Di saat dunia masih menyaksikan krisis kemanusiaan akut di Jalur Gaza, muncul wacana ambisius tentang pembangunan “Gaza Baru”. Proyek ini digambarkan sebagai kota futuristik dengan gedung pencakar langit, kawasan bisnis, hingga pariwisata pantai.
Namun di balik janji kemajuan, rencana tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: untuk siapa Gaza dibangun?
Apa Itu “New Gaza”?
“New Gaza” atau “New Rafah” adalah konsep rekonstruksi Jalur Gaza pascakonflik yang dipromosikan oleh lingkaran elite politik Amerika Serikat, termasuk menantu mantan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner. Gagasan ini dipresentasikan dalam forum internasional, termasuk di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Januari lalu.
Dalam presentasi resmi yang dipaparkan Kushner, AS merancang pembangunan puluhan hingga ratusan gedung pencakar langit di sepanjang pantai Gaza, kawasan perumahan permanen, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga zona industri dan pertanian. Peta rencana induk menunjukkan pembangunan 180 menara apartemen di zona wisata pantai, pelabuhan laut, bandara baru dekat perbatasan Mesir, serta kawasan “Rafah Baru” dengan lebih dari 100.000 unit rumah.
Trump bahkan menyebut proyek ini sebagai “kesuksesan luar biasa” dan memandang Gaza sebagai lokasi properti strategis di tepi laut. “Saya seorang profesional di bidang properti. Lihatlah lokasi ini,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Detail Proyek: Ambisi Besar di Atas Reruntuhan
Menurut Kushner, sebelum pembangunan dimulai, sekitar 60 juta ton puing akibat perang harus dibersihkan. Gaza, kata dia, telah dihantam lebih dari 90.000 ton amunisi. Rekonstruksi direncanakan dalam empat fase, dimulai dari Rafah lalu bergerak ke utara menuju Kota Gaza, dengan target penyelesaian dua hingga tiga tahun.
Namun, rencana ini juga memuat syarat politik dan keamanan yang ketat. Salah satunya adalah demiliterisasi Gaza, dengan pasukan Israel tetap berada di perimeter keamanan hingga wilayah dinilai “sepenuhnya aman”. Kushner menegaskan tidak ada “rencana B” jika kesepakatan ini gagal.
Di sisi lain, Hamas menolak melucuti senjata tanpa pembentukan negara Palestina merdeka. Ancaman Trump pun muncul, menyatakan bahwa penolakan tersebut bisa berujung pada “akhir” bagi Hamas.
Visi Futuristik vs Realitas Kemanusiaan
Di atas kertas, New Gaza menawarkan gambaran modernisasi. Namun di lapangan, kondisi Gaza masih jauh dari stabil. Data PBB menunjukkan hampir satu juta warga kehilangan tempat tinggal, sementara 1,6 juta lainnya menghadapi ketidakamanan pangan akut. Listrik, air bersih, dan layanan kesehatan masih menjadi barang langka.
Artikel Spirit of Aqsa menyebut New Gaza sebagai jurang antara “peta mimpi” elite global dan realitas reruntuhan serta trauma kolektif warga Palestina. Bagi banyak pihak, wacana pembangunan megah ini terasa seperti fantasi politik yang tidak berangkat dari kebutuhan dasar dan hak asasi penduduk setempat.
Kritik dan Penolakan Meluas
Penolakan terhadap New Gaza datang dari berbagai penjuru. Media lain bahkan menyebutnya sebagai “proyek setan”, karena dinilai mengabaikan kedaulatan dan hak historis rakyat Palestina. Proyek ini dianggap berisiko menjadikan Gaza sekadar objek investasi geopolitik dan ekonomi asing.
Di Indonesia, muncul petisi publik yang mendesak pemerintah keluar dari Board of Peace Trump. Petisi ini mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dapat ditafsirkan sebagai legitimasi terhadap proyek yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi Palestina.
Sejumlah pengamat juga melihat New Gaza sebagai bentuk kolonialisme gaya baru, bukan melalui pendudukan militer langsung, melainkan lewat kendali ekonomi, investasi, dan tata ruang yang ditentukan pihak luar.
Dimensi Politik Global
Lebih dari sekadar proyek pembangunan, New Gaza tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya. Usulan ini lahir dari aktor-aktor yang sebelumnya terlibat dalam berbagai inisiatif “perdamaian” versi AS, yang kerap dikritik karena menyingkirkan aspirasi Palestina sebagai subjek utama.
Dalam konteks ini, pertanyaan krusial bukan hanya bagaimana Gaza dibangun kembali, melainkan siapa yang memutuskan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tersisih.
Masa Depan Gaza: Dibangun Bersama atau Ditentukan dari Luar?
Tak ada yang menyangkal bahwa Gaza membutuhkan rekonstruksi. Namun banyak pihak menegaskan, pembangunan sejati harus dimulai dari pemulihan hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina. Tanpa partisipasi bermakna dari warga Gaza sendiri, New Gaza berisiko menjadi simbol pembangunan tanpa keadilan. Indah secara visual, namun hampa secara kemanusiaan.
Di tengah puing-puing dan luka perang yang belum sembuh, masa depan Gaza tidak bisa hanya digambar lewat peta investasi dan ambisi global. Ia harus dibangun bersama mereka yang selama ini hidup, bertahan, dan kehilangan di tanah itu sendiri.
