat Kolektif

Berdasarkan data Badan Statistik Uni Eropa, Eurostat, yang dikutip oleh Reuters, pada September 2022, Perancis telah menerima permohonan 15.000 imigran, Jerman menerima 21.000 imigran, Austria menerima 15.700 imigran, dan Spanyol menerima lebih dari 11.000 imigran. Dari keempat negara tersebut, Italia justru menempati urutan terendah yang hanya menerima 8.500 imigran.

Masih dilansir dari Reuters, kapal Geo Barents dan Humanity 1 yang membawa lebih dari 500 imigran Afrika Utara berlabuh di Italia pada Minggu (11/12/2022) waktu setempat. Kapal Geo Barents yang dioperasikan oleh organisasi nonprofit (NGO) Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières/MSF) membawa 248 imigran tiba di kota Salerno, Campania, sedangkan kapal Humanity 1 milik organisasi nonprofit SOS Humanity yang membawa 261 imigran berlabuh di kota Bari, Apulia, Italia. 

Salah satu sumber Reuters di dalam Kementerian Dalam Negeri Italia mengatakan memburuknya kondisi cuaca di laut yang meningkatkan risiko kematian para imigran melatarbelakangi keputusan pemerintah Italia mengizinkan dua kapal imigran tersebut berlabuh di dua kota pelabuhan Italia yang berbatasan langsung dengan Laut Mediterania dan Laut Adriatik tersebut. Mereka membantah bahwa Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengubah kebijakan imigrasi menjadi lebih ramah terhadap para imigran ilegal Afrika Utara.

Italia menuduh pejabat tinggi dua organisasi nonprofit tersebut bekerja sama dengan kelompok kriminal perdagangan manusia lintas negara secara sembunyi-sembunyi. Italia menuduh mereka dengan sengaja meminta sejumlah uang dari para imigran sebagai pembayaran tiket demi dapat diangkut oleh kapal milik mereka.

Setelah sampai di Italia, mereka akan menempatkan imigran ke dalam beberapa apartemen dan motel yang ada di kota pelabuhan Italia sebelum akhirnya mereka menyelundupkan para imigran ke sejumlah rumah prostitusi dan pabrik manufaktur ilegal yang ada di Eropa Timur.

Untuk mencegah praktik perdagangan manusia yang menargetkan para imigran Afrika Utara, pemerintah Italia akan merancang regulasi baru di sektor imigrasi. Setelah regulasi tersebut diterbitkan dan disahkan oleh parlemen, pemerintah Italia akan menjadikan regulasi tersebut sebagai landasan hukum yang sah untuk melindungi seluruh wilayah perbatasan dari aktivitas perdagangan manusia lintas negara Eropa.

Regulasi tersebut juga menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum untuk menangkap dan melakukan proses pemidanaan penjara terhadap para pelaku perdagangan manusia yang beroperasi di Italia.

Video yang Mungkin Anda Suka.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Yoursay. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak