Pertemuan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dengan sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden pada Senin, 31 Agustus 2025, masih menjadi topik hangat. Dialog yang awalnya bertujuan menampung aspirasi para pengemudi justru menimbulkan pro-kontra di publik. Tuduhan “settingan”, kritik dari asosiasi ojol, hingga klarifikasi resmi dari perusahaan aplikasi transportasi mewarnai perbincangan ini.
Tuduhan Settingan Pertemuan
Setelah pertemuan berlangsung, warganet ramai membicarakan siapa sebenarnya driver yang hadir. Di media sosial, banyak yang menuding bahwa acara tersebut hanyalah “settingan” karena dianggap tidak benar-benar menghadirkan suara mayoritas driver.
IDN Times dalam artikel Cek Fakta Pertemuan Gibran dengan Perwakilan Ojol Settingan? (2/9/2025) menyoroti narasi tersebut. Mengutip laporannya, sebagian akun media sosial meragukan keaslian representasi driver. Namun, investigasi menunjukkan bahwa pengemudi yang hadir memang mitra aktif dari perusahaan transportasi online. Meski begitu, keraguan soal keterwakilan tetap mengemuka.
Kritik dari Garda Indonesia
Kritik keras datang dari Garda Indonesia, organisasi besar yang menaungi pengemudi ojek online. Dilansir dari GoNews (2/9/2025), Ketua Presidium Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyebut keterwakilan driver dalam pertemuan itu tidak jelas.
Menurut Igun, jika pemerintah benar-benar ingin mendengar aspirasi, seharusnya mengundang perwakilan resmi dari asosiasi, bukan individu yang ditunjuk secara sepihak. “Keterwakilan harus jelas. Kalau hanya beberapa orang saja yang hadir tanpa koordinasi dengan organisasi, bagaimana bisa membawa suara jutaan driver?” tegasnya.
Klarifikasi dari GoTo
Di sisi lain, Kontan (2/9/2025) memberitakan klarifikasi dari GoTo, induk Gojek. Perusahaan ini memastikan bahwa pengemudi yang hadir adalah mitra aktif yang terdaftar dalam sistem. GoTo menjelaskan, mereka dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar bisa menyampaikan pengalaman nyata di lapangan.
“Driver yang hadir adalah mitra aktif, sehingga dapat memberikan masukan langsung,” tulis GoTo sebagaimana dilaporkan Kontan.
Lebih jauh, Kompas Money (2/9/2025) mengungkapkan bahwa inisiatif menghadirkan pengemudi datang dari Kantor Wakil Presiden. GoTo hanya menjalankan permintaan resmi untuk menghadirkan sejumlah mitra. “Undangan berasal dari Kantor Wapres, kami hanya membantu menghadirkan driver sesuai permintaan,” jelas pihak GoTo.
Konfirmasi Resmi dari inDrive
Selain GoTo, perusahaan aplikasi transportasi online inDrive juga memberikan pernyataan resmi. Melalui akun Instagram @indrive.id pada 2 September 2025, inDrive menegaskan bahwa dua pengemudinya yang hadir adalah mitra aktif yang sudah bergabung sejak 2020 dengan dedikasi penuh.
“Mereka adalah bagian penting dalam komunitas inDrive. Kami bangga atas kerja keras dan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan terbaik,” tulis pernyataan resmi inDrive.
Lebih lanjut, perusahaan itu menjelaskan bahwa kehadiran pengemudinya di Istana adalah bagian dari undangan resmi Kantor Wakil Presiden. inDrive juga menegaskan sikap mereka: menolak segala bentuk ancaman atau intimidasi terhadap pengemudi. “Sebagai satu keluarga besar, kami saling jaga, dan jalan bersama,” tambah pernyataan tersebut.
Konfirmasi ini memperkuat bahwa pertemuan tersebut memang menghadirkan driver aktif dari berbagai platform, bukan sosok fiktif atau settingan.
Respons Publik
Meski sudah ada klarifikasi dari GoTo dan inDrive, publik tetap terbelah. Sebagian warganet mendukung langkah Gibran yang mau berdialog langsung, sementara yang lain skeptis dan menganggap acara itu hanya pencitraan politik.
Mengutip dari IDN Times, banyak unggahan di media sosial mempertanyakan apakah suara yang dibawa benar-benar mewakili mayoritas driver atau hanya segelintir orang yang dipilih.
Harapan ke Depan
Pertemuan ini membuka babak baru diskusi tentang nasib driver ojol di Indonesia. Dengan jutaan orang menggantungkan hidup dari sektor ini, isu tarif, perlindungan sosial, dan regulasi yang adil sangat krusial.
Ke depan, publik berharap pemerintah bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan: asosiasi resmi, perusahaan aplikasi, serta driver dari berbagai latar. Dengan begitu, aspirasi yang muncul benar-benar representatif dan kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Seperti ditegaskan Igun Wicaksono dari Garda Indonesia (dilansir GoNews), “Pemerintah harus duduk bersama asosiasi agar suara pengemudi benar-benar terdengar.”
Pertemuan Gibran dengan driver ojol di Istana Wapres menuai polemik besar. Tuduhan settingan muncul, Garda Indonesia mengkritik keterwakilan, sementara GoTo dan inDrive memastikan pengemudi yang hadir adalah mitra aktif sesuai undangan Kantor Wapres.
Meski pro-kontra belum selesai, satu hal jelas: kesejahteraan driver ojol adalah isu penting yang membutuhkan dialog terbuka dan kebijakan konkret, bukan sekadar pertemuan simbolis.
